Ahok dan Ledakan Kekesalan di Balik Korupsi Pertamina

"Saya tidak mengingkari sumpah jabatan saya dan saya tidak menghina Tuhan saya di dalam melakukan tugas panggilan saya sebagai politisi" - Ahok

Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, baru-baru ini menjadi sorotan karena wawancaranya di Narasi Newsroom dan Liputan Enam. 

Dalam wawancara tersebut, ia berbicara tentang dugaan korupsi di PT Pertamina, khususnya kasus PT Pertamina Patra Niaga terkait penyimpangan bahan bakar. 

Sebagai mantan Komisaris Pertamina periode 2019--2024, Ahok tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga meluapkan rasa frustrasinya. 

Ia menggunakan kata-kata tegas untuk menyatakan bahwa sistem di perusahaan itu bermasalah, dan ia merasa tidak mampu mengubahnya selama menjabat.

Kritik Ahok terhadap Sistem di Pertamina

Ahok mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap proses pengadaan di Pertamina. 

Menurutnya, proses tersebut tidak transparan dan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. 

Ia menyoroti pemisahan tender untuk bahan bakar dan transportasi yang menurutnya mencurigakan, seolah-olah sengaja dibuat untuk memudahkan penyimpangan. 

Selain itu, ia juga menyinggung pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada 2015. 

Ia menyebut bahwa beberapa tokoh dari Petral kembali muncul sebagai pimpinan di Patra Niaga. 

Ahok mengaku memiliki bukti berupa rekaman rapat dan notulensi, yang siap ia tunjukkan di pengadilan. 

Namun, ia menyesalkan keterbatasan wewenangnya sebagai Komisaris. 

"Kalau saya jadi Direktur Utama, saya pecat semuanya," 

Tanggapan Publik

Pernyataan Ahok memicu reaksi beragam dari masyarakat. 

Sebagian orang mengapresiasi keberaniannya mengungkap masalah ini dan melihatnya sebagai langkah penting untuk membongkar korupsi. 

Namun, ada juga yang kecewa dan mempertanyakan mengapa ia baru berbicara setelah tidak lagi menjabat. 

Pertanyaan seperti "Apa yang ia lakukan selama empat tahun sebagai Komisaris?" sering muncul di media sosial. 

Menanggapi hal ini, Ahok menjelaskan bahwa perannya sebagai Komisaris hanya bersifat pengawasan, bukan eksekutif. 

Ia mengaku pernah mendorong perubahan, seperti pembayaran tanpa tunai di SPBU dan perbaikan fasilitas umum, tetapi terhambat

oleh birokrasi dan penolakan internal.

Ancaman Sidang Terbuka

Ahok tak datang dengan tangan kosong. 

Ia mengklaim punya rekaman rapat dan notulen lengkap sebagai bukti, bahkan siap memutarnya di sidang terbuka."Biar rakyat tahu semuanya,". 

Ia menyoroti tender aditif dan transportasi BBM yang dipisah secara tak wajar, hingga dugaan keterlibatan oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pendukung pengadaan ilegal. 

Saat jadi Komut, ia mengaku pernah menegur direksi dan mendorong perbaikan operasional seperti pembayaran nontunai di SPBU tapi kewenangannya terbatas. 

Ledakan yang Terlambat, Tapi Penting

Wawancara ini ibarat bom yang akhirnya meledak setelah Ahok bebas dari jabatan. 

Pertanyaannya: apakah ini sekadar katarsis atau langkah strategis membela diri dari tudingan publik? 

Yang jelas, suaranya meski terlambat membuka sorotan baru ke Pertamina. 

Dengan kerugian negara triliunan dan kasus Patra Niaga yang masih bergulir, argumen Ahok soal sistem korup yang dilindungi "penguasa" tak bisa diabaikan. 

Masyarakat boleh kecewa, tapi diskusi yang ia picu menegaskan satu hal: reformasi BUMN bukan perkara gampang, dan suara lantang seperti Ahok tetap dibutuhkan untuk membongkar borok yang tersisa. 

Ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari perhatian publik yang lebih kritis.

"Akar permasalahan Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan" - Ahok