Meskipun demikian Uni Soviet tetap melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya dengan tujuan pemanfaatan dan eksplorasi sumber daya alam dan manusia melalui ideologi sosialis komunis guna membangun ekonomi dari kekacauan politik dan ekonomi paska perang dunia kedua, memang pada masa itu faktanya ideologi sosialis diterima sebagian besar Eropa dan Asia, sehingga menurut pandangan Amerika Serikat, Uni Soviet yang mencoba menguasai secara penuh wilayah Eurasia (Eropa Asia), dengan metode ideologi dikhawatirkan secara ekonomi dunia akan dikuasai Uni Soviet, dan Uni Soviet akan bangkit dari keterpurukan dan mutlak sebagai penguasa, dan Amerika akan menjadi tergantung pada Uni Soviet mengingat kesejahteraan rakyat Amerika membutuhkan pasar bebas dan akses terhadap bahan baku (sumber daya alam) yang dikuasai oleh Uni Soviet. Kekhawatiran tersebut direspon oleh aparatur pertahanan Amerika Serikat yang secara ekstrim dalam beberapa dokumen rahasia menyatakan bahwa Amerika Serikat harus menghadapi langkah Uni Soviet dalam menguasai Eurasia sebagaimana disampaikan Jenderal John Deane (kepala misi militer Amerika Serikat di Moskow), termasuk dengan cara mendirikan otoritas ekonomi di Eropa Barat sebagai cara memblokade penguasaan Uni Soviet terhadap Eurasia sebagaimana disarankan oleh Dwight David Eisenhower dan Lawrence J Lincoln (diakhir perang dunia II) kepada komite paska perang.
Pada Periode ini telah dipikirkan oleh Amerika Serikat bagaimana memproteksi diri dari ancaman Uni Soviet baik ideologi maupun ekonomi. Pada dasarnya Amerika Serikat setuju memproteksi diri, namun beberapa perwira Amerika Serikat tidak setuju dengan konsep pertahanan nasional yang memamerkan kekuatan militer (konsep tradisional) seperti yang disampaikan oleh Eisenhower dan G.V Strong. Di samping alasan menjaga hubungan baik Rusia-Amerika, juga serangan tidak lagi berbentuk fisik militer, namun ideologi maupun ekonomi (pada saat itu).
Salah satu ide pemikiran dan strategi Amerika di antaranya aktif dalam kerjasama internasional, hubungan diplomatik dengan mempromosikan liberalisasi dengan maksud agar Amerika mempunyai akses pasar di dunia yang tidak dapat diblok oleh Uni Soviet dengan Ideologinya guna kesejahteraan bagi rakyat Amerika, termasuk mempromosikan demokrasi dengan justifikasi Hak Asasi Manusia. Keterlibatan Amerika terkait liberalisasi dapat dilihat pada tatanan perdagangan Internasional sejak konfrensi Bretton Woods 1944, pembentukan GATT 1947, ITO 1948, Pembentukan PBB (1945).
Pengaruh ideologi Uni Soviet sosialis komunis sangat dikhawatirkan Amerika Serikat, di mana hal tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan Amerika Serikat sendiri dalam hal Uni Soviet dengan ideologinya dapat menguasai sebagian besar wilayah dunia yang dapat berakibat terisolasinya Amerika Serikat baik dari sisi politik dan ekonomi, dalam hal ini kemiskinan menjadi perhatian Amerika Serikat, oleh karenanya perlu mengambil langkah srategis guna mengeliminasi ideologi tersebut dan membentuk perangkat nasional guna melindungi kepentingan nasional. Mendasarkan pada perkembangan konsep “National Security” tersebut, Amerika Serikat membentuk National Security Act 1947 di mana dalam undang-undang tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan perlindungan/proteksi bagi warga negara Amerika Serikat dari segala ancaman.
Untuk mewujudkan system proteksi tersebut National Security Act 1947 (saat ini telah diamandemen dengan inti yang sama) mengimplementasikannya dengan membentuk instrument perlindungan nasional dengan membangun lembaga-lembaga yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat dari segala ancaman yang meliputi: pertahanan baik militer dan non- militer, dewan riset dan pengembangan, National Security Agency , intelejen, di samping itu undang-undang ini juga mewajibkan Presiden memberikan laporan tahunan terkait strategi proteksi dalam “National Security Strategy”(NSS).
Dalam tahapan ini ancaman tidak lagi mendasarkan pada ancaman militer semata namun juga berkembang kearah ancaman ideologi/politik serta dikemudian hari ancaman ekonomi. National Security Act 1947 (undang-undang “national Security”) mencakup banyak hal terutama kordinasi antar lembaga-lembaga garda pertahanan , militer , Central Inteligent Agency (CIA) , National Security Agency (NSA). Pada intinya National Security Act 1947 memberikan panduan/arahan bagaimana cara melindungi negara dan warga negara Amerika Serikat dari segala Ancaman yang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan terreduksi, dengan mengkordinasikan semua lembaga pertahanan dan lembaga informasi intelijen agar dapat merumuskan strategi dan tindakan apa yang akan dilakukan Amerika Serikat terhadap segala bentuk perubahan dunia yang dapat dikategorikan sebagai ancaman.
