Mega Proyek Kereta Cepat Lintas Negara Lewati Ibu Kota Nusantara Mencuri Perhatian Warga Kalimantan

Setelah dilakukannya pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan, kini pembangunan terpusat pada Ibu Kota Nusantara. Tidak dapat dipungkiri, banyak proyek besar yang diusulkan oleh instansi pemerintahan dan swasta untuk menindaklanjuti proses pengembangan Ibu Kota baru tersebut. Satu di antaranya, membangun sarana transportasi dan jalur kereta di Pulau Kalimantan. Hal ini yang kemudian diusulkan oleh perusahaan berbasis di Brunei, yaitu Brunergy Utama dengan proyek Kereta Api (KA) Trans Borneo. Proyek ini dirancang untuk memperpendek jarak perjalanan Kalimantan (Indonesia), Sabah dan Sarawak (Malaysia), serta Brunei Darussalam.

Pembangunan proyek ini akan dilaksanakan dalam dua fase, dimana fase pertama melewati kawasan Kalimantan Barat, sedangkan fase kedua melewati kawasan Kalimantan Timur, Utara, Samarinda, dan IKN. Menurut Brunergy, jenis kereta yang akan digunakan dalam proyek ini adalah kereta cepat atau bullet train dengan kecepatan maksimum 320 km per jam. Pembangunan proyek kereta cepat lintas negara ke wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan interaksi manusia berkelanjutan selama puluhan tahun tanpa banyak persaingan dan perubahan teknologi.

Namun, pihak Brunergy Utama dan pemerintah Brunei belum membahas mengenai rencana proyek ini dengan pihak Malaysia dan Indonesia. Pihak Indonesia melalui Jokowi mengatakan belum melakukan pembicaraan formal dengan pihak Brunergy Utama mengenai rencana tersebut. Begitu halnya dengan Malaysia, melalui Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Lake mengatakan proyek Trans-Borneo masih merupakan proposal, meskipun ada rencana untuk membuka tender untuk studi kelayakan pada bulan Mei.  Meskipun demikian, tidak ada salahnya bagi negara-negara tersebut jika hal tersebut terlaksana.

Proyek ini juga digadang-gadang dapat membantu menumbuhkan pembangunan di Kalimantan khusunya daerah perbatasan. Namun, tak hanya dampak positif yang dihadirkan dalam rencana proyek besar ini, berbagai dampak negatif juga akan muncul seiring digunakannya kereta cepat ini nanti, contohnya penyelundupan barang terlarang, seperti narkoba, senjata api, dan miras. Walaupun demikian, peran TNI dan POLRI juga diharapkan mampu mengatasi hal ini agar rencana proyek ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan dampak positif bagi ketiga negara ini.

Tidak hanya dampak negatif yang harus diperhatikan dan diwaspadai, opini publik juga patut dipertimbangkan dalam proyek besar seperti ini, apalagi daerah-daerah yang masih terisolasi di hutan Kalimantan. Ketersediaan lahan juga menjadi sorotan, dimana Kalimantan memiliki hutan terluas kedua di Indonesia setelah Papua. Mempertimbangkan hal-hal di atas, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya setuju dengan usulan Brunergy Utama mengenai proyek kereta cepat ini.

Rencana proyek kereta cepat ini juga dinilai dapat meningkatkan sektor-sektor dalam masyarakat. Ekonomi merupakan salah satu sektor yang dinilai dapat meningkat signifikan dengan adanya proyek kereta cepat Indonesia-Malaysia-Brunei ini. Terlaksananya kegiatan impor dan ekspor melalui jalur darat, mobilitas manusia juga lebih mudah sehingga terjadinya peningkatan turis asing dari negara tetangga. Hal ini juga dapat didukung dengan pembukaan lapangan kerja bagi TKA dari negara-negara tetangga dan upaya lain guna meningkatkan ekonomi ketiga negara. Peningkatan mobilitas manusia antar ketiga negara juga dapat menyebabkan munculnya ekonomi baru dikarenakan pergerakan dan pertemuan manusia yang semakin besar, serta meningkatnya pendapatan dari sektor industri properti dan UMKM lokal. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah menjaga agar rencana pembangunan kereta cepat ini tidak membebani APBN. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto yang menyatakan bahwa minimal tiga hal utama yang akan terjadi, yaitu menghubungkan dan membuka jalan yang dilewati salah satunya di kawasan IKN. Yang kedua, dengan terhubung dan terbukanya permukaan itu, maka pergerakan manusia akan sangat besar, akan sangat tinggi, dan hal ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi karena ada pergerakan dan pertemuan manusia yang semakin besar. Dengan demikian, akan muncul ekonomi baru serta meningkatkan pendapatan sektor industri properti. Joko menambahkan pula jika rencana ini terjadi maka akan membuat dua bangsa bisa berhubungan lebih rata lagi dan yang harus diperhatikan adalah agar tidak membebani APBN.

Selain sektor ekonomi, sektor politik dan kemanan juga menjadi sorotan. Seandainya proyek kereta cepat ini dapat terealisasi, tentu saja bilateral dan multilateral antara ketiga negara dapat berjalan harmonis. Di lain sisi, sektor keamanan menimbulkan berbagai pertanyaan dan keresahan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, begitu mudah akses masuk antar tiga negara ini sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kriminal, seperti pengedaran narkoba, penyelundupan senjata api, bahkan menjadi sarana pelarian bagi buronan polisi.

Perubahan yang terjadi khususnya di wilayah Kalimantan yang kaya akan sumber daya alam karena hutannya yang luas juga harus diperhatikan. Rencana besar seperti pembangunan kereta cepat ini harus memperhatikan keasrian lingkungan agar kualitas ekosistem hutan di Kalimantan tetap terjaga. Perpindahan pusat pemerintahan dan pembangunan proyek besar ini juga menyebabkan pertumbuhan penduduk dan turis yang sangat pesat di daerah Kalimantan, sehingga harus adanya kesadaran dari masyarakat maupun turis agar dapat menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kereta cepat ini menimbulkan berbagai dampak bagi Indonesia maupun negara-negara yang terlibat baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak negatif itu sendiri dapat diminimalisir dengan upaya-upaya penanganan dan pengamanan dari aparat kepolisian maupun TNI, sedangkan dampak positif dapat dimaksimalkan dengan cara pemanfaatan fasilitas kereta cepat dengan baik.