Mohon tunggu...
Dzakwan Ariqah
Dzakwan Ariqah Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Institut Teknologi Bandung

Sedang mengisi waktu luang dengan menulis

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud Pilihan

SDGs 1: Menghapus Kemiskinan Tanpa Efek Domino

27 November 2024   08:57 Diperbarui: 27 November 2024   09:09 72
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pertama, yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia, menjadi tantangan besar yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. SDGs pertama ini menjadi target Indonesia yang harus tercapai selambat-lambatnya tahun 203o mendatang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,79%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,35%. Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah yang konsisten, seperti peningkatan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

Namun, pertanyaan mendasar adalah apakah upaya ini mampu menghapus kemiskinan di satu tempat tanpa menciptakan kemiskinan di tempat lain? Isu ini relevan karena kebijakan ekonomi sering kali memunculkan efek domino. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur yang masif sering kali menekan komunitas kecil akibat penggusuran lahan, sementara di sisi lain menciptakan lapangan kerja baru di kawasan perkotaan. Kondisi ini menggambarkan bagaimana solusi untuk satu kelompok sering kali menjadi masalah bagi kelompok lain.

Tantangan dalam Pencapaian SDGs

Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Menurut data BPS, tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia masih mencapai 13,30% pada Maret 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 7,12%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional sering kali lebih berfokus pada pembangunan ekonomi di perkotaan, sementara perdesaan tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Program seperti pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah menunjukkan hasil positif di beberapa wilayah. Namun, tantangan muncul ketika persaingan pasar menguntungkan kelompok yang lebih siap secara finansial dan logistik, sehingga usaha kecil seringkali terpinggirkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perlu disesuaikan dengan konteks lokal agar tidak memunculkan kesenjangan baru.

Solusi untuk Pembangunan Berkeadilan

Pencapaian SDGs pertama memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

1. Pemerintah dapat memberikan alokasi anggaran yang lebih besar untuk perdesaan guna mendukung pendidikan, pelatihan kerja, dan akses pasar untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi berbasis pendidikan dan kreativitas.

2. Adanya kolaborasi yang melibatkan pemerintah, swasta, dan organisasi dan masyarakat untuk menciptakan solus yangi berbasis komunitas.

3. Pendekatan Lokal yang memahami kebutuhan spesifik masyarakat lokal sehingga intervensi yang dilakukan lebih relevan dan berkelanjutan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun