Pilkada Serentak di Masa Pandemi: Mungkinkah Ditunda?

Jika sedari awal pemerintah berani menerapkan aturan yang tegas untuk melakukan pembatasan sosial menyeluruh ketika awal pandemi berlangsung, maka lonjakan kasus covid-19 tidak akan terlalu signifikan seperti sekarang ini. 

Kita contoh Vietnam yang banyak dipuji karena menerapkan mitigasi pencegahan penyebaran covid-19 dengan baik. Pada saat terdeteksi adanya dua kasus yang terkonfrmasi positif Covid-19, pemerintah Vietnam langsung membuat pusat pencegahan epidemi darurat dan membatasi penerbangan dari dan menuju Wuhan. Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc juga langsung menyatakan sikap untuk berperang melawan virus corona. 

Fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, kantor dan sekolah langsung ditutup, menyisir orang-orang yang melakukan penimbunan masker dan hand sanitizer, mempersiapkan alat tes, wajib masker, arus transportasi dibatasi (kecuali logistik), melarang adanya kerumunan lebih dari 20 orang, dan benar-benar menerapkan karantina secara ketat dan disiplin sehingga Vietnam bisa menekan angka korban meninggal seminimal mungkin. 

Sedangkan Indonesia, terkesan malah seperti meniru Italia yang tidak mau mengindahkan anjuran dari WHO untuk membatasi penerbangan dari dan menuju China saat wabah mulai menyebar sehingga menyebabkan Italia menjadi episentrum penyebaran corona di Eropa. Ketika jumlah kematian akibat covid sudah mencapai ratusan, Italia baru mengumumkan lockdown.

Indonesia juga hampir sama dengan kondisi Italia saat itu, bahkan Menteri Kesehatan malah sering membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial, seperti "orang Indonesia tidak akan tertular virus corona", "tingkat kematian akibat flu lebih tinggi dari corona, kenapa kita harus khawatir?", "doa menjadi penyebab virus corona tidak masuk ke Indonesia", "virus corona akan sembuh sendiri", dan sebagainya. 

Ditambah simpang siur informasi terkait dengan penggunaan masker diperuntukkan bagi yang sakit saja, kemudian diralat kembali bahwa yang tidak sakit juga harus menggunakan masker dan berbagai macam info-info yang justru malah membuat pusing. 

Belum lagi masyarakat yang kurang kesadaran tentang bahayanya virus corona karena banyak termakan isu konspirasi dan berita hoax yang beredar. Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang sangat terdampak oleh adanya pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan mereka tidak dapat bekerja seperti biasa, banyak yang terkena PHK dan lain sebagainya yang pada akhirnya memunculkan rasa skeptis kepada pemerintah.

Di tengah permasalahan mengenai upaya penangan corona yang dilakukan oleh pemerintah, muncul berita yang sangat menarik perhatian masyarakat luas, yakni pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Desember nanti. 

Keputusan tersebut dipandang sangat kontradiktif dengan misi pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19 dikarenakan pilkada serentak dikhawatirkan akan menjadi kluster baru penyebaran virus. 

Bukan tanpa alasan masyarakat mempertanyakan keputusan tersebut, disaat pemerintah sedang gencar untuk menghimbau masyarakat menghindari kerumunan dan melakukan aktivitas yang bersifat mengumpulkan massa, disaat yang sama pula pemerintah malah membuat blunder kebijakan. 

Kemudian muncul desakan dari masyarakat kepada pemerintah untuk mengkaji kembali agar penyelenggaraan Pilkada serentak ditunda. Namun, pemerintah bergeming dengan alasan tidak mungkin untuk menunda kembali pelaksanaan Pilkada serentak karena tidak ada jaminan bahwa pandemi akan segera berakhir dalam waktu dekat. Bagai makan buah simalakama, mundur kena maju kena.