Capres petahana Joko Widodo mungkin tak paham esensi dari sebuah debat. Sejatinya tujuan dari perdebatan adalah untuk mempertengkarkan gagasan dan argumen bermutu. Bukan untuk membuka-buka persoalan pribadi ke depan publik. Hanya dengan gagasan dan argumen bermutu terjadi transaksi pikiran, dan tukar tambah pengetahuan dan informasi terjadi.
Pada perdebatan capres beberapa hari lalu apa yang ditunjukkan oleh Capres petahana sangat jauh dari esensi sebuah perdebatan, menyerang lawan debat secara personal, dan dalam perdebatan hal tersebut adalah kekeliruan yang menyerang secara ad hominem.
Dalam perdebatan harusnya pokok perbincangan adalah hal yang substantif, bukan malah menyerempet pada perkara usaha atau bisnis personal. Jelas hal tersebut tidak sehat dalam sebuah perdebatan.
Capres petahana Joko Widodo yang menyerang kepemilikan lahan Prabowo justru keluar dari koridor perdebatan, juga tidak menjawab kritik yang disampaikan Prabowo mengenai gagasan tentang bagi-bagi lahan. Prabowo secara substansial melihat celah kelemahan dari kebijakan bagi-bagi lahan yang dilakukan oleh Capres petahana.Â
Petahana menganggap dirinya telah berhasil melakukan kinerja maksimal dengan cara membagi sertifikat kepemilikan tanah kepada para warga. Tapi Prabowo melihat ada celah kesalahan dalam kebijakan tersebut, lalu mengkritiknya, bahwa kebijakan tersebut tidaklah visioner ke depan. Bagi-bagi tanah hanyalah solusi populis semata, tanpa pikiran panjang melihat masa depan bangsa.
Menurut Prabowo lahan akan habis jika terus dibagikan, sementara penduduk dan kebutuhan akan terus tumbuh. Dengan cara pandang kebijakan bagi-bagi tanah jelas hal tersebut akan menjadi bumerang jika sudah tidak ada lagi tanah yang dibagikan.
Alih-alih menjawab kritik atas kebijakan itu, Capres petahana justru malah menyerang balik Prabowo Subianto secara personal soal kepemilikan lahan. Banyak pihak yang merasa kecewa dengan hal tersebut. Sebagai petahana seharusnya Joko Widodo lebih mampu menjawab kritik tersebut, sebab dirinya telah menjalankan pemerintahan sekitar 4 tahun, sehingga dirinya tahu dimana letak kelemahan dan kekuatan dari kebijakannya, bukan malah menyerang secara personal.
Saat dikritik Prabowo Subianto soal kebijakan populis bagi-bagi sertifikat tanah itu mungkin Joko Widodo merasa terdesak kehilangan akal sehat untuk menjawab kritik tersebut secara rasional, sehingga pernyataan yang muncul justru penuh sentimen emosional. Terdesak lalu kalap dan hilap, lupa bahwa debat itu bukan ajang serang-menyerang mengenai kepemilikan personal, melainkan adu gagasan.
Banyak pihak pun mengkritik penampilan petahana dalam debat, sebab banyak dari data yang dihadirkan tidak sesuai dengan kenyataan fakta di lapangan. Bahkan sampai petahana harus merevisi sendiri ucapannya karena salah dalam mengelaborasikan data.
Jajaran kementeriannya pun banyak yang angkat suara mengenai perbedaan data yang disampaikan oleh pemimpinnya, pasang kuda-kuda untuk memoles data, merapihkan ucapan presiden yang berantakan saat berada di depan kamera debat.
Menyerang secara personal dan banyak melakukan kesalahan dalam mengutip data adalah sebuah pertanda, bahwa Capres petahana telah kehabisan gagasan yang ada di kepala. Atau mungkin saja Capres petahana gamang jika tidak memegang lembaran-lembaran kertas yang biasanya berisi contekan data, sehingga setiap kata bisa tepat akurasinya dengan fakta. Sesumbar surplus pangan, tapi ketika dehadapkan dengan fakta dan realita surplus itu hanya angan.
