Setelah menggelar Pemilu Serentak 2019 dan Pemilihan Serentak 2020. Agenda demokrasi bangsa Indonesia berikutnya yakni menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepela Daerah (Pilkada) Serentak pada tahun 2024.
Tim Kerja Bersama Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu dalam rapat konsinyering, Kamis (3/6/2021) mengusulkan hari pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada 28 Februari 2024. Belakangan muncul tanggapan agar tanggal tersebut dikaji ulang karena bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Sedangkan pemungutan suara pilkada direncanakan tanggal 27 November 2024.
Sejumlah isu aktual mencuat dalam pembahasan persiapan pelaksanaan pesta demokrasi 2024. Hal ini tak dipungkiri karena gelaran pemilu dan pemilihan pada tahun yang sama, akan diselenggarakan untuk pertama kali. Kompleksitas permasalahan muncul dari evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya serta harapan agar pemilu bukan sekedar pemenuhan demokrasi prosedural.
KPU mengusulkan agar tahapan pelaksanaan pemilu mempunyai jangka waktu yang memadai (lebih dari 20 bulan) sehingga persiapan menjadi lebih matang. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara menjadi keniscayaan agar pemilu lebih praktis dan seiring perkembangan zaman.
Seperti diketahui, populasi terbesar penduduk Indonesia sekarang ini di dominasi oleh generasi muda. Potret pemilih pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 tentu tidak jauh berbeda dengan strukutur demografis masyarakat. Rancangan desain dan tata cara pemilu yang aplikatif dan berbasis digital menjadi model pengembangan demokrasi elektoral di masa depan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Kaum milenial yang lahir pada kurun waktu 1981-1996 sebanyak 25,87 persen dan generasi z yang lahir antara 1997 hingga 2012 sebanyak 27,94 persen.
Berikutnya adalah generasi x yang lahir tahun 1965-1980 sebanyak 21,88 persen, generasi baby boomer (1946-1964) sebanyak 11,56 persen, post gen z yang lahir tahun 2013 dan seterusnya sebanyak 10,88 persen dan pre-boomer yang lahir sebelum tahun 1945 sebanyak 1,87 persen.
Kalangan milenial dan gen z sudah terbiasa dengan perilaku digital native di tengah masyarakat yang super cerdas (super smart society)Â atau Society 5.0. Founder Freepo Business System, Legisan S Samtafsir menyebut ada banyak tantangan dan peluang dari dampak masyarakat super cerdas.
Pertama, banjir informasi menjadikan masyarakat semakin analitis kritis. Kedua, ketika semua serba daring (online), orang bisa semakin kreatif tetapi juga bisa makin konsumtif. Ketiga, hidup dalam campur aduk budaya atau multikultur, hal yang mesti dipertanyakan apakah budaya kita kan menjadi pemimpin atau pengikut. Keempat, ketika semua serba terbuka, lintas bangsa dan negara, maka yang terjadi adalah kompetisi atau kolaborasi atau bisa jadi kooptasi (Kompas, 5/6/2021).
Kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan oleh pembuat regulasi dan penyelenggara pemilu dalam menyiapkan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Pemilu model konvensional yang sudah berlangsung di tanah air sepatutnya dilakukan perubahan dan perbaikan, dari sistem pemilu maupun teknis penyelenggaraan.
KPU merencanakan pengembangan berbagai sistem informasi digital yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien. Dalam masterplan teknologi informasi (TI) KPU direncanakan pada 2021 untuk pembangunan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) dan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi).
