Blora, Sabtu 30 Desember 2023
Ketahanan Pangan yang saat ini menjadi perhatian penting pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada kabinet Indonesia maju telah dibuktikan dengan adanya program " Food Estate " Yang dimana Kementerian Pertahanan dilibatkan dalam program tersebut.Â
Selain itu kedaulatan petani saat ini menjadi prioritas utama dalam agenda kerja mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, salah satu buktinya di Kabupaten Blora di masa pimpinan Bupati  Arief Rohman beserta dinas terkait , beliau selalu mengkampanyekan agar Para petani yang ada di kabupaten Blora menerapkan sistem pertanian organik, di support secara massive mulai dari tingkat Desa seluruh kelompok tani di kabupaten Blora di instruksikan agar menjadi petani yang berdaulat tidak tergantung kepada pupuk kimia yang dijual secara subsidi, namun juga harus bisa memanfaatkan kotoran ternak, kompos sebagai pupuk organik. Sehingga biaya operasional pertanian dapat ditekan.Â
Selain itu juga ada support dari anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, selalu wakil rakyat, pria kelahiran Kabupaten itu juga memberikan konstribusi nyata dengan program aspirasi bantuan pertanian mulai dari alsintan, infrastruktur pertanian dsb, tanpa melakukan potongan / gratifikasi terhadap kelompok tani penerima manfaat.Â
Komunitas Petani Makmur yang di dalamnya di isi oleh beberapa person dari berbagai layar belakang dan profesi seperti PNugroho ( Eks Karyawan Bank ) , Dhanny Hamid ( Konsultan Bisnis) ,  Sujono ( Kepala Desa Botoreco) , Said ( Wiraswasta & Pegiat pertanian)  ikut melakukan research  &  problem solving terkait apa yang menjadi problematika petani dengan mengambil sample di Kabupaten Blora.Â
Menurut Komunitas Petani Makmur berdasarkan analisa perlu adanya kesadaran  petani secara fundamental agar mau kembali  menerapkan sistem pertanian organik. Dan ikut serta menjadi off taker dalam hilirisasi penjualan hasil panen beras  agar petani bisa hidup berdaulat tidak dipermainkan harga hasil panen pertanian oleh para tengkulak.Â
Selain itu perlu ada support dari pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah dimana pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif bersinergi dan berpartisipasi untuk menyelesaikan problematika petani, mulai dari regulasi yang pro petani serta program-program bantuan untuk pertanian yang efektif, tepat sasaran dan bisa mensupport petani .Â
Oleh sebab itu di tahun 2024 yang akan datang siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan wakil presiden, DPRD DAERAH, DPRD PROVINSI, DPR RI serta KEPALA DAERAHÂ ( Bupati, Walikota , Gubernur) bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk menciptakan ketahanan pangan yang berdasarkan kedaulatan petani. Sehingga regenerasi petani bisa berjalan karena ada jaminan bahwa kalau menjadi petani hidupnya bisa Makmur dan Sejahtera!Â