Satu Tahun Gubernur Ridwan Kamil, Masyarakat dan DPRD Jawa Barat Kecewa Berat

Genap satu tahun kepemimpinan Gubernutr Ridwan Kamil (RK) masyarakat Jawa Barat masih dirundung kekecewaan yang tak kunjung berkesudahan. Bahkan relasi eksekutif dan legislatif di tatar Pasundan itu nampak kurang berjalan beriringan sehingga terganggunya proses pembangunan.

Kekecewaan publik itu ditumpahkan di forum resmi, obrolan warung kopi, hingga ramai di jagat maya berbasis teknologi, terutama grup WA dan media sosial yang digandrungi generasi terkini.

sumber: www.jabarjuara.id

Hal yang menjadi pangkal soal adalah janji manis saat kampanyeu Pilgub Jabar serta berbagai program yang indah dalam pencitraan di media sosial yang RK kelola tetapi kerap berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

Menyikapi kekecewaan publik pada RK anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyuwijaya, menanggapinya cukup serius. 

Menurut Asep Wahyuwijaya, satu tahun kinerja pemerintahan RK-Uu memang lebih ramai dengan gembar-gembor program dan polemik. Bahkan, kata Wahyuwijaya, program-program pembangunan  itu malah banyak yang terbengkalai.

"Misal, Pangandaran yang katanya mau dibikin kayak Hawaii baru fondasi, Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu [Kalimalang] itu bukan kewenangan provinsi di awal kenapa sudah digadang-gadang di media sosial, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai," beber Asep Wahyuwijaya, politikus yang menghabiskan masa mahasiwa di Fakultas Hukum Unpad dan aktif di pergerakan Jabar dan nasional.

(Masyarakat Cibinong, Bogor, membincangkan persoalan Jabar di sebuah warung kopi)/dokpri

Wahyuwijaya lantas memberi contoh keterbengkalaian program lainnya adalah kegagalan revitalisasi alun-alun Jonggol dan Setu Cirimekar, Cibinong yang keduanya berada di Kabupaten Bogor. 

Bukti kegagalan revitalisasi itu buah dari eksekusi yang tak bertaji serta ketidakmatangan dalam perencanaan. Terutama ihwal DED.

Bila anggaran yang dipersoalkan pun bukan jadi alasan yang tepat untuk diapungkan.

Sebab seperti yang diungkapkan Asep Wahyuwijaya, RK memiliki peluang mengelola anggaran yang leluasa.

"Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi," tegas Asep Wahyuwijaya, politikus dari Cibungbulang Bogor.