Langkah untuk memulai peradaban baru demokrasi berada didepan mata. Kinerja parlemen yang selama satu dasawarsa belakangan sama sekali tidak terlihat, setidaknya bisa tertutupi dengan dimulainya inisiasai hak angket. Tidak ada satupun penggunaan hak angket dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2024), kecuali hak angket mempersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus e-ktp dimana hal itu berseberangan dengan suara masyarakat.
Demokrasi hanya dapat berjalan apabila mekanisme check and balances dihidupkan. Mekanisme pengawasan legislatif terhadap eksekutif dalam sistem presidensial sangat berarti, dikarenakan dalam sistem ini, Presiden seolah menjadi Raja dengan segudang kekuasaannya yang amat rentan terperosok ke dalam jurang otoritarianisme.
Sebagian pihak mengatakan, narasi untuk menggunakan hak angket adalah narasi memecah belah dan membuat keriuhan. Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan bahwa demokrasi pada hakekatnya adalah keriuhan. Demokrasi memungkinkan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penguasa lewat perwakilannya. Demokrasi tidak bekerja dalam ruang yang hampa. Keriuhan itu jangan disamakan dengan perpecahan, apalagi menuding bahwa demokrasi membuat bangsa ini kelelahan.
Demokrasi hadir untuk menolak kesewenang-wenangan penguasa, seperti halnya kelahiran demokrasi di waktu lalu. Hak angket bertujuan meluruskan praktik bernegara yang diselewengkan oleh penguasa lewat pelbagai modus dan mobilisasi. Apabila kekuasaan benar-benar adil menggunakan seluruh instrumennya dalam Pemilu lalu, lantas apa yang perlu ditakutkan. Menggunakan narasi seolah-olah hak angket hanya memperkeruh keadaan sama dengan mengingkari prinsip demokrasi itu sendiri.
Sembari menunggu waktu purnabakti, alangkah bijaknya Presiden Jokowi ikut serta membangun peradaban demokrasi di ujung pemerintahannya melalui dukungan terhadap penggunaan hak angket. Tidak ada yang perlu dikhawatikan bilamana Presiden betul-betul bersikap adil selama proses pemilu 2024 berlangsung. Justru dukungannya untuk menggulirkan hak angket akan selalu di ingat sebagai legasi bahwa Presiden Jokowi merupakan seorang demokrat.
Apakah partai politik mampu membendung hawa nafsu kekuasaannya melalui pelaksanaan hak angket, atau masuk kedalam jurang yang sama seperti tabiat partai politik selama ini. Tidak kalah menarik pula, apakah Presiden Jokowi berani menjawab tantangan publik terhadap anggapan yang selama ini menudingnya sebagai seorang yang otoriter melalui langgam politik cawe-cawe. Kita tunggu pasca pengumuman hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU.
