Kita patut optimis memandang masa depan demokrasi Indonesia. Sudah dua dekade Reformasi bergulir, masa transisi demokrasi di Tanah Air mulai menemukan bentuk dan kematangannya.
Melihatnya sederhana saja: bagaimana kontestasi demokrasi berlangsung. Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak di ratusan daerah sejak 2015 dan sekarang 2018, pelaksanaannya relatif berjalan lancar, bisa menjadi barometer keberhasilan masa transisi demokrasi bangsa kita. Kekurangan di sana-sini masih dalam batas toleran.
Para aktor pelaku demokrasi, partai politik dan politisinya sudah cukup dewasa. Dan yang utama, masyarakat telah diedukasi dengan pendidikan politik oleh partai politik, yang memang tugas mereka sebagai pilar demokrasi: memberikan pendidikan politik dan sebagai penampung aspirasi rakyat.
Dalam konteks mengatur konflik, partai politik hari ini bisa menjadi medium penengah dan mengeliminir akses dari perebutan kekuasaan. Para elit sudah bisa menjadi teladan dengan kenegarawanannya.
Berkaca dari pengalaman, mengutip artikel Sonny Keraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Persatuan Nasional yang juga Pengurus Badiklat PDI Perjuangan tahun 2001-2008, di laman Kompas.com (11/9/2013) dia menyebut, carut-marut wajah partai dan wajah bangsa merupakan proses sejarah panjang bangsa kita karena tidak adanya pendidikan politik yang berkualitas, terutama saat Orde Baru. Partai dituding sebagai penyebab suramnya wajah perpolitikan Indonesia dan penuh dengan masalah karena tiadanya pendidikan politik yang baik dan efektif.
Berjamuran kader karbitan yang instan tanpa proses meritokrasi, kerap tampil di depan publik. Mereka nirprestasi dan dengan rekam jejak yang nyaris tak pernah terdengar. Hanya bermodal mengusung nama partai besar.
Karena jika kader partai politik melalui pendidikan politik diharapkan para kader partai politik tersebut akan memiliki keluasan pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis.
Mengingat tugas partai yang lain kata Bung Karno adalah machtsvorming atau menggalang kekuatan dan machtsanwending atau menggunakan kekuatan/kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat. Dus, bagaimana bisa mensejahterakan rakyat jika partai politik tidak pernah memperhatikan kualitas sumber daya kadernya?
Para kader partai politik sejatinya disiapkan sebagai calon pemimpin bangsa. Maka tidak heran jika dalam beberapa kontestasi politik, dari kalangan profesional kerap mendapatkan tiket terobosan menjadi calon pemimpin dari partai ketimbang mengutamakan para kadernya. Hal itu yang mulai disadari sejumlah partai politik. Mereka berbenah dengan mengupgrade kualitas pendidikan, kepemimpinan dan integritas moral para kadernya agar kelak bisa jadi calon pemimpin yang cakap dan mumpuni.
PDI Perjuangan Benahi Pendidikan Kader
Di era milenial ini, jika tidak pandai beradaptasi, partai akan digilas roda zaman. Mereka dituntut menjadi partai modern, profesional dan memiliki kualitas sumber daya kader yang teruji kepemimpinan dan kepekaannya terhadap rakyat sebagai penggerak partai. Kata kuncinya: pendidikan dan pengkaderan di setiap institusi partai politik adalah sebuah keniscayaan.
Untuk itu, PDI Perjuangan sejak lama sudah mengatur urusan pengkaderannya. Ada tiga jenjang pengkaderan formal yang wajib dijalani seluruh pengurus dari berbagai tingkatan. Mulai dari DPP hingga ke tingkat Ranting. Yang paling dasar  yakni Pelatihan Kader Pratama, Kader Madya, dan Kader Utama. Kader pratama dididik di tingkat kabupaten/kota, kader madya di tingkat provinsi, sementara kader utama di tingkat pusat.
"Kader utama ini tidak tergantung kepada struktur atau fungsi yang dipegang saudara sekalian. Yang diutamakan adalah penguasaan ideologi Pancasila serta pemikiran Bung Karno, dan bisa melaksanakannya dengan baik," kata Ketua Umum DPP Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam sebuah Pelatihan Kader Utama 2017 lalu.
Sejak awal, Megawati mengingatkan, bagi para peserta untuk mundur saja bila berpikir bahwa kader utama PDIP boleh bersikap pragmatis. Ia juga mengingatkan agar para calon kader utama itu tak berpikir masuk partai untuk mencari uang. Ditegaskan Megawati, parpol adalah alat untuk melayani rakyat sesuai ideologi, bukan mencari kekayaan.
"Kalau mau kaya, jangan masuk partai. Jadilah pengusaha," cetus Bu Mega.
Dalam sebuah kesempatan pelatihan kader, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga pernah mengatakan, seluruh pengurus di berbagai tingkatan terus menggenjot kaderisasi dengan cara meningkatkan pendidikan kader. Hal yang ditekankan dalam pendidikan tersebut adalah membangun kesadaran kolektif ideologis, sehingga PDI Perjuangan ke depan bisa konsisten sebagai partai berwajah kerakyatan.
