Gubernur Anies-Sandi Harus Lebih Peduli Kesehatan Penduduk Jakarta

Pada headline salah satu koran nasional beberapa hari sebelum pelantikan Gubernus Anies Sandi, terdapat 3 penilaian pengamat atas enam masalah ibukota antara lain kesehatan. Ketiga pengamat tersebut memberikan nilai yang baik untuk pelayanan kesehatan di ibukota di masa gubernur sebelumnya. Saya sendiri setuju akan hal ini bahwa pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan primer baik puskesmas kelurahan dan kecamatan di zaman Gubernur Jokowi dan Gubernur Ahok diteruskan oleh Gubernur Jarot memang sudah bagus. Apalagi adanya program Ketuk Pintu Layani dengan Hati (PLDH), melakukan pendataan seputar masalah kesehatan di masyarakat dan meminta pasien tersebut untuk berobat ke puskesmas. 

Kondisi ini semuanya bisa terwujud karena jumlah dokter dan perawat, bidan serta petugas kesehatan lain seperti asisten apoteker, apoteker dan petugas kesehatan lingkungan terus meningkat. Selain itu jam kerja layanan kesehatan di puskesmas kelurahan dan kecamatan meningkat dari jam 07.30 sampai jam 16.00. Bahkan pelayanan kesehatan di kecamatan dilakukan selama 24 jam, yaitu setelah jam 16.00 masyarakat mendapatkan pelayanan 24 jam. Hal ini bisa terwujud karena adanya insentif yang cukup baik dari pemerintah daerah berupa tunjangan kinerja daerah (TKD) selain gaji bulanan. 

Selain itu juga pengawasan dari atas akan pelayanan kesehatan yang diberikan. Pimpinan daerah juga memberikan respon yang baik akan laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Walau tetap ada prinsip cek dan ricek atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian gubernur dan wakil gubernur baru DKI Jaya, mereka harus tetap memenuhi kecukupan jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain pada pelayanan kesehatan primer. 

Tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk petugas kesehatan baik dokter maupun petugas kesehatan lain harus dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan. Hal ini penting sehingga para dokter dan petugas kesehatan bisa memberikan pelayanan yang terbaik selama jam dinas dan tidak berpikir untuk mencari tambahan penghasilan saat jam kerja. Saya sedih di akhir kepemimpinan gubernur Jarot, DPRD sempat mempertanyakan TKD yang tinggi untuk pegawai pemda saya rasa hal ini tidak perlu digubris, selagi pemerintah daerah sanggup untuk memberikan TKD yang baik dan tetap menginginkan pelayanan kesehatan yang baik maka TKD ini harus tetap dipertahankan dan bahkan terus bisa ditingkatkan sejalan dengan inflasi yang terjadi, DPRD harus juga mendukung hal ini bukan sebaliknya malah mempertanyakan.

Setelah pelayanan baik yang dituntut kemudian adalah kualitas dari pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan tergantung dari obat-obatan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang harus terus dipertahankan kompetensinya. Para petugas kesehatan khususnya dokter yang bekerja di puskemas kelurahan dan kecamatan termasuk dokter yang berkerja di RSUD tipe D harus terus di update knowledge dan skill. Untuk hal ini pemerintah daerah dapat berkerja sama dengan institusi pendidikan seperti FKUI RSCM. Program Jakarta Sehat yang dirintis oleh pemerintah deaerah dan FKUI RSCM, yang sudah dimulai saat gubernur Jowowi dan dilanjutkan oleh Gubernur Ahok harus diaktifkan dan ditingkatkan kualitasnya.

Pemerintah daerah juga bisa bekerja sama dengan IDI dan perhimpunan dokter spesialis untuk peningkatan kualitas para dokter yang bekerja di pelayanan kesehatan Pemda ini. Kemampuan deteksi dini penyakit serta kemampuan follow up penyakit kronis harus tetap dipertahankan oleh para dokter puskesmas. Jika skrining di awal lebih baik, kasus2 penyakit kronis bisa ditangani sejak dini sehingga komplikasi lanjut tidak terjadi pada masyarakat. Tentu hal ini juga mempunyai pengaruh yang besar bagi pembiayaan kesehatan selanjutnya.

Saat ini Provinsi DKI Jaya dengan berbagai permasalahan kota metropolitannya menjadi provinsi dengan angka kejadian penyakit diatas rata-rata nasional baik untuk penyakit infeksi menular maupun penyakit tidak menular. Penyakit-penyakit tersebut antara lain penyakit TBC paru dan ekstra paru termasuk infeksi paru dengan multi drug resistant (MDR), infeksi HIV AIDS, infeksi diare dan infeksi hepatitis B maupun C. Selain itu penyakit infeksi demam berdarah dan demam thypus juga masih menjadi momok buat masyarakat perkotaan. Bahkan pada beberapa daerah angka kejadian kecacingan penduduk Jakarta juga masih tinggi. Untuk penyakit tidak menular seperti hipertensi, kegemukan, kencing manis, penyakit jantung koroner serta stroke dan kanker juga menjadi permasalahan kesehatan penduduk kota termasuk kota jakarta.

Orientasi pembangunan kesehatan Jakarta setelah pelayanan kesehatan di layanan primer baik harus berorientasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030/ Sustainable Development Goals (SDGs). Yang menjadi perhatian utama dari SDG khusus sektor kesehatan adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Pemerintah daerah juga menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Perhatian secara khusus untuk kesehatan ibu dan anak serta orang usia lanjut. 

Pelayanan posyandu dan posbindu yang ada dimana kader kesehatan sebagai motor dengan bimbingan puskesmas dan petugas kelurahan harus ditingkatkan. Melalui kedua pelayanan ini yaitu deteksi dini penyakit serta adanya balita dengan gizi kurang dan serta ibu hamil yang tidak sehat dapat terdeteksi dan ditindak lanjuti. Melalui Posbindu, para lansia dipertahankan agar hidupnya tetap sehat.

Bagaiamana dengan masyarakat?

Setelah pelayanan baik, kualitas pelayanan baik. Masyarakat harus selalu diingatkan untuk hidup sehat. Mencegah pasti lebih dari pada mengobati. Sosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) kepada masyarakat secara terus menerus. Selain skrining yang terus menerus, anjuran hidup sehat harus disampaikan oleh jajaran pemda bukan saja para petugas kesehatan. Kebiasaan merokok masyarakat kota harus ditekan, pemda harus memulainya dengan meniadakan asap rokok di lingkungan kerja pemda yang harus diterapkan secara konsisten. Peraturan merokok hanya pada tempat-tempat khusus juga harus dilakukan. Masyarakat harus diajari hidup disiplin dan teratur. Ini merupakan konsekuensi hidup di kota metropolitan, gaya hidup semau gue harus secara perlahan dikikis dari masyarakat kota Jakarta. Masyarakat harus dibatasi untuk tidak seenaknya membakar rokok di tempat-tempat umum.