Etika merupakan gambaran atas perilaku atau sikap yang dimiliki oleh setiap orang. Etika itu juga mempengaruhi seberapa baik sikap yang dimiliki seperti ada yang memiliki sikap lemah lembut dan ada juga yang memiliki sikap sikap kurang baik atau kasar. Menurut Bertens etika adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yangmenjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkahlakunya. Sedangkan menurut Darwin etika diartikan sebagai prinsip-prinsip moral yangdisepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilakuindividu dalam berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat. Etika Birokrasi (Administrasi Negara) sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Etika bersifat abstrak dan berkaitan dengan sifat baik buruk sedangkan administrasi negara bersifat konkrit untuk merealisasikan apa yang diinginkan agar terarah dan berjaln sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam organsasi pemerintahan.
Sikap yang dimiliki berpengaruh dari lingkungan sekitar kita seperti apa lingkungan tempat tinggal kita itu akan membentuk sikap kepribadian seseorang dan berdampak pada etika yang akan dimiliki orang tersebut dari apa yang dia dapatkan dalam lingkungannya, apabila dalam lingkungan tersebut didikan yang diberikan baik maka akan berpengaruh baik pada etika orang tersebut, namun sebaliknya jika lingkungannya tidak mendukung itu juga akan jadi ancaman bagi diri seseorang. Meskipun setiap orang memiliki pilihannya masing-masing yang berbeda mereka tidak harus mengikuti jika memang akan berdampak buruk pada etika mereka kelak jadi setiap individu memiliki kemampuannya masing-masing untuk menilai mana yang harus dicontoh atau yang tidak harus dicontoh.
Etika mempengaruhi penilaian seseorang pada perilaku atau sikap yang dimiliki, terutama sebagai ASN harus memiliki etika yang baik supaya dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Namun tak jarang di zaman sekarang masih ada saja yang memiliki etika kurang baik. Seperti contoh dalam memberikan pelayanan kepada publik mereka masih ada yang memberikan pelayanan yang tidak sepenuhnya terkadang ada yang bersikap acuh dalam memberikan pelayanan dan ada juga yang perduli. Namun tak jarang masih kerap ditemukan seperti contoh di daerah-daerah terpencil ada yang masih mengandalkan bayaran untuk memberikan pelayanan karena kurangnya keperdulian, seharusnya jika ditemukan kasus seperti itu peran masyarakat disini harus aktif demi membela kebenaran, tetapi masih jarang masyarakat yang berani bertindak dan tetap dimanfaatkan oleh keadaan. Selain itu juga dalam memberikan pelayanan tidak merata seperti misalnya bagi orang yang memiliki fasilitas berbayar maka akan dibedakan dengan yang gratis, dan pelayanan yang diberikan pun menjadi tidak maksimal dan merata. Apabila tidak dimulai dari masyarakat maka akan sulit menciptakan lingkungan yang memiliki etika baik. Dalam hidup bermasyarakat kita perlu banyak melakukan interaksi baik secara langsung maupum tidak langsung, di masa seperti saat ini komunikasi yang diperlukan merupakan komunikasi secara tidak langsung karena tidak dianjurkan untuk melskuksn interaksi langsung, hal ini juga tentunya akan berpengaruh pada sikap dan perilaku seseorang, dan akan banyak dampak yang mempengaruhi etika seseorang. Dengan etika kita dapat menghadapi pengaruh dunia luar yang masih beragam keadaan moral yang tidak jelas arahnya.
Permasalahan dalam etika ada berbagai macam seperti legitimasi kekuasaan yang merupakan salah satu agenda reformasi dalam bidang administrasi publik adalah mengupayakan terwujudnya good governance yaitu sstem pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan profesional yang ditandai adanya aparat birokrasi pemerintah yang senantiasa mengedepankan terpenuhinya kebutuhan dalam melayani masyarakat. Untuk itu setiap aparat birokrasi pemerintah yang ada diseluruh level pemerintahan harus memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan masyarakat maupun terhadap masalah-masalah yang ada dan harus dapat memcahkan permasalahan di masyarakat serta bertanggung jawab dalam pelakasanaan tugas tersebut. Good governance hanya akan terwujud apabilasetiap aparat birokrasi pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya senantiasamelandasi pengambilan kebijakan dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif sebagai perwujudan tanggung jawab yang bersifat obyektif, di samping adanya tanggung jawab yang bersifat subyektif yaitu sikap tidak membedakan kelompok sasaran pembangunan dan senantiasa berupaya mewujudkan keadilan serta adanya keterbukaan/kejujuran.
