IHSG Turun: Imbas dari Lesunya Perekonomian Indonesia

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sedang mengalami tren penurunan tajam yang menyentuh angka 3,84%. Hal ini mencerminkan adanya kekhawatiran pasar yang semakin dalam terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Lantas apa saja yang menyebabkan IHSG menurun tajam dan kapan mulai terjadinya penurunan ini?

Jika kita melihat lebih jauh tren IHSG dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Pergerakan pasar modal ternyata telah menunjukkan tren yang negatif sejak Prabowo resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 Indonesia di bulan Oktorber 2024 lalu. IHSG telah mengalami penurunan sebesar 19,84% selama lima bulan terakhir. Pada Oktober 2024, IHSG masih berada pada level Rp7.772, sedangkan per hari ini, 18 Maret 2025 IHSG ditutup turun 3,84% di angka Rp6.223.   

(Sumber: BEI, diolah)

Penurunan IHSG juga dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, penurunan peringkat kredit Indonesia oleh lembaga internasional, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pelemahan daya beli masyarakat, hingga persepsi publik yang menurun akibat kebijakan politik yang diambil pemerintah saat ini.  

Daya beli masyarakat yang menurun disebabkan oleh inflasi dan ketidakpastian ekonomi, yang berdampak pada konsumsi domestik. Kondisi ini memaksa banyak perusahaan, terutama di sektor manufaktur, ritel, dan teknologi, untuk melakukan efisiensi melalui PHK massal. Gelombang PHK ini semakin memperburuk situasi ekonomi, menciptakan efek domino yang mengancam stabilitas nasional. Penurunan IHSG juga mencerminkan krisis kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Akibat dari menurunnya daya beli, berbagai sektor industri menghadapi tantangan serius. Perusahaan-perusahaan besar seperti Sritex, salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia, terpaksa menutup operasionalnya dan memberhentikan lebih dari 10.000 karyawan setelah menyatakan bangkrut. Selain itu, sektor manufaktur lainnya, termasuk industri tekstil dan elektronik, juga melaporkan peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai upaya efisiensi di tengah penurunan permintaan.

Selain itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengungkapkan penyebab lain IHSG bisa anjlok akibat hasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Februari 2025 yang buruk dan outlook fiskal yang berat di 2025. Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN pada Februari 2025 sebesar Rp 31,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebutkan pendapatan negara baru mencapai Rp 316,9 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun dalam dua bulan pertama tahun ini. Hal ini memperjelas pernyataan Wijayanto bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini tidak realistis dan tanpa teknokrasi yang jelas. 

Pada akhirnya, Kemenkeu mencatat defisit 0,13% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini melebar dibandingkan posisi bulan sebelumnya atau Januari 2025 yang tercatat mencapai Rp 23,5 triliun atau 0,10% terhadap PDB. Kondisi ini bahkan berbanding terbalik dibandingkan Februari 2024 yang mencatatkan surplus Rp26 triliun.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Dr. I Wayan Nuka Lantara, menilai bahwa penurunan tajam IHSG bukan sekadar respons terhadap kondisi ekonomi, tetapi juga mencerminkan persepsi investor terhadap stabilitas nasional. Beberapa waktu ini telah terjadi pengungkapan kasus korupsi yang menghebohkan publik karena nominal korupsi yang sangat besar. kasus yang sangat menghebohkan publik itu diantaranya adalah kasus korupsi Pertamina (informasi lebih lanjut kompasiana.com/dnahipotesaarima) dan PT Timah. Pemberantasan korupsi yang dilakukan tentu sangat berdampak baik untuk kedepannya tetapi pengungkapan ini namun juga membuat persepsi pasar yang kurang baik atau negatif terhadap tata kelola negara. 

Akibat dari IHSG yang anjlok ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung merespons dengan mengeluarkan aturan buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Singkatnya, setiap perusahan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat berupaya menaikkan kembali harga saham dengan membeli kembali sebagian saham perusahaannya sendiri. Kebijakan ini diberlakukan selama 6 bulan ke depan sejak 18 Maret 2025 dengan harapan dapat meningkatkan kembali kepercayaan investor di pasar modal Indonesia.