Menarik ketika menonton perbincangan tentang kontrovesi Pekan Kondom Nasional di salah satu TV nasional pagi ini. Tetap saja pihak-pihak yang berkepentingan dengan program membuat alasan yang diharapkan bisa diterima oleh masyarakat. Meskipun dibeberapa tulisan di Kompasiana sudah dijelaskan bagaimana peran kondom dalam pencegahan penyebaran HIV.
Kita seharusnya bicara efetktivitas, bukan jumlah kondom yang sduah dibagikan, seperti banyak ditulis di Kompasiana, bagaimana virus HIV masih bisa menembus pori – pori dari kondom untuk kemudian seseorang yang pakai kondompun masih bisa tertular HIv
Kalau Komite Penanggulangan AIDS Nasional menyampaikan kalau mereka mempunyai stock kondom yang “berjibun”, memang begitulah adanya. Karena sejak tahun 2008 atau 2009 (maaf saya lupa) ada konsep baru dalam penanganan HIV/AIDS di Indonesia. Kalau sebelumnya semua dibawah kendali Tim yang dibentuk di daerah program, maka sejak itu kegiatan dibagi – bagi sesuai dengan urusannya dan untuk lebih melibatkan KPA dan LSM yang selama ini terlihat belum optimal perannya.
Kementrian Kesehatan cq Dinas Kesehatan yang membentuk Tim Proyek di tingkat Provinsi dan KabupLaten, hanya mennangani permasalahan pengobatan. LSM yang ditunjuk untuk berperan dalam kegiatan pengendalian HIV/AIDS menangani sosialisasi dan penjangkauan klien untuk pemanfaatan klinik VCT dan KPAN atau KPAD memang mendapatkan tugas untuk “membagi Kondom”, butuh kondom ? ya KPAD tempatnya.
Yang menarik pada perbincangan pagi tadi adalah pernyataan dari Sekretaris Komite Penanggulangan AIDS Nasional berkaitan dengan pelaksanaan Pekan Kondom nasional, beliau menyampaikan kalau di Indonesia ada sekitar 5 juta lebih orang berisiko HIV karena melakukan seks yang tidak sehat.
Yang menjadi masalah dalam pengendaliannya, seperti yang beliau sampaikan adalah kita tidak tahu SIAPA saja yang merupakan kelompok risiko, sehingga dilaksanakan Pekan Kondom Nasional dengan kegiatan sosialisasi dan membagi – bagi kondom dengan sasaran pelajar, remaja dan masayarakat.
Kalau saja Pekan Kondom Nasional ini dilaksanakan bukan hanya berdasarkan ketidak tahuan tentang SIAPA yang melakukan seks berisiko, tetapi juga memperhatikan DIMANA seks berisiko itu BIASA DILAKUKAN, mungkin kontrovesi tidak terjadi seperti sekarang ini
Program yang disepakati waktu itu adalah lokasi penyediaan kondom adalh lokalisasi dan kewajiban hotel/losmen untuk menyediakan kondom pada setiap kamar. Dengan program tersebut sebenarnya KPAD pasti tahu dimana daerah – daerah yang merupakan tempat yang berisiko menjadi tempat terjadinya kegiatan seks berisiko.
Semua memang tidak bisa terlepas dari indikator pencapaian cakupan program, sebuah risiko yang harus dilakukan jika kita mendapatkan bantuan dana untuk sebuah kegiatan, sehingga KPA yang hanya mempunyai data sekitar 5 juta orang yang berisiko dan tidak tahu siapa, maka jadilah kegiatan bagi – bagi kondom dilaksanakan dengan nama Pekan Kondom Nasional, supaya di dalam penilaian kinerja akan tertulis > 80 % orang yang berisiko telah menerima kondom pada Peringatan Hari AIDS se dunia. Tanpa memperhitungkan “dimana” kondom itu diberikan. Ini yang menjadi sumber kontrovesi program ini. Semoga kedepan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan budaya di Indonesia agar lebih teliti dalam pelaksanannya, seperti yang dipesankan oleh orang tua kita, dimana kaki berpijak disana langit dijungjung.
HID/AIDS tidak perlu ditakuti, tapi untuk diketahui
Banjarnegara, kulon kauman