Semenjak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016, persaingan tenaga kerja di kancah regional ASEAN kini semakin ketat. Disinilah tantangan Indonesia dalam rangka mewujudkan generasi emas 2045 melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan berdaya saing. Untuk menghadapi MEA itulah, maka dalam masa pemerintahan Jokowi-JK mencanangkan nawacita ke-6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan bangsa dan pemerataan ekonomi nasional. Pembekalan SDM melalui pendidikan, diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan khususnya memacu pertumbuhan dan daya saing industri dalam negeri.
Pengembangan pendidikan vokasi dinilai mampu menjadi solusi dalam menghadapi persaingan pasar bebas terutama MEA yang membutuhkan tenaga kerja berdaya saing dan berkompetensi tinggi. Peningkatan keterampilan SDM melalui pendidikan kejuruan di Indonesia perlu diarahkan agar tenaga kerja memiliki nilai kompetensi yang sama di tingkat regional dan global. Sehingga tenaga kerja juga bisa bekerja di luar negeri dan sasarannya untuk ekonomi di ASEAN.
Disinilah peran Kemdikbud dalam upaya menciptakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing melalui pendidikan vokasi pada Sekolah Menegah Kejuruan (SMK). SMK sebagai penyelenggara program pendidikan kejuruan tentunya berkaitan erat dengan ketenagakerjaan. Dimana tujuan penyelenggaraan pendidikan di SMK adalah menciptakan lulusannya sebagai tenaga kerja terampil sesuai dengan kompetensi keahlian.
Sejatinya dengan kian berkembangnya SMK selama ini, semestinya banyak terciptanya tenaga kerja terampil dari lulusan SMK sesuai dengan bidang keahlian. Namun realita yang terjadi, masih banyak lulusan SMK yang belum bisa terserap oleh pasar kerja, dalam hal ini Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI). Sehingga angka pengangguran dari lulusan SMK dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat, bahkan tertinggi jika dibandingkan dari lulusan lain.
Menurut data dari BPS Pusat, jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2017 meningkat sebesar 2,62 juta orang sehingga menjadi 128,06 juta orang dibandingkan pada bulan Agustus 2016 lalu. Sementara jumlah pengangguran bertambah sebesar 10 ribu orang sehingga menjadi 7,04 juta orang atau 5,5% dari jumlah angkatan kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ternyata dari lulusan SMK. Pada bulan Agustus 2017, pengangguran dari lulusan SMK mencapai 11,41%.
Tingginya angka TPT dari lulusan SMK disebabkan oleh dua faktor yaitu rendahnya kompetensi yang dimiliki lulusan SMK dan kompetensi yang ditawarkan di SMK 'belum relevan' dengan kebutuhan DU/DI.
SINERGITAS ANTAR-PUBLIK
Revitalisasi SMK merupakan tugas bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kini Kemdikbud perlu berupaya secara optimal dalam melakukan sinergitas antar-publik, terutama dengan kementerian terkait, BNSP, serta pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi. Sinergitas antar-publik ini dilakukan dalam rangka penguatan pendidikan kejuruan melalui revitalisasi SMK sehingga dapat terserapnya lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan DU/DI.
Menurut Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada 12 menteri, 1 lembaga non-kementerian dalam hal ini BNSP, serta 34 gubernur untuk saling bersinergi dalam rangka mewujudkan keselarasan (link and match) antara kompetensi lulusan SMK yang ditawarkan dengan kebutuhan DU/DI.
Kemdikbud diharapkan perlu melakukan sinergitas dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan P4TK/LP3TK Kejuruan dalam rangka mempercepat pemberian sertifikasi bagi lulusan SMK pada LSP-P1 dan LSP-P3 serta memberikan sertifikasi bagi guru produktif pada LSP-P2.Â
