[Hari Purbakala 14 Juni] Arkeologi untuk Pendidikan, Kebudayaan, atau Pariwisata?

Arkeologi dan purbakala sesungguhnya sama. Hanya kalangan arkeolog (purbakalawan) sendiri yang membuat perbedaan itu. Arkeologi berasal dari akar kata archaeos (purbakala) dan logos (ilmu), dimaknai bersifat keilmuan dengan kegiatan utama penelitian. Saat ini nama arkeologi disandang oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi, dan Jurusan Arkeologi di perguruan tinggi.

Sebaliknya, yang bersifat teknis administrasi dan pelestarian memakai nama purbakala, sebagaimana muncul pada nama Direktorat Purbakala (sekarang Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman) dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya). 

Dalam kegiatan sehari-hari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan, sementara Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, keduanya masih dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Oudheidkundige Dienst"

Perhatian terhadap masalah kepurbakalaan di Nusantara mulai muncul setelah kedatangan bangsa Barat. Kemungkinan Rumphius (1628-1702) merupakan orang pertama yang merintis upaya pelestarian tinggalan purbakala. Ia mengumpulkan berbagai benda prasejarah di Ambon, lalu menuliskan benda-benda yang dikoleksinya itu.

Di Batavia upaya pengumpulan koleksi juga dilakukan oleh kolektor Barat. Mereka mendirikan Bataviaasch Genootschaap van Kunsten en Wetenschappen (cikal bakal Museum Nasional) pada 24 April 1778. Lembaga ini merupakan pelopor di bidang penelitian, observasi, pemeliharaan, pengamanan, pendokumentasian, inventarisasi, penggambaran, ekskavasi, dan pemugaran terhadap bangunan dan artefak kuno. Kegiatan Bataviaasch Genootschaap van Kunsten en Wetenschappen didukung oleh lembaga swasta yang didirikan pada 1885 oleh J.W Ijzerman, yaitu Archaeologische Vereeniging.

Baru secara formal pada 14 Juni 1913 berdiri sebuah lembaga yang disebut Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie (Dinas Purbakala). Tanggal itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Purbakala. Sebagai kepala jawatan pertama diangkat N.J. Krom. Pengganti Krom adalah F.D.K. Bosch (1916-1936) dan W.F. Stutterheim (1936-1942). Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) terjadi kekosongan di bidang kepurbakalaan.

Selepas Jepang, pemerintah Belanda menghidupkan kembali Oudheidkundige Dienst. H.R. van Romondt ditunjuk menjadi pemimpin sementara. Pada 1947 Oudheidkundige Dienst dikepalai oleh A.J. Bernet Kempers. Pada 1953 R. Soekmono menjadi orang Indonesia pertama yang memimpin lembaga itu. Pada 1964 nama Dinas Purbakala diganti Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN).

Pada 1975 terjadi perubahan struktur organisasi. LPPN dibagi menjadi dua unit, yakni Direktorat Sejarah dan Purbakala (DSP), menangani teknis administrasi operasional atau pelestarian,  sementara yang bersifat penelitian dipegang oleh Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P4N). Dalam perjalanannya, kedua institusi ini pun pernah beberapa kali berganti nomenklatur.   

Bersatu

Ironis, sampai saat ini segala kegiatan arkeologi selalu terhambat masalah pendanaan. Bidang kebudayaan rupanya belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Padahal, lahan arkeologi di Nusantara ini sangat banyak, sesuai dengan periode sejarah yang amat panjang. Peninggalan arkeologi di Indonesia dibagi dalam empat masa, yakni masa Prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa Islam, dan masa Kolonial.

Guci kuno dari dalam laut di Galeri Warisan Budaya Maritim (Dokpri)

Bahkan, selama bertahun-tahun arkeologi ibarat 'barang mainan'. Selalu terombang-ambing antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Ini juga menghambat perkembangan arkeologi. Jadi arkeologi untuk pendidikan, kebudayaan, ataukah pariwisata, hal ini perlu dipertegas.

