Pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. telah menimbulkan keguncangan politik yang luar biasa. Ada tiga lembaga negara yang terlibat langsung: Presiden, Polri, dan KPK. Presiden Jokowi berada di tengah kemelut ini. Keputusannya adalah tetap melantik BG atau tidak melantiknya. Kalau dilantik akan bertentangan dengan aspirasi masyarakat, sedangkan kalau tidak melantik akan bertentangan dengan DPR yang secara sengaja telah menyetujui pencalonan BG, walaupun KPK telah menetapkan BG sebagai tersangka.
Seandainya Jenderal (Pol) Sutarman tidak pensiun pada bulan Oktober 2015, tentu kehebohan politik tersebut tidak akan terjadi. Seandainya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak terburu-buru menyodorkan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden, tentu kehebohan ini tidak terjadi. Seandainya di antara nama-nama calon tersebut tidak ada nama BG tentu kehebohan ini pun tidak akan terjadi.
Seandainya pada tahun 2001 BG tidak menjadi ajudan Presiden Megawati juga tidak akan muncul kehebohan ini. Seandainya Jokowi bukan kader PDI-P juga belum tentu Megawati atau PDI-P akan mendesak dan memaksa untuk mencalonkan BG sebagai kapolri. Seolah-olah Megawati sedang menagih utang kepada Jokowi.
Efek samping dari kehebohan ini adalah Bambang Widjoyanto (BW), wakil ketua KPK, ditangkap oleh Polri. Dan yang lebih parah lagi adalah kewibawaan Polri merosot. Polri ternyata tidak memiliki jiwa perwira dan ksatria. Para perwira Polri yang dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk kasus BG tidak mau hadir dengan pelbagai alasan yang tidak jelas. Polri ternyata lebih mementingkan esprit de corps daripada hukum yang dijunjungnya,
Seandainya DPR tidak menyetujui pencalonan BG maka kehebohan politik ini tidak akan terjadi. Ada beberapa pengamat politik yang menyatakan bahwa alasan DPR untuk menyetujui pencalonan BG adalah ingin "menjerumuskan" Jokowi. Jadi, seandainya bukan Jokowi yang menjadi presiden, maka kehebohan politik ini tidak akan terjadi .....
