Akhirnya Puan Maharani yang merupakan putri dari Megawati (Ketua Umum PDIP) menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR. Selain sejarah ini tak ada yang istimewa dari Puan Maharani. Lalu mengapa Puan yang dijadikan Ketua DPR? apakah ini bagian dari deal politik Jokowi-Prabowo serta Megawati.
Selama ini Puan memang tak berbuat di dalam kabinet Jokowi. Itu artinya Puan memang tidak cocok menjadi eksekutif, posisi di legislatif lebih pas buat dirinya. Puan akan menjadi penjaga Jokowi-Ma'ruf selama memimpin 5 tahun kedepan. PDIP sebagai pemenang pemilu wajar mendapatkan posisi tersebut. Tapi pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan kubu Prabowo yang sepakat membangun kebersamaan bersama Jokowi dan Megawati.Â
Setidaknya sudah ada gambaran, hengkangnya Puan dari kursi menteri berarti posisi satu menteri sudah pasti diberikan kepada Gerindra. Pertanyaan selanjutnya, apakah parlemen kita akan lebih baik di bawah kepemimpinan Puan Maharani. Saya melihat malah sebaliknya, parlemen kita akan semakin lemah. Apalagi tanpa oposisi di parlemen. DPR hanya menjadi legitimator bagi eksekutif.
Contoh kasus RUU KUHP dan KPK yang mana parlemen dan eksekutif seperti seiya sekata. Tidak ada perbedaan pendapat dari fraksi-fraksi yang ada di parlemen. Tentu ini jauh berbeda ketika masih ada oposisi. Beberapa RUU selalu melalui jalan voting. Ada perbedaan pendapat antara parlemen pendukung pemerintah dan oposisi.
Kini, dengan kepemimpinan Puan dan tanpa oposisi, parlemen kita bakal lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Mereka hanya menjadi corong partai dan partai yang sudah sepakat menjadi pendukung Jokowi baik secara samar maupun terang-terangan hanya berbicara kepentingan memakmurkan partai masing-masing. Lahirlah absolut power, dan angka korupsi dipastikan akan meningkat.
Bukan bermaksud pesimis namun bila DPR yang seharusnya mengawasi kinerja presiden sudah berfungsi menjadi pelindung eksekutif, maka korupsi dan kolusi dipastikan lebih merajalela. KPK yang semakin kecil kekuasaannya, sementara lembaga yang berpotensi melakukan korupsi telah bersatu. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya Indonesia. Tampak aman namun korupsi yang dilakukan eksekutif dan legislatif dapat lebih subur.
Ketua DPR sekarang satu partai dengan presiden, oposisi juga sudah menyatu dengan pemerintah. Lalu bagaimana nasib rakyat? sekali lagi, rakyat hanya akan menjadi penonton yang bijak. Rakyat tak perlu terlalu berharap pada wakilnya. Mereka bukan mewakili rakyat namun mewakili kepentingan diri dan partainya. Meski masih ada oknum anggota parlemen yang tetap amanah namun mereka tak akan mampu melawan.
Bagi saya, parlemen 2019-2024 akan lebih buruk dari parlemen sebelumnya. Karenanya yang bisa kita lakukan ialah mengawasi eksekutif dan legislatif agar tidak melakukan kolusi dan korupsi. Awalnya kita dapat berharap pada KPK namun ketika KPK akan dijadikan 'boneka' politisi maka harapan hanya pada diri sendiri. Rakyat Indonesia dapat membentuk organisasi pengawas kinerja parlemen di setiap dapil masing-masing.
Negara ini harus diselamatkan dari kolusi DPR dan eksekutif karena kolusi akan berujung pada korupsi. Dan pada saat itu yang terjadi adalah kerugian pada negara maupun rakyat. Inisiatif harus dilakukan, rakyat harus menjadi oposisi cerdas. Jangan lagi rakyat terpecah belah karena polarisasi yang terjadi pada rakyat akan membuat politisi busuk bebas melakukan aksi kolusi dan korupsi. Mari bersatu di antara perbedaan yang ada.