Setelah bertahun-tahun terpisah, seharusnya arkeologi bersatu kembali. Mengacu nama Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional, nama Arkeologi Nasional layak disandang. Arkeologi Nasional mencakup bidang penelitian dan pelestarian. Tanggung jawabnya langsung kepada presiden. Ini agar tidak terombang-ambing dengan pergantian nama kementerian.

Cabang-cabang Arkeologi Nasional harus ada di setiap provinsi. Tentu saja jumlah personelnya disesuaikan dengan banyaknya kekayaan warisan budaya di masing-masing provinsi.   

Museum Nasional juga perlu ditingkatkan statusnya. Museum Nasional dengan cabang-cabangnya di daerah, taruhlah museum provinsi, bertugas menampung hasil-hasil kegiatan arkeologi. Museum Nasional harus menjadi lokomotif bagi dunia permuseuman di Indonesia.

Detektif

Ilmu purbakala atau arkeologi pada dasarnya merupakan ilmu yang serakah dan amat diperlukan. Arkeologi mengungkap asal-usul manusia melalui benda-benda budaya yang ditemukan di berbagai situs. Arkeologi pun berbicara konteks, yakni antara benda dengan lingkungan. Jadi bukan membicarakan benda kuno sebagaimana yang dimiliki para kolektor. Benda-benda kuno tersebut kebanyakan tidak diketahui konteksnya, jadi sulit dijadikan referensi ilmu pengetahuan.

Karena mengenai asal-usul manusia, maka cakupan arkeologi sangat luas. Ini terlihat dari cabang-cabang arkeologi yang bermunculan, seperti arkeologi permukiman, arkeologi sejarah, arkeologi lingkungan, arkeologi ekonomi, arkeologi sosial, dan arkeologi maritim. Maka para arkeolog pun harus mendalami ilmu-ilmu bantunya itu, seperti biologi, kimia, fisika, dan antropologi.

Arkeologi bertujuan membuka tabir misteri kehidupan manusia. Setelah itu merekonstruksinya agar terjadi kesinambungan antara manusia masa kini dengan manusia masa lalu. Tugas arkeologi jelas seperti detektif. Mereka harus dapat memeras keterangan setuntas-tuntasnya dari benda-benda temuan. Benda-benda temuannya sendiri harus diperlakukan secara terhormat dan dipandang sangat penting karena tidak mungkin dicipta ulang. Tugas ini tentu saja harus didukung oleh kepedulian masyarakat dan juga pemerintah, terutama lewat APBN/APBD.

Pemanfaatan

Arkeologi belum dilihat secara jernih oleh berbagai kalangan. Hanya benda-bendanya yang paling diminati karena lambang status sosial atau merupakan benda investasi. Tidak dimungkiri sebuah benda kuno, terlebih yang unik dan langka, akan berharga mahal. Jangan heran kemudian timbul penggalian liar, pencurian koleksi museum, pemenggalan kepala arca, sampai penyelundupan.

Hasil kerja arkeologi pun baru terlihat dari sektor pemanfaatan. Candi Borobudur dan Candi Prambanan berhasil dibangun dari keruntuhan berkat jerih payah para arkeolog yang akhirnya dikenal sebagai objek wisata. Situs Gunung Padang berhasil terangkat karena penelitian para arkeolog sekitar 1979, meskipun di awal abad ke-19 sebenarnya telah tersibak.

Secara umum segala kegiatan arkeologi terhambat masalah pendanaan. Bidang kebudayaan memang belum menjadi prioritas dalam pembangunan manusia seutuhnya. Padahal, lahan arkeologi di Nusantara ini sangat banyak dengan periode amat panjang sejak ribuan tahun lalu.  

Ironisnya, ketika anggaran semakin diciutkan justru banyak kegiatan belum rampung. Akibatnya institusi arkeologi membuka kerja sama dengan peneliti luar atau mencari penyandang dana dari luar. Dana minim jelas menjadikan penelitian tidak dapat menyeluruh. Mudah-mudahan kita bisa mandiri.***