Berita yang kita tahu saat ini bahwa pemerintah akan menggantikan sistem BPJS menjadi KRIS. Hal ini sangat menghebohkan masyarakat Indonesia. Banyaknya warga negara yang ikut berkomentar akan hal ini karena dianggap sistem ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sistem pergantian BPJS menjadi KRIS ini akan dilaksanakan pada 30 Juni 2025, dalam artian bahwa BPJS yang sebelumnya mempunyai tingkatan kelas 1,2,san 3 tidak akan di berlakukan lagi.
Presiden JOKO WIDODO menekankan peraturan presiden (perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dampak dari keputusan ini membuat sebagian warga Indonesia kurang setuju akan keputusan ini karena pada sistem ini jika masyarakat Indonesia yang akan berobat menggunakan BPJS apalagi jika membutuhkan ruang rawat inap akan mendapatkan kelas sesuai dengan golongan kemampuan mereka dan jikalau mereka ingin mendapatkan kelas yang lebih layak maka mereka akan membayar biaya tambahan tersebut. Jadi pemerintah tidak sepenuhnya membayar biaya perawatan itu.
Sebenarnya sistem perubahan BPJS menjadi KRIS ini dilihat dari kesetaraan masyarakat itu baik karena sistem ini membuat para masyarakat sama rata tidak ada perbedaan golongan seperti dulu. Tujuan pemerintah membuat sistem ini untuk meningkatkan kualitas layanan rawat inap. Hubungan berita ini dengan identitas masyarakat terdapat pada golongan tingkatan kelas dimana terjadi perbedaan antara kelas 1,2,dan 3 yang membuat terjadi perbedaan perawatan.
Pada sebelumnya di sistem BPJS para masyarakat memiliki identitas dalam pemakaian BPJS sesuai tingkat kelas mereka. Seperti yang kita ketahui bahwasannya tidak hanya sekali kita mendengar bahwa pelayanan BPJS terkadang ada kejadian yang tidak enak dalam pelayanannya ( dibedakan dengan yang memakai pelayanan umum) . Mungkin saja dengan sistem yang baru ini para pemerintah membuat para masyarakat menjadi setara dan tidak ada kesenjangan sosial.
