Perkembangan Fintech dalam Usaha Mikro di Indonesia

Perekonomian global tahun 2018 bisa dikatakan kurang menguntungkan, dibuktikan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia dari 3.8% pada 2017 menjadi 3.7% pada 2018. Namun Indonesia tercatat memiliki peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 1% dibandingkan pada tahun 2017 (Bank Indonesia,2018). Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki tingkat penganguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial di Indonesia. Saat ini, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 adalah 9.82% dan pada September 2018 sebesar 9.66% dengan total penduduk miskin Indonesia sebesar 25.67 Juta, maka pada September 2018 berhasil menurunkan 910 ribu jiwa penduduk miskin dibandingkan dengan September 2017.  (Bank Indonesia,2018). 

Sehingga dewasa ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong aktifitas industri di Indonesia yang dianggap menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, salah satunya adalah dengan mendorong perbaikan faktor produksi. Namun jika dilihat lebih jauh lagi, peningkatan faktor produksi ini tidaklah terlepas dengan tingkat ketersediaan modal bagi penggiat usaha. Faktanya hanya kurang lebih sebesar 22% penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan institusi finansial formal, sisanya 81.5% penduduk Indonesia tidak memiliki akses permodalan yang cukup dengan institusi finansial formal. (KPMG,2015)

Berdasarkan kondisi diatas, tidaklah mengherankan, walaupun populasi penduduk miskin di Indonesia telah berkurang namun tetap menjadi jumlah yang besar. Kurangnya permodalan menjadi salah satu akar dari kemiskinan, modal yang kurang akan menyebabkan masyarakat kurang produktif, terkendalanya perkembangan usaha sehingga pendapatan masyarakat pun rendah . Pendapatan rendah menyebabkan kurangnya kemampuan mencukupi nutrisi dan pendidikan anak dalam keluarga miskin yang pada akhirnya akan menjadi genarasi dengan SDM yang rendah. SDM rendah yang tercipta akan kembali pada siklus tidak adanya akses permodalan sebagai penggerak perekonomian dan kemiskinan akan terus terjadi seperti siklus yang tak pernah terputus.

Menyadari dari kondisi ini, hadirlah istilah microfinance sebagai jawaban pelayanan finansial pada segmen masyarakat dengan pendapatan rendah termasuk didalamnya adalah sistem micro credit, micro saving, dan micro-insurance. Melalui microfinance ini dapat lebih menaungi masyarakat pendapatan rendah untuk mendapatkan modal, diawali oleh usaha pemerintah melalui didirikannya BRI pada tahun 1895 sebagai bank bagi masyarakat era kini sudah banyak inovasi untuk dalam bidang microfinance. Kemudian dari segi penyedia layanan microfinance juga semakin bertambah baik dari segi micro-credit, micro saving, ataupun micro insurance. Akhirnya diharapkan melalui bantuan sistem microfinance ini kemiskinan penduduk indonesia dapat lebih cepat menurun dan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pun dapat lebih menanjak kembali.

1. Usaha Mikro Finance 

Dalam era kini, beragam usaha ekonomi berkembang di masyarakat, mulai dari usaha mikro hingga usaha makro. Keduanya memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia karena melibatkan berbagai kalangan pengusaha baik perorangan maupun lingkup perusahaan internasional. Konsep usaha mikro dan makro di Indonesia dijelaskan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. UU tersebut menjelaskan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan UU tersebut usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Adapun kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan, usaha makro yang dalam hal ini disebut usaha besar dalam bab 1 pasal 1 poin 4 UU No.20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha yang jumlah kekayaan bersihnya atau hasil penjualan tahunan usaha lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar/makro meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kedua jenis usaha tersebut sama-sama bertujuan untuk membangun perekonomian nasional.

Perlu diketahui terdapat berbagai jenis usaha mikro yang banyak berkembang di masyarakat diantaranya usaha pertanian (petani dan penggarap), peternakan, perikanan, pembudidaya, selain itu yang marak berkembang saat ini adalah industri kuliner, mode, elektronik, dan usaha digital kreatif.  Terkait pengembangan usaha mikro tersebut, para pengusaha kecil ataupun pemula dapat memanfaatkan 'microfinance' sebagai sumber permodalan. Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro atau microfinance adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit , pembayaran berbagai transaksi jasa serta transfer dana yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan pengusaha kecil. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro atau dalam hal ini disebut microfinance merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun. Adapun di Indonesia terdapat lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang juga menggunakan konsep microfinance.

Misi utama dari microfinance adalah memberikan dana bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (microcredit), sehingga mampu menjadi sarana pemberantas kemiskinan, mewujudkan pendidikan sesuai cita-cita nasional, mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk membentuk UMKM. Hadirnya konsep microfinance ini mampu menjadi alternatif bagi masyarakat yang berasal dari lapisan ekonomi kelas bawah untuk memperoleh pinjaman, sebab persyaratan dalam proses peminjaman cenderung lebih mudah dan prosedur sederhana.

2. Jenis Usaha Mikro Fintek di Indonesia

Salah satu perkembangan industri fintek yang membawa perubahan ke dalam keseluruhan industri keuangan global termasuk Indonesia yakni PT Amartha Fintek (Amartha). Salah satu pilihan produk investasi yang dikembangkan adalah investasi dengan konsep Peer-To-Peer (P2P) micro lending sejak tahun 2016 dimana sebelumnya pada tahun 2010 berbasis lembaga keuangan mikro. Amartha menawarkan peluang bagi investor yang ingin memberikan akses permodalan, untuk terhubung dengan pengusaha mikro di pedesaan yang membutuhkan pendanaan.

Perkembangan industri P2P micro lending diprediksi akan terus bertambah sejalan dengan potensi pasar yang masih besar. Berdasarkan data lembaga riset Morgan Stanley, dana yang beredar di P2P micro lending global akan meningkat signifikan pada tahun 2020 dengan capaian nilai sebesar US 150-490 miliar. Indonesia fintek disambut dengan baik oleh pemerintah dan regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berusaha mendorong pertumbuhan dan mengawasi industri ini dengan cara memitigasi risiko lebih dini maka terbitlah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Peer-to-Peer (P2P) Lending, peraturan tersebut akan disusul dengan ketentuan lain terkait fintek agar regulasi semakin jjelas dan juga lengkap (Supriadi, 2017).