Penulis : Doalli (Mahasiswa FDIK UIN Mataram)
Dinamika politik kampus yang terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram masih menjadi perbincangan hangat di kalangan para aktivis. Tidak hanya berakhir pada dialektika di “Meja Kopi” namun hasil perbincangan tersebut termanifestasi dalam bentuk Aksi Demonstrasi. Aksi ini merupakan bentuk penolakan atas keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) yang diduga memutuskan serta menetapkan Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) FDIK periode 2022 secara sepihak. Melihat cacatnya demokrasi di lingkungan FDIK, beberapa aktivis yang memang paham bagaimana politik kampus yang ada di UIN Mataram menghimpun seluruh mahasiswa UIN Mataram secara umum dan mahasiswa FDIK secara khusus untuk menggugat keputusan Dekan dalam menetapkan Ketua SEMA FDIK periode 2022.
Namun, gugatan yang dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa UIN Mataram tidak diindahkan oleh Dekan FDIK. Padahal, saat terjadi problem di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), yakni Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMJ/HMPS) melakukan Tindakan yang serupa yaitu menggugat Pasangan Calon (PASLON) yang telah terpilih dan meminta untuk dilakukan pemilihan ulang. Dan pada saat itu pula Dekan dengan cepat menyikapi dan menyetujui gugatan dari Ketua Panitia tanpa alasan yang rasional.
Saat ini Ketua HMJ sebagai pemilih sah Ketua SEMA FDIK menggugat Ketua SEMA yang dipilih oleh Dekan dengan alasan yang rasional dan disertakan dengan bukti-bukti yang konkret, bahwa Ketua SEMA yang dipilih oleh Dekan telah gagal administrasi. Hal ini dilihat dari persyaratan yang dikeluarkan oleh Wakil Dekan (WD) III telah jelas bahwa yang menjadi Calon Ketua SEMA adalah mahasiswa yang duduk pada semester V-VII dan Calon Nomor 1 telah melewati batas dari persyaratan yang ada karena telah duduk pada semester 8. Dekan FDIK justru tidak mengindahkan gugatan tersebut, hal ini menandakan ada tindakan diskriminasi oleh Dekan FDIK sebagai pimpinan tertinggi di FDIK yang seharusnya mampu bijak dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan.
Dekan FDIK dalam menentukan Ketua SEMA, justru menentukan sepihak tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang telah dikeluarkan oleh jajaran kepanitiaan yang dikoordinir oleh WD III, bahkan lebih mirisnya lagi Dekan hanya melihat siapa yang lebih senior, Dekan hanya melihat perihal senioritas sebagai pertimbangan mutlak dalam memutuskan siapa yang akan menjadi Ketua SEMA FDIK. Dalam menentukan Ketua SEMA terpilih seharusnya Dekan melihat dengan teliti terkait administrasi kedua calon, bukan melihat siapa senior dan siapa junior. Kedua calon sudah lolos verifikasi berkas, jadi sudah jelas dan layak menjadi ketua SEMA FDIK. Namun seiring berjalannya waktu, Calon Nomor 1 sudah gagal administrasi, karena masuk semester 8 sebelum pemilihan ulang dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah ada apa dengan Dekan FDIK? Kenapa Dekan FDIK tetap bersikeras memilih Calon nomor 1 yang sudah gagal administrasi? Apakah karena persamaan latar belakang? (Kami akan selidiki). Jika benar karena latar belakang, sudah jelas bahwa dekan FDIK terindikasi tindakan “RASIS”, mendahulukan kepentingan golongan atau kelompok.
Kami akan tetap menuntut hal ini, karena ini adalah kepentingan bersama, perbaikan bersama, dan kemajuan Bersama! Jika Dekan FDIK dan Wakil Dekan III tidak mengindahkan tuntutan ini, maka kami dengan hormat meminta Dekan dan WD III untuk turun dari jabatannya!
