Lebih jauh, transformasi menuju tata kelola laut yang berkelanjutan menuntut keseimbangan antara keamanan maritim dan ekonomi biru. Dalam konteks pembangunan nasional, pengelolaan laut tidak lagi cukup difokuskan pada aspek pertahanan, tetapi juga harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menanggulangi ancaman illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang merugikan ekonomi negara sekaligus merusak ekosistem laut (Wangke, 2021). Dengan memperkuat koordinasi antarlembaga seperti Bakamla, KKP, dan Kemenko Marves, Indonesia dapat memastikan keamanan laut yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Konsep ekonomi biru menjadi wujud konkret dari upaya ini, di mana perlindungan ekosistem laut berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, laut tidak hanya menjadi ruang kedaulatan, tetapi juga fondasi kemakmuran bangsa yang berkelanjutan.
Â
PENUTUP
Laut teritorial Indonesia merupakan elemen penting yang menegaskan kedaulatan sekaligus menopang kekuatan ekonomi nasional. Sebagai negara kepulauan, laut menjadi jalur strategis perdagangan dunia dan sumber utama kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan laut yang berkeadilan dan berkelanjutan diperlukan agar potensi ekonomi tidak merusak ekosistem. Sinergi antara hukum, kebijakan, dan diplomasi maritim harus diperkuat untuk menjaga kedaulatan dan mencegah intervensi asing. Laut yang dikelola secara transparan dan berbasis hukum akan memperkuat posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan demikian, laut teritorial adalah jantung kedaulatan dan masa depan kemakmuran bangsa.
Â
Referensi:
Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional. (2022). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2). Universitas Pendidikan Ganesha.
Fernandes, I., & Maharani, R. S. (2023). Peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Penegakan Hak Berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif. Universitas Andalas, Padang.
Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (2022). Buku Ajar Hukum Laut. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). Hukum Kelautan. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. (2021). Menata Ruang Laut Indonesia. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. ISBN 978-602-73674-5-6.
