Disorientasi menurut KBBI adalah kekacauan kiblat; kesamaran. Sedangkan menurut bidang kesehatan bahwa disorientasi atau dikenal juga dengan disorientation adalah kondisi mental yang berubah di mana seseorang yang mengalami ini tidak mengetahui waktu atau tempat mereka berada saat itu, bahkan tidak mengenali identitas dirinya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa disorientasi merupakan keadaan yang menunjukkan kekacauan kiblat, salah arah dan kesamaran.
Berbicara pengelolaan guru, di Indonesia sendiri dikenal dengan yang namanya sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Angan tinggal angan, ternyata proses sertifikasi guru tidak membawa dampak yang positif bagi pendidikan yang ada di negara ini. Menurut Prof. Hafid Abbas, penyelenggaraan sertifikasi ini telah menguras sekitar dua pertiga dari total anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen APBN. Sebagai contoh, pada tahun 2010 biaya sertifikasi guru memakan anggaran sekitar Rp. 110 triliun.
Proses sertifikasi guru Indonesia mengalami disorientasi pengelolaan. Mengutip dari buku (Meluruskan Arah Pendidikan karya Prof. Hafid Abbas 1:22) bahwa proses sertifikasi guru tidak terdapat pengaruh program sertifikasi guru terhadap hasil belajar siswa. Disorientasi kedua, terdapat kesenjangan rasio antara jumlah guru dan siswa, yang di mana terdapat kelebihan guru namun tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan yang ada dan lain-lain.
Berdasarkan paparan di atas, sudah sangat jelas bahwa Indonesia mengalami disorientasi pengelolaan guru. Tidak diketahui dengan jelas faktor apa saja yang menyebabkan pengelolaan guru di Indonesia mengalami disorientasi. Namun sebagai salah satu negara dengan sumber daya manusia yang begitu banyak, Indonesia harus mempunyai jiwa optimisme untuk memperbaiki keadaan dan meraih pendidikan yang cemerlang untuk ke depannya. Â Namun demi meraih hal tersebut, semua kalangan penting bagi Pendidikan Indonesia, harus terjun dan memulai berbenah, berikut beberapa solusi yang harus segera dilakukan demi memperbaiki semuanya, di antaranya:
- Bahwa presiden dan pemerintah harus mampu menciptakan dan memprioritaskan pendidikan yang berkualitas sebagaimana tertera di  UU Pasal 24 Ayat 1, "Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah".
- Presiden dan pemerintah harus saling berkoordinasi dan fokus terhadap visi dan misi yang telah di bangun dan di rancang, jangan malah labil dan membuat hal-hal yang tidak penting bagi pendidikan itu sendiri.
- Presiden dan pemerintah harus melahirkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang benar-benar aspiratif, partisipatif dan komprehensif bagi kemajuan pendidikan.
Dengan berjalannya perbaikan di atas, maka keberlangsungan pendidikan Indonesia akan terjamin. Setelah itu, pendidikan Indonesia akan tahu dan fokus terhadap visi, misi dan tujuannya yang telah disusun dan dirancang dengan baik sebelumnya. Selain itu juga, pendidikan Indonesia tidak akan mengalami yang namanya disorientasi, Pendidikan Indonesia akan mencapai tujuan yang telah di mimpikan sejak dahulu.
