Kaum Milenial dan Pemilu Digital

Setelah menggelar Pemilu Serentak 2019 dan Pemilihan Serentak 2020. Agenda demokrasi bangsa Indonesia berikutnya yakni menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepela Daerah (Pilkada) Serentak pada tahun 2024.

Tim Kerja Bersama Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu dalam rapat konsinyering, Kamis (3/6/2021) mengusulkan hari pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada 28 Februari 2024. Belakangan muncul tanggapan agar tanggal tersebut dikaji ulang karena bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Sedangkan pemungutan suara pilkada direncanakan tanggal 27 November 2024.

Sejumlah isu aktual mencuat dalam pembahasan persiapan pelaksanaan pesta demokrasi 2024. Hal ini tak dipungkiri karena gelaran pemilu dan pemilihan pada tahun yang sama, akan diselenggarakan untuk pertama kali. Kompleksitas permasalahan muncul dari evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya serta harapan agar pemilu bukan sekedar pemenuhan demokrasi prosedural.

KPU mengusulkan agar tahapan pelaksanaan pemilu mempunyai jangka waktu yang memadai (lebih dari 20 bulan) sehingga persiapan menjadi lebih matang. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara menjadi keniscayaan agar pemilu lebih praktis dan seiring perkembangan zaman.

Seperti diketahui, populasi terbesar penduduk Indonesia sekarang ini di dominasi oleh generasi muda. Potret pemilih pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 tentu tidak jauh berbeda dengan strukutur demografis masyarakat. Rancangan desain dan tata cara pemilu yang aplikatif dan berbasis digital menjadi model pengembangan demokrasi elektoral di masa depan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Kaum milenial yang lahir pada kurun waktu 1981-1996 sebanyak 25,87 persen dan generasi z yang lahir antara 1997 hingga 2012 sebanyak 27,94 persen.

Berikutnya adalah generasi x yang lahir tahun 1965-1980 sebanyak 21,88 persen, generasi baby boomer (1946-1964) sebanyak 11,56 persen, post gen z yang lahir tahun 2013 dan seterusnya sebanyak 10,88 persen dan pre-boomer yang lahir sebelum tahun 1945 sebanyak 1,87 persen.

Kalangan milenial dan gen z sudah terbiasa dengan perilaku digital native di tengah masyarakat yang super cerdas (super smart society) atau Society 5.0. Founder Freepo Business System, Legisan S Samtafsir menyebut ada banyak tantangan dan peluang dari dampak masyarakat super cerdas.

Pertama, banjir informasi menjadikan masyarakat semakin analitis kritis. Kedua, ketika semua serba daring (online), orang bisa semakin kreatif tetapi juga bisa makin konsumtif. Ketiga, hidup dalam campur aduk budaya atau multikultur, hal yang mesti dipertanyakan apakah budaya kita kan menjadi pemimpin atau pengikut. Keempat, ketika semua serba terbuka, lintas bangsa dan negara, maka yang terjadi adalah kompetisi atau kolaborasi atau bisa jadi kooptasi (Kompas, 5/6/2021).

Kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan oleh pembuat regulasi dan penyelenggara pemilu dalam menyiapkan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Pemilu model konvensional yang sudah berlangsung di tanah air sepatutnya dilakukan perubahan dan perbaikan, dari sistem pemilu maupun teknis penyelenggaraan.

KPU merencanakan pengembangan berbagai sistem informasi digital yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien. Dalam masterplan teknologi informasi (TI) KPU direncanakan pada 2021 untuk pembangunan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) dan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi).

Tahun 2022, pengembangan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), Sidalih, Sidapil (Sistem Informasi Daerah Pemilihan), Silon (Sistem Informasi Pencalonan), Silog (Sistem Informasi Logistik), E-Tracking, Sikum (Sistem Informasi Penyelesaian Kasus Hukum), dan Sirekap. Tahun 2023, pembangunan dan pengembangan Sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye) dan Sirekap.

