[caption id="attachment_249301" align="aligncenter" width="600" caption="Ilustrasi/Admin (kompas.com)"][/caption]
Fenomena dunia pertanian kemungkinan besar tersisihkan oleh beberapa masalah lain dalam pemberitaan di media massa ataupun media elektronik. Perkembangan masalah yang timbul sering sekali menyangkut fenomena ketidakstabilan sistem politik dan pemerintahan, atau masalah kesenjangan sosial masyarakat. Sedikit sekali menyinggung permasalahan fenomena dunia pertanian di negara yang sangat subur ini.
Pertanian di negara ini secara historis memiliki sejarah panjang yang luar biasa. Dahulu setelah kemerdekaan, pemerintah dalam menggerakkan dunia perekonomian justru melalui daya juang dari sektor pertanian. Puncaknya adalah masa Orde Baru yang digawangi oleh presiden rakyat Soeharto, Indonesia mencapai tingkat produksi padi melampaui kebutuhan nasional. Sehingga dulu Indonesia memiliki pusat lumbung padi yang berada di Pulau Kalimantan. Bahkan, Indonesia mampu mengekspor kelebihan produksi padi ke berbagai negara di Asean. Namun, bagaimana dengan keadaan di era reformasi ini? Apakah petani sudah mendapatkan tempat yang selayaknya? Atau hanya sebagai beban negara hingga dibatasi?
Awalnya permasalahan dalam dunia pertanian adalah pengakuan HAK atas Lahan pertanian, Irigasi dan permasalahan Hama dalam proses produksi pertanian. Hal ini kemudian dalam masa pemerintahan Soeharto, sekitar tahun 1990-an dikenalkan tentang pancausaha tani. Di mana dikenal dengan 5 jurus jitu dalam bertanam. Panca Usaha Tani ini meliputi, pemilihan bibit unggul, pengolahan sawah, irigasi, pemupukan, dan rotasi tanam agar tanah tetap subur. Ajaibnya, kebijakan ini mampu disisipkan dalam dunia pendidikan agar seluruh generasi penerus bangsa mengerti dan memahami tentang pertanian.
Setelah perkembangan Zaman ini, yang segalanya berbasis Teknologi canggih permasalahan dalam dunia pertanian justru timbul atas beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan publik sebagai upaya pengentasan masalah. Beberapa kebijakan justru membatasi gerak dan kinerja Dalam Dunia pertanian. Salah satunya  adalah kebijakan pemerintah dalam membatasi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Secara hegemoni masyarakat, pembatasan BBM ini akan memberikan dampak negatif dalam berbagai bidang, Khususnya dalam bidang pertanian ini. Dampak pembatasan BBM ini beralasan juga dari kurangnya kesinambungan antara pembuat kebijakan. Prosesnya kenapa sedemikan adalah sebagai berikut.
Pada awalnya dunia pertania sejatinya kurang diperhatikan. Permasalahan yang kian kompleks dipicu dari berbagai pandangan. Ketersedian lahan subur yang didukung oleh sumber irigasi mapan sangat sulit sekali didapatkan oleh para petani. Misalnya saja di daerah Yogyakarta sendiri, banyak sekali lingkungan persawahan yang sejatinya lebih dekat dengan sungai, sumber air atau danau kini sulit mendapatkan air. Secara otomatis petani membuat sumur sumur BOR atau sumur tradisional untuk mendukung tanaman yang ditanam. Karena tidak mungkin juga tanaman akan tumbuh bila tidak ada ketersedian air. Secara otomatis, bahan bahan petanian mulai tambah. Petani memerlukan diesel dan diesel butuh bensin. Dalam praktek lapangan bensin yang dibutuhkan setiap 300 rhu dibutuhkan sekitar 10 litre bensin. Artinya dalam 1 rhu petani membutuhkan 0,03333 litre.
Permasalan tambahan yang tidak bisa dipungkiri dan mendukung semakin terpuruknya adalah faktor cuaca. Dengan pergeseran-pergeseran jadwal musim yang tidak menentu ini, berbagai masalah juga timbul. Sulitnya memprediksi cuaca berdampak pula dengan hasil panen nantinya. Sayangnya, musim-musim sekarang ini cenderung mengurangi jatah musim hujan dan intensitasnya beberapa tahun ini. Sekalipun hujan, pasti dalam skala yang besar dan berdampak bencana alam lain yaitu banjir. Tetapi itu perspektif relatif, dan berkorelasi bahwa, semakin rendah intensitas turunnya hujan, maka semakin tinggi pula para petani membutuhkan pasokan BBM.
Hal lain dalam pengebirian khususnya berhubungan dengan BBM adalah, proses dimana petani mendapatkan pasokan BBM. Proses perolehan BBM yang diusahakan petani sangatlah panjang. Dulu petani hanya perlu datang ke agen (POM) bensin terdekat dengan membawa dirigen saja dapat membawa pulang bensin yang diputuskan. Namun semenjak adanya pembatasan BBM ini, petani harus memutar otaknya. Pihak pemerintah yang bekerja sama dengan seluruh depo atau POM bensin seluruh indonesia tidak memperkenankan pembelian bensin dengan dirigen. Pembelian dengan dirigen harus memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Pertama, pengguna harus meminta surat permohonan di POM yang akan dituju sebagai depo pengisian. Kedua, pengguna harus meminta persetujuan oleh Dinas Pertanian. Dan ketiga adalah pengguna surat harus berasalkan di daerah setempat. Sayangnya, petani hanya diperbolehkan membeli sebanyak 20 liter setiap harinya. Padahal bisa jadi petani setiap hari harus mengairi sawahnya apabila sedang bertanam komoditi utama yaitu padi.
Dengan demikian, lengkap sudah penderitaan sebagai seorang petani di negara ini. Tambahan lagi dengan harga pupuk yang menjulang, kurangnya pendidikan dalam pertanian, kebijakan kebijakan lain khususnya dalam irigasi jarang diperhatikan, harga jual panen rendah, dan penghargaan oleh negara dalam pertanian di negara yang katanya tanah surga ini. Perlu diingat kembali bahwa negara ini sangatlah miskin, tinggal air yang belum diimport. Negara yang sudah semiskin ini dan tidak menghargai kinerja kinerja luhur pasti tidak lama lagi adanya revolusi. Karena negara hebat adalah negara yang mampu menghargai pahlawanya, dan salah satu pahlawan indonesia yang terpinggirkan adalah PETANI. Semangat Petani Indonesia.
