OLEH: DIAZ HENDROPRIYONO
Bergesernya center of gravity ekonomi dan militer dunia ke Asia Pasifik pada abad 21 ini harus menjadi perhatian khusus untuk Indonesia demi terjaganya kepentingan nasional. Paling tidak, Menlu AS yang lalu Hillary Clinton saat kunjungannya ke Honolulu pada November 2011 pernah menyinggung mengenai pergeseran tersebut. Walaupun bukan berarti bahwa hubungan Trans-Atlantik yang sudah dibina AS sejak dahulu akan terabaikan (seperti kesuskesan NATO di Libya dan kerja sama di Afghanistan), kawasan Asia Pasifik mendapat perhatian besar karena populasinya yang mencapai setengah dari penduduk dunia, ekonominya berkembang pesat, dan mempunyai beberapa pelabuhan teramai di dunia. Selain itu juga ada kekhawatiran akan penyebaran senjata pemusnah massal, bencana alam, dan emisi greenhouse gas yang tinggi.
Berkembangnya wilayah Asia Pasifik ini, baik secara ekonomi maupun militer—khususnya Cina, membuat AS khawatir karena dipandang dapat merugikan kepentingan politik, ekonomi, dan militernya dalam rangka mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Ekonomi Cina sudah mengalahkan Jepang dan menjadi kedua terbesar di dunia dengan anggaran militer 2% dari PDB atau $143 milyar. Korea Utara terus mengeluarkan ancaman rudal kepada AS, jika AS sampai menyerang Korea Utara. Iran terus mengembangkan senjata nuklir dan pengayaan uranium yang membuat Israel resah. Menurut studi SIPRI (Stockholm Peace Research Institute), India adalah importir senjata terbesar pada periode 2007-2011 dengan persentase mencapai 10% dari total volume perdagangan internasional. Sementara itu, Pakistan merupakan sebuah negara yang memiliki nilai strategis dan memiliki nuklir.
Hal ini tentunya berpengaruh pada keamanan dan politik Indonesia. Indonesia diharapkan mengambil kebijakan strategis untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi di Asia Pasifik, khususnya karena ada dua superpowers yang bersaing untuk mempertahankan hegemoninya, yaitu AS dan Cina.
Melihat perkembangan wilayah Asia Pasifik yang saat ini diwarnai dengan berbagai macam ketegangan, Indonesia hendaknya menata lagi kebijakan luar negerinya dengan melihat pengalaman Pakistan. Pakistan mempunyai hubungan yang menarik dengan Cina dan AS. Sejak pertama kali Pakistan berpisah dari otoritas British India pada tahun 1947, AS dengan segera mendekat ke Pakistan, mengingat pengaruh Uni Soviet sudah terlihat di Iran dan Afghanistan.
Hubungan bilateral cukup dinamis untuk selanjutnya: mendingin saat kepemimpinan sosialis Zulfikar Ali Bhutto, yang di sambut dengan embargo oleh Jimmy Carter; membaik pada era Jend. Zia ul-Haq, setelah penyerangan Uni Soviet di Afghanistan pada 1979, yang dilanjutkan dengan bantuan ekonomi dan militer AS sebanyak $3.2 milyar. Hubungan kembali mendingin pada era Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif, karena program nuklir Pakistan, walaupun sebenarnya targetnya adalah India; dan hangat pasca 9/11 saat AS menggandeng Jend. Pervez Musharraf untuk perang melawan terorisme, yang diikuti dengan penghapusan utang Pakistan $1 milyar dan sangsi ekonomi. Namun, saat ini, hubungan AS-Pakistan berada pada titik terendah dalam 60 tahun terakhir. AS marah ketika tahu bahwa bantuan dari AS tidak digunakan untuk memerangi Taliban, tapi untuk persiapan perang dengan India. Intelijen Pakistan ISI diduga mendanai tulisan-tulisan anti-Amerika di media. Panglima Militer Admiral Mike Mullen berkata bahwa kelompok teroris the Haqqani network merupakan perpanjangan tangan dari ISI. Seorang anggota keamanan swasta dari AS menembak dua orang Pakistan. AS minta agar ia tidak diproses secara hukum karena mempunyai political immunity, tapi diindahkan Pakistan. Saat wartawan Pakistan Saleem Shahzad yang menulis tentang adanya hubungan antara al Qaeda dan militer Pakistan meninggal, Mullen menuduh Pakistan bertanggung jawab. Serangan udara pasukan NATO di perbatasan Afghanistan-Pakistan (Durand line) menyebabkan 24 tentara Pakistan tewas. Selain itu, serangan unilateral terhadap Osama bin Laden di Abottabad dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Pakistan.