Seluruh sistem informasi tersebut akan diintegrasikan ke dalam satu website data. Tanpa adanya integrasi, permasalahan TI KPU akan terus berulang, yakni terpisahnya setiap sistem informasi pemilu sehingga kinerja masing-masing sistem kurang efisien, terjadinya perbedaan data pada setiap sistem, tidak rapinya infrastruktur TI KPU, dan kurang teraturnya operator pada masing-masing sistem. (https://rumahpemilu.org/rencana-kpu-digitalisasi-pemilu-dan-pilkada-2024/)

Sistem digitalisasi pemilu untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang super cerdas harus dibarengi dengan literasi demokrasi kepada seluruh segmen pemilih. Karakter milenial yang akrab dengan virtual lifestyle menjadi peluang dan tantangan untuk diberdayakan guna menumbuhkan pemilih yang cerdas (smart voters).

Generasi milenial mempunyai ambisi besar untuk sukses tetapi lebih tertarik dengan kewirausahaan (entrepreunership). Kaum milenial berperilaku instan, kreatif, inovatif dan informatif tetapi mudah bosan. Mereka mencintai kebebasan dan lebih dekat dengan media sosial. Tingkat percaya diri yang tinggi dan lebih menghargai passion.

Kalangan milenial menyukai hal yang lebih detail dan mengutamakan pengembangan diri. Selain itu mempunyai keinginan mendapatkan pengakuan dan memiliki daya saing tinggi, melek digital dan teknologi informasi. Generasi milenial yang akan menjadi pemilih terbesar dalam perhelatan pemilu dan pilkada mendatang diharapkan bisa menjadi pemilih mandiri dan kritis.

Dengan mencermati potensi pemilih yang mempunyai karakter milenial maka semua pihak harus berbenah. Partai politik sebagai peserta pemilu harus mampu menyuarakan keinginan dan kebutuhan dari generasi milenial. Kontestasi gagasan dan programatik lebih diunggulkan daripada mengkampanyekan idiom emosional dan praktik politik pragmatis.

Pendekatan serta kampanye politik gaya milenial melalui media sosial (medsos) menjadi prasyarat untuk meraih dukungan di era pemilu digital. Komunikasi, informasi, dan kampanye politik via medsos dalam rangka mendapatkan suara serta dukungan, meningkatkan kredibilitas sebuah entitas politik, maupun komunikasi publik layak dan patut dipertimbangkan untuk pertarungan dan perjuangan kontestasi politik.

Media sosial berhasil memainkan peran yang sangat penting bagi aktor politik dalam mendapatkan suara dan dukungan, khususnya dari para milenial. Dengan medsos semua bentuk partisipasi politik dapat difasilitasi dengan baik dan komprehensif, bagi para aktor politik, berikut parpol beserta kadernya. Mereka akan mendapatkan peluang serta ruang yang luar biasa efektif apabila dilakukan pemberdayaan seoptimal mungkin dalam rangka meraih suara, pikiran, dan hati para masyarakat, khususnya milenial yang menjadi keeper dalam dunia digital.

Bagi para milenial, eksistensi medsos seharusnya dapat menjadi filter yang paling mudah dicapai dalam menyeleksi dan menyortir siapa calon kepala daerah maupun legislatif yang paling layak menduduki jabatan strategis tersebut. Atas dasar hal itu pula para milenial tidak perlu lagi kebingungan atas sikap dan pilihan politik untuk ke depannya.

Bagi penyelenggara pemilu menyiapkan perangkat keras (hardware) dan piranti lunak (software) untuk penyelenggaraan pemilu berbasis digital menjadi keharusan. Dukungan regulasi sangat dibutuhkan untuk memastikan hasil pemilu digital legitimate dan konstitusional. Membuka ruang seluas-luasnya bagi kaum milenial untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu, khususnya menjadi petugas badan ad-hoc.

Kesuksesan pemilu digital (digital election) bergantung dari kesiapan infrastruktur jaringan internet di tanah air. Selain kesiapan infrastruktur digital, pendidikan pemilih (voters education) dan literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat non milenial mampu menguasai teknologi informasi secara optimal. []