Berdisiplin sebagai kader pelopor sangat penting ditekankan sehingga bisa mengerakkan mesin partai melalui kaderisasi dan pendidikan kader. Dengan cara itu, kata Hasto, sekaligus menjadi jawaban bagi PDI Perjuangan dalam menghadapi perlunya menciptakan kader pemimpin ke depan yang bisa menjadikan wajah partai tidak saja berorientasi pada kekuasaaan.
Karena, kata Hasto, partai sejatinya harus bisa menampilkan wajah yang membangun peradaban, yakni wajah keberpihakannya atas apa yang dihadapi rakyat,
Dengan pendidikan kader diharapkan bisa menjadi spirit kader mendapatkan inspirasi perjuangan yang sudah dilakukan Bung Karno dalam mendirikan bangsa ini serta perjuangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang gigih melakukan pengorganisiran rakyat.
"Ini kita ingin wujudkan kader yang mampu menjadikan partai sebagai wadah pengorganisiran rakyat, dalam perjuangan ideologi, dimana masih banyak rakyat yang menghadapi kemiskinan, menghadapi penjajahan perekonomian," ujarnya.
Dalam kondisi rakyat kecil yang seperti itulah, sambung dia, kader PDI Perjuangan harus hadir bersama mereka melakukan pendampingan dan advokasi dengan semangat kolektifitas dan prinsip gotong-royong.
"Ini bagian dari mata rantai PDI Perjuangan memperbaiki diri. Inilah respon PDI Perjuangan dalam menjawab kritik atas kondisi partai secara umum belakangan ini.
Di forum Pelatihan kader dan Sekolah Partai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga pernah menginstruksikan kepala daerah  yang diusung PDI Perjuangan, harus memiliki komitmen untuk membangun daerah dan mensejahterakan rakyat.
"Yang harus dilakukan kepala daerah terpilih dari PDI Perjuangan adalah menjalankan ideologi Trisakti. Gagasan Trisakti Bung Karno adalah implementasi ideologi negara Pancasila. Pancasila bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari melalui gagasan Trisakti Bung Karno," kata Bu Mega.
Â
Tiada Hari tanpa Diklat
Jika ditanya siapa salah satu pengurus DPP yang paling sering ke Wisma Kinasih, Tapos, Cibinong, Jawa Barat, jawabannya adalah Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari. Ya, Anggota DPR RI Dapil Jatim itu memang ditugaskan partai bersama Ketua Badiklat Daryatmo Mardiyanto untuk mengatur segala Diklat di DPP PDI Perjuangan.
Tengok saja Wisma Kinasih, tempat langganan partai bernomor urut 3 di Pemilu 2019 itu seperti menjadi rumah kedua bagi para kader PDI Perjuangan. Penghargaan setinggi-tingginya layak diberikan kepada Badiklat PDI Perjuangan. Mereka tidak henti-hentinya membuat pelatihan kader. Bahkan ada beberapa Pengurus PDI Perjuangan yang kerap menjadi pemateri, dalam setahun belakangan ini sudah sering bolak-balik Wisma Kinasih setiap bulannya, karena hampir selalu ada pelatihan yang berbeda dan rutin.
Komitmen partai yang super tinggi terhadap pendidikan dan pelatihan atau Sekolah Partai---khusus calon kepala daerah---ini tak lepas dari andil Badiklat DPP PDI Perjuangan.
Diketahui, selain sekolah partai bagi Cakada, PDI Perjuangan telah mendirikan tiga sekolah partai yang dipusatkan di Bantul, Bali dan Batu Malang. Sekolah partai di Bantul dikhususkan untuk mencetak kader yang memiliki jiwa kepemimpinan, sekolah partai di Bali untuk kaderisasi partai dan di Batu untuk mencetak kader yang paham tentang ekonomi kerakyatan.
PDI Perjuangan membekali para calon kepala atau wakil kepala daerah, berbagai strategi untuk meyakinkan masyarakat pemilih. Mulai dari bagaimana mengelola dan memenej pemerintahan dengan program pro rakyat, hingga strategi pemenangan.
Ditemui di sela Pelatihan Kader Perempuan PDI Perjuangan, Minggu (11/3/2018), Sekretaris Badiklat DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, tugas utama bagi partai selain memberikan pendidikan kepada masyarakat, adalah mensuplai calon memimpin bangsa. PDI Perjuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon pemimpin yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan kapabilitasnya serta ideologinya sesuai dengan yang diharapkan.
Tugas berikutnya, lanjut Eva, melakukan transformasi, karena partai adalah agen perubahan. Dan tentu diorientasikan kepada ideologi yang kita anut yaitu Pancasila. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan di berbagai tingkat maupun dalam kelompok di PDI Perjuangan  itu diarahkan mengerucut kepada Pancasila.
"Dan kita gembira dengan komitmen partai yang tidak henti-hentinya menyelenggarakan pendidikan, mulai dari Cakada, Manajer kampanye, sekarang Badiklat Pusat yang juga mengadakan pendidikan khusus struktur partai maupun pendidikan kader perempuan. Dan jangan lupa, pendidikan yang dilaksanakan di Kinasih, itu akan dilanjutkan Diklat sejenis yang diadakan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota."
Jadi, masih kata Eva, kalau dilihat agenda Diklat DPP yang tiada hentinya, karena itu konsekuensi dari Keputusan Kongres untuk menyiapkan para pemimpin masyarakat, termasuk para kader yang sesuai amanah Pancasila.