Jika kita mengintip National Securiotzy Act 1947 yang mewajibkan Presiden Amerika Serikat membuat National Security Strategiy (NSS) setiap tahun akan tampak hal hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai ancaman, berdasarkan National Security Strategy tahun 2015 yang dikategorikan sebagai ancaman bagi Amerika Serikat adalah : Isu ancaman militer, Isu ancman politik/ideology, Isu ancaman lalulintas perdagangan illegal Narkotik dan obat berbahaya dan beracun, Isu ancaman Ekonomi, Isu ancaman Energi, Isu ancaman lingkungan hidup, Isu ancaman terorisme, Isu ancaman ilmu pengetahuan dan teknologi, Isu ancaman terhadap kesehatan , Isu ancaman Hak Asasi Manusia (human security) dan terakhir ancaman cyber.
Tampak bahwa sangat luas cakupan dari national security Amerika Serikat sehingga membuat pagar yang sangat rapat. Sebagai impelementasi dari NS Act 1947 contoh misalnya terkait isu ekonomi yang harus dihadapi Amerika serikat terkait investasi asing yang dianggap dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional jika tidak di kontrol, penyerapan tenaga kerja asing yang dapat merugikan warga negara Amerika Serikat dsb, dalam tatanan investasi asing mendasarkan pada NS Act 1947 Amerika Serikat membentuk CFIUS (The Committee on Foreign Investment in The United States- sekitar tahun 1973/1974) dibawah kordinasi departemen keuangan Amerika Serikat . lembaga tersebut berfungsi memberikan informasi pada presiden serta memfilter penanaman modal asing yang pada waktu itu banyak menguasai perusahaan di Amerika yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara dan warga negara amerika serikat di sektor tenaga kerja dan ekonomi , khususnya investasi asing di bidang teknologi. CFIUS sendiri beranggotakan masing-masing dari Department of the Treasury (chair), Department of Justice, Department of Homeland Security, Department of Commerce, Department of Defense, Department of State, Department of Energy, Office of the U.S. Trade Representative, Office of Science & Technology Policy , dan partisipan dalam CFIUS’s: Office of Management & Budget, Council of Economic Advisors, National Security Council, National Economic Council, Homeland Security Council dan Direktur intelijen. Hasil dari filterisasi CFIUS adalah boleh atau tidak asing berinvestasi di negaranya meskipun amerika serikat mempunyai negative list investasi.
Dalam tatanan ekonomi dan perdagangan global Amerika Serikat aktif selalu ikut serta baik sebagai pionir maupun promotor seperti misalnya implementasi dari NS ACT 1947 terkait ancaman pengangguran di AMerika Serikat yang peru disolusikan dan ancaman perdagangan Cina yang menyebabkan lemahnya sektor perdagangan Amerika Serikat terutama agrikultur yang juga merupakan ancaman terhadap ekonomi dan kesejahteraan Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat aktif berperan dalam baik multilateral agreement, regional maupun bilateral yang mengikat para anggota untuk menampung produk Amerika Serikat dan tenaga kerjanya akhir-akhir ini sebagai contoh nyata adalah Trans Pacific Partnersip Agreement ( TPP) yang pada intinya isinya adalah memberikan akses serta kemudahan bagi ekonomi Amerika Serikat terhadap ancaman Cina, meskipun banyak dari isi TPP yang dapat merugikan negara anggota lainnya khususnya negara berkembang.
Dalam kasus intelijen adalah sebagaimana digambarkan oleh Snowden, dimana global monitoring dilakukan dalam rangka mengawasi dan mengantisipasi suatu aksi baik dibidang ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, ebergi yang dilakukan baik oleh negara, korporasi maupun pribadi yang dapat mengancam kesejahteraan Amerika Serikat. Dalam kasus Snowden AMerika Serikat harus menjadi nomor satu sebagai negara pengendali. Tidak heran jika Amerika Serikat melalui CIA juga turut mengendalikan sejarah seperti misalnya jika benar dilakukan di Indonesia pada masa transisi pemerintahan Sukarno kepada Orde Baru. hal tersebut semata kembali kepada National Security ACT AMerika Serikat yang sangat luas cakupannya, dimana Indonesia mungkin dianggap sebagai sumber energy yang harus dikuasai jika tidak akan dikuasai Rusia yang akan memenangkan pertarungan.
Terlepas dari bagaimana Amerika Serikat bertindak berdasarkan NS Act 1947, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana Indonesia memformulasikan secara efektif dan efisien terkait “National Security” Indonesia, Indonesia sendiri memang mengartikan “National Security” sebgai keamanan nasional dan telah mempunyai Undang-Undang terkait Keamanan Nasional yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, di mana dalam Undang-Undang tersebut konsep “National Security”/ keamanan nasional masih mendasarkan pada konsep militer, meskipun beberapa para ahli di Indonesia sudah mengenal konsep “national security” modern namun Undang-Undang masih belum mengalami perbaikan, disamping itu Undang-Undang tersebut tidak memberikan skenario yang sangat detail bagaimana kordinasi antar lembaga negara terkait isu ancaman nasional multidimensi (non militer) sebagaimana NS Act 1947.
