Kata Siapa Minat Baca Pejabat Kita Rendah?

Saat membaca judul artikel tersebut di atas, bisa jadi semua pembaca akan mengajukan protes, namun tunggu sebentar, memangnya yang mau diprotes tentang hal apa juga?

Kalimat pertanyaan sebagai judul di atas tersebut muncul ketika saya menghadiri acara launching buku karya para pendidik se-Jawa Timur secara online lewat Zoom yang berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025 dalam rangka Hari Jadi Ke-80 Provinsi Jawa Timur.

Acara akbar yang terpusat tersebut, dipandu langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang juga dihadiri oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur.

Berbagai piagam penghargaan diserahkan oleh beliau kepada Kepala Cabang Dinas pendidikan setiap Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Jawa Timur, kepala sekolah, pengawas, para guru, dan murid dari jenjang SMA maupun SMK yang dianggap aktif dalam mendukung program literasi di tingkat regional dan juga nasional.

Dalam beberapa susunan kegiatan di dalam program serentak untuk peluncuran puluhan ribu buku pada gerakan literasi tersebut, ada juga acara bedah buku dari beberapa genre buku yang berbeda karya para kepala sekolah, guru maupun murid di setiap kota yang berbeda di Provinsi Jawa Timur.

Hebatnya, di acara itu, MURI (Museum Rekor Indonesia) telah memberikan apresiasi kepada Ibu Khofifah dan mencatatnya sebagai kegiatan literasi positif sebagai Provinsi yang terbanyak dalam meluncurkan karya buku dari para kepala sekolah, pengawas, guru dan juga murid di tanah air.

Hal ini tentu saja berita yang menggembirakan bagi kita semua bahwa gerakan literasi tidaklah mati seperti yang dibayangkan oleh masyarakat kita di tanah air.

Jika kita kembali ke judul artikel di atas "Kata Siapa Minat Baca Pejabat Kita Rendah?", sebetulnya tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jawaban pasti akan hal itu. Juga tidak ada survei resmi dari lembaga mana pun yang menunjukkan adanya hasil data akurat bahwa para pejabat kita sudah masuk dalam kategori darurat baca pejabat, yaitu mereka yang minat bacanya rendah.

Semua itu hanya asumsi masyarakat kita yang beragam mulai dari latar belakang pendidikan, kehidupan sosial, etnis, bahasa daerah maupun tingkat kognitif dan logis dalam pengambilan kesimpulan atas perilaku yang tercermin sehari-hari dari para pejabat kita dalam membuat kebijakan demi mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat.

Mereka mengatakan bahwa para pejabat kita, umumnya rendah dalam kemampuan membaca dan memahami isi buku apap pun. Dampaknya, masyarakat kita mungkin muncul adanya perasaan gemas melihat perilaku para pejabat kita yang lamban dalam merespon keluhan dan mereka hanya dianggap sering flexing (pamer harta benda).