Esensi permusyawaratan sebagai bentuk kearifan nasional (national wisdom) bangsa Indonesia merupakan jalan lurus untuk mengetahui dan menyatakan pendapat atau gagasan dengan tujuan menemukan solusi dari setiap permasalahan. Budaya 'rembugan' yang disimbolisasikan dengan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat seharusnya menjadi cerminan perilaku mulia bangsa Indonesia yang ber-Pancasila.
Pendekatan musyawarah sebagai tata cara pengambilan keputusan yang mengedepankan semangat kekeluargaan. Semangat musyawarah telah dicontohkan oleh pendiri bangsa ini. Mereka antara lain mencontohkan tiga jiwa mulia yang sebenarnya sederhana. Pertama mendatangi lawan untuk menjalin silahturahmi kembali, kedua tidak membalas perbuatan yang negatif dengan hal negatif juga dan yang ketiga dapat bersikap lemah lembut kepada semua orang.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mencontohkan sikap kenegarawanan dua tokoh bangsa ini yakni: Sukarno dan Ki Bagoes Hadikusumo. Keduanya terlibat langsung dalam sidang BPUPKI yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kenegarawanan mereka ditunjukkan saat membahas soal sila Ketuhanan.
Sukarno mengatakan bahwa dirinya muslim dan bangsa Indonesia. Dia akan membela Islam dalam permusyawaratan. "Bung Karno meyakinkan kaum muslim. Kalau saya muslim, saya buka dada saya di situlah Islam. Dan saya akan bela Islam dalam permusyawaratan," cerita Haedar dalam tausiyahnya. (sumber: detik.com)
Semangat 'permusyawaratan perwakilan' sudah semestinya kita rawat dan aktualisasikan dalam kehidupan berdemokrasi. Permusyawaratan jangan sekedar jargon semata yang difungsikan hanya dalam gelaran seremonial tahunan. Musyawarah selayaknya menjadi budaya dan karakter elit pemimpin dalam merumuskan kebijakan dan keputusan politik. Perilaku politik yang mengedepankan ruh musyawarah, berdialog penuh kasih sayang dengan pihak yang berbeda pandangan merupakan bukti jiwa Pancasila yang sebenarnya.**
Tayang di kumparan.com
