Mohon tunggu...
Didi Suprijadi ( Ayah Didi)
Didi Suprijadi ( Ayah Didi) Mohon Tunggu... Pendidik, pembimbing dan pengajar

Penggiat sosial kemasyarakatan,, pendidik selama 40 tahun . Hoby tentang lingkungan hidup sekaligus penggiat program kampung iklim. Pengurus serikat pekerja guru.

Selanjutnya

Tutup

Politik

1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran, Menaker dan Wakilnya Layak Diganti

19 Oktober 2025   19:08 Diperbarui: 19 Oktober 2025   19:08 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kompres partai buruh sekjen dan wapres, sumber dokpri 

1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Menaker dan Wakilnya Layak Diganti.  

"Rapor untuk Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah merah. Nilainya hanya 5 dari 10. Mereka belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di dunia kerja," tegas Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (18/10). dalam siaran pers yang diterima penulis melalui aplikasi whatshap.    

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, memberikan catatan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo--Gibran yang telah genap satu tahun berjalan. 20 Oktober 2024 -20 Oktober 2025.

Menurutnya, situasi ketenagakerjaan masih jauh dari harapan, bahkan cenderung memburuk di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).                                                                                                                 Menurut Said Iqbal, sepanjang satu tahun pemerintahan ini, tidak ada terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja. "Masalah klasik seperti upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) non-ahli masih dibiarkan," ujarnya.

KSPI dan Partai Buruh menilai, Kemenaker gagal memainkan peran strategis dalam melindungi tenaga kerja domestik dari tekanan fleksibilisasi hubungan kerja yang diakibatkan oleh Omnibus Law Cipta Kerja.

"Yang dilakukan Menaker dan Wamenaker hanya rutinitas dan kegiatan seremonial. Tidak ada langkah nyata untuk menghindari gelombang PHK dan meningkatkan kesejahteraan buruh," lanjut Iqbal.

2 Kasus Korupsi Besar.

Lebih ironis lagi, Kemenaker justru dihantam dua kasus korupsi besar yang mencoreng kredibilitas institusi, yakni terkait kasus izin tenaga kerja asing (TKA) dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Korupsi di Kemenaker menjadi tamparan keras bagi dunia kerja. Sementara buruh menjerit karena kehilangan pekerjaan, pejabatnya justru memperkaya diri dari kebijakan yang seharusnya melindungi rakyat," kata Iqbal.                                                                                                                                         Perlu diketahui Kemenaker yang  dipimpin Yassyerli dalam 1 tahun kepemimpinan nya dihantam 2 kasus korupsi besar, diantaranya adalah,

1. Kasus Izin TKA.     

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun