Dorongan Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM agar SPBU swasta termasuk Shell, BP, dan Vivo, memperoleh base fuel atau impor BBM murni dari Pertamina adalah keputusan yang bijak. Bukan hanya soal menjaga ketersediaan pasokan BBM di tengah isu kelangkaan, tetapi juga menciptakan ekosistem kerja sama yang lebih sehat antara BUMN dan swasta. Skema ini jelas menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat, tanpa harus membuat konsumen menanggung harga lebih mahal.
Dari sisi teknis, Pertamina Patra Niaga masih memiliki kuota impor BBM sebesar 7,52 juta kiloliter (34% dari total kuota 2025). Volume ini bahkan cukup untuk menutupi tambahan kebutuhan SPBU swasta sebesar 571 ribu kiloliter hingga akhir tahun. Artinya, secara pasokan, masyarakat tidak perlu khawatir. Kuncinya tinggal bagaimana koordinasi antar badan usaha berjalan lancar, karena seperti kata Bahlil, yang penting bukan asalnya dari mana, tapi barang bisa tersedia maksimal tujuh hari di SPBU swasta.
Selain itu, pendekatan open book yang diusung dalam penentuan harga juga menjadi terobosan penting. Transparansi ini membuat semua pihak bisa melihat struktur biaya secara jelas, sehingga harga jual ke masyarakat tidak melonjak hanya karena tambahan mekanisme bisnis. Apalagi, Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri sudah menegaskan bahwa Pertamina tidak mencari keuntungan dalam skema ini, melainkan fokus pada tugas menjaga ketahanan energi nasional.
Hal menarik lain adalah sikap pemerintah yang tegas tapi adil. Bahlil meminta agar tidak ada PHK di SPBU swasta seperti Shell, sekaligus menegaskan agar Pertamina meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi kolaborasi ini bukan sekedar soal pasokan, tapi juga soal membangun persaingan yang sehat. Pertamina dituntut memperbaiki mutu layanan, sementara swasta didorong untuk tetap menjaga keberlangsungan tenaga kerja. Ini win-win solution bagi semua pihak.
Kolaborasi Pertamina dengan SPBU swasta dalam penyediaan base fuel adalah langkah strategis yang menyejukkan. Publik mendapatkan kepastian pasokan, harga tetap terkendali, tenaga kerja terlindungi, dan kualitas layanan justru terdorong naik. Kalau dijalankan konsisten, skema ini bisa menjadi model baru bagaimana BUMN dan swasta berjalan berdampingan menjaga ketahanan energi tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
