Kesehatan merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia.banyak harapan demi harapan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pembiayaan kesehatan dilakukan melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.Universal Health Coverage (UHC) menjadi isu yang semakin berkembang. Sasaran akhir dari universal health coverage adalah memastikan bahwa semua individu memperoleh pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa harus mengkhawatirkan pembiayaannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah negara untuk menerapkan UHC, yaitu sistem kesehatan yang memenuhi kebutuhan kesehatan yang terintegrasi, sistem pembiayaan pelayanan kesehatan, akses obat-obatan esensial dan teknologi untuk mendiagnosis dan penanganan masalah kesehatan, dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang terlatih dan memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan memberikan pelayanan terbaik
Dengan dilantiknya bapak presiden dan wakil presiden Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, harapan-harapan masyarakat Indonesia ada di pundak bapak presiden dan wakil presidenapalagi program utama yang menjadi ikon bapak presiden di bidang kesehatan adalah akan diluncurkannya KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) yang rencananya akan diluncurkan serempak pada bulan November sampai dengan Desember2014.Pada Kabinet Kerja yang telah disusun oleh Presiden dan Wakil Presiden, telah terpilih Ibu Prof. DR.dr. Nila. F. Moeloek, SpM(k) sebagai Menteri Kesehatan periode 2014 – 2019.Dalam sambutan Ibu Menkes didalam serah terima jabatan Menteri Kesehatan, sebagai Menkes baru beliau ingin “Menggalakkan Millenium Development Goal’s (MDGs)yang terkait denganAngka Kematian Ibu (AKI)”. Angka Kematianibu di Indonesia berada di peringkat ketiga tertinggi di Negara ASEAN di bawah Laos dan Singapura.Beliau menegaskan juga “ Kita perempuanbukan seperti pabrik mobil yang mengeluarkan anak seenaknya, itu enggak boleh. Kalau kita tidak mampu janganlah kita membuat generasi yang lemah.”
“ Konsep KIS dan BPJS Kesehatan Itu yang lagi diatur tapi tidak berbeda dengan BPJS Kesehatan," ujar Nila saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014) ( www.news.detik.com).Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan dirinya tengah mengupayakan peleburan KIS dengan BPJS. Puan menerangkan KIS memiliki cakupan pelayanan dan pembiayaan yang lebih luas dibanding kartu sebelumnya.Adapun target penerima KIS ini adalah masyarakat pra sejahtera yang belum menerima kartu BPJS. "KIS targetnya untuk masyarakat pra sejahtera yang belum terima kartu BPJS. Sebanyak 86,4 juta orang yang akan menerima di tahun 2014 dan 2015 tapi kami harap nanti bisa bertambah," kata Puan pada Kamis (30/10). ( www.news.detik.com).
Dalam beberapa kampanye Bapak Jokowi dan Jusuf Kala sebelum menjadi presiden seperti sekarang ada beberapa point-point kesehatan yang selalu di gembar – gemborkan, diantaranya : 1) Meningkatkan anggaran kesehatan menjadi 5 % dari anggaran belanja pemerintah, 2) Meningkatkan kualitas puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional, 3) Mengalokasikan anggaran untuk 50.000 rumah sehat secara bertahap dengan tahap awal 10.000 rumah sehat setiap tahun dengan anggaran 5 triliun, 4) Layanan kesehatan gratis rawat inap/rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat, 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat.Untuk itu masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan dan diperbaiki oleh Kementrian Kesehatan termasuk juga peningkatan kualitas dan kualitas SDM kesehatannya. Untukpeningkatan kuantitas SDM dapat dilakukan dengan Rekrutmen tenaga kesehatan baikPNS maupun Non PNS, namun apabila MORATORIUM CPNS akan diberlakukan merata diseluruh Departemen termasuk juga di Kementrian Kesehatan, “apakah permasalahan kurangnya SDM kesehatan tidak menjadi semakin memuncak saja terutama di daerah yang memang kurang diminati/pedalaman?” tujuan adanya moratorium CPNS menurut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara ( PAN ) karena akan adanya Evaluasi Kinerja dari Tenaga Pegawai Negeri sipil yang ada. Dari segi Kualitas SDM kesehatan harus didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya nya yaitu dengan adanya pelatihan2 baik pelatihan yang berkaitan dengan profesinya maupun pelatihan yang bersifat administratif.
Dana kapitasi Fasilitas KesehatanTingkat Pertama / Puskesmas di Era JKN ini , besarnya jasa pelayanan juga dirasa tidak dibagi secara adil antara tenaga kesehatan dan non kesehatan, sehingga menimbulkan ketimpangan yang terlalu jauh. Padahal tenaga kesehatan dan non kesehatan sama - sama di tuntut harus memberikan pelayanan yang maksimal secara professional, tetap saja tenaga di puskesmas harus bekerja rodi. Besarnya dana kapitasi juga beragam diseluruh wilayah tergantung jumlah kepesertaan. Jadi bisa saja tenaga kesehatan di puskesmas mendapat dana kapitasi pelayanan kesehatan yang tinggi namun ada pula yang malah dapat dibilang cenderung kecil. Apakah ini sudah cukup manusiawi?
Ketimpangan dalam penyebaran atau distribusi tenaga kesehatan baik medis dan paramedis sesuai jenis dan sifat pekerjaan. Daerah perkotaan cenderung sangat diminati dibandingkan dengan tempat terpencil juga merupakan permasalahan kesehatan yang tidak kalah pentingnya.Meskipun secara nasional akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat dengan ditandai meningkatnya jumlah pusat layanan seperti Puskesmas baik DTP maupun PONED, Pustudan Poskesdes dimasing-masing desa.Permasalahanini tidaklah berdiri sendiri tetapi terkait erat dengan berbagai faktor seperti : kondisi geografis wilayah, transportasi yang sulit dijangkau, infrastruktur jalan yang rusak serta yang paling dasar adalah regulasi terkait kuantitas dan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan masih perlu di perbaiki.
Dalam meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan dibutuhkan penyediaan dana.Dukungan dana / anggaran kesehatan untuk pemenuhan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan memang terbilang cukup besar, namum kembali lagi bagaimana dengan komitmen dari pimpinan Negara, jika para pemimpin sudah berkomitmen bahwa anggaran kesehatan akan di naikkan, maka seharusnya janji tersebut dapat direalisasikan.TETAP MEMILIKI ASA PAK JOKOWI DAN JK, SEMANGAT DAN TERUS BERJUANG MEMBANGUN BANGSA INDONESIA MENJADI LEBIH BAIK.