Semua hal ini menunjukan bahwa Pakistan pandai “memainkan” Amerika. Bahkan AS sempat mengeluhkan politik Pakistan “bermuka dua”, di satu sisi memperbolehkan AS meningkatkan serangan drones, dan di lain sisi mengeluhkan hal tersebut di hadapan umum, atau kooperatif ketika target drones adalah Taliban Pakistan (musuh Pakistan), tapi tidak kooperatif ketika targetnya Taliban Afghanistan (tangan ISI).
Dalam konteks pertarungan pengaruh di Asia Pasifik antara AS dan Cina, Pakistan (sekutu Cina) bisa menjadi kekuatan penyeimbang. Pada tahun 1972, Pakistan sangat berperan dalam melakukan normalisasi hubungan antara Cina dan Amerika. Dan jika bukan karena difasilitasi Pakistan, kunjungan Presiden Richard Nixon ke Mao Tse Tung mungkin tidak terjadi. Henry Kissinger bahkan sempat menyebut Pakistan sebagai “the bridge that helped them cross (the divide)”
Indonesia dan Pakistan sudah menjalin hubungan yang baik sejak pertama kali Indonesia merdeka. Pakistan mengirimkan 600 tentara untuk membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dan menahan kapal2x Belanda yang singgah di Pakistan tahun 1947 dalam perjalanan ke Indonesia. Bung Karno pernah mengirimkan pasukan dan kapal TNI AL dan pesawat TNI AU untuk berpatroli di laut selatan Pakistan saat terjadinya Second Kashmir War antara Pakistan dan India tahun 1965. Untuk menghormati Indonesia, di Pakistan ada Soekarno Square Khyber Bazzar di Peshawar dan Soekarno Bazzar di Lahore.
Secara geopolitik, Indonesia berada di tengah-tengah perebutan hegomoni AS dan Cina. Cina telah merapat ke Pakistan untuk menyeimbangi pengaruh AS. Sementara AS juga mendekat ke Pakistan, namun terkesan dipermainkan. Dalam hal ini, Cina dapat memanfaatkan hubungan yang tidak menentu (terkadang harmonis, terkadang sulit) antara Pakistan dan AS, dan menggunakannya untuk kepentingan Cina dengan mengadakan kerja sama dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, pada saat Pakistan mempersoalkan tentang adanya pelanggaran kedaulatan saat pasukan AS masuk ke Pakistan untuk membunuh Osama bin Laden, hanya Cina yang secara formal memberikan dukungan terhadap Pakistan dan meminta negara-negara lain untuk menghormati kedaulatan Pakistan. Investasi Cina di Pakistan juga berlanjut. Setelah membangun jalan tol Karakoram yang menghubungkan Pakistan dengan Cina bagian barat, Cina juga baru saja mengumumkan akan mengambil alih pelabuhan komersial Gwadar di Pakistan. Keberadaan pelabuhan tersebut menimbulkan reaksi negatif dari India (partner AS) yang merasa bahwa pelabuhan ini memiliki nilai strategis, karena hanya 72 km dari perbatasan Iran dan 400 km dari Selat Hormuz. Pelabuhan ini juga diperkirakan hanya menjadi semacam listening post Cina untuk memonitor aktifitas kekuatan AS di Persian Gulf.
Dalam hal ini, Indonesia dapat menjadi kekuatan penyeimbang antara kekuatan AS dan Cina. Indonesia dapat berperan aktif di Asia Pasifik dengan memanfaatkan pertemanannya dengan Pakistan. Hubungan Indonesia dan Pakistan harus lebih dari sekedar melakukan joint military exercises, saling membantu saat bencana alam, penawaran jet tempur Pakistan-Cina JF-17 Thunder, atau perjanjian Pakistan-Indonesian Business Forum (PIBF) dan Defense Cooperation Agreement. Senate Resolution 65 yang dikeluarkan Senat AS yang mengharuskan AS untuk membela pertahanan Israel jika diserang oleh Iran dapat dijadikan pelajaran untuk lebih meningkatkan hubungan Pakistan dan Indonesia, dan juga untuk meningkatkan bargaining position (posisi tawar) Indonesia di mata AS dan Cina di wilayah Asia Pasifik
