Bagaimana Peran Strategis Diplomasi indonesia dalam Isu Palestina - Israel di Era Jokowi?

Konflik di Palestina telah berlangsung hampir 73 tahun dan berakar pada pertentangan ideologi nasionalisme. Palestina mewakili semangat nasionalisme Arab, sementara Israel mengadopsi ideologi Zionisme. Perbedaan pandangan ini menjadi faktor utama yang memicu terjadinya konflik antara kedua belah pihak. 

Awalnya, Palestina termasuk dalam wilayah kekuasaan Daulah Islamiyah di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Namun, setelah dikuasai oleh Inggris pada tahun 1917, terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan wilayah tersebut. Sekitar 48% tanah Palestina kemudian dikuasai oleh komunitas Yahudi yang mendirikan negara Israel. Situasi ini membuat mayoritas warga Palestina yang beragama Islam kehilangan kendali atas tanah mereka dan hidup dengan kebebasan yang terbatas. 

Israel terus berupaya memperluas kontrol atas wilayah Palestina, didasari oleh keyakinan ideologi Zionisme yang meyakini bahwa keamanan dan kelangsungan hidup bangsa Yahudi hanya dapat terwujud jika mereka bersatu dan menetap di kawasan yang dianggap sebagai "Tanah yang Dijanjikan", yakni Yerusalem dan daerah sekitarnya. Saat ini, wilayah tersebut masih dihuni oleh warga Palestina, namun mereka menghadapi tekanan yang semakin kuat dari Israel yang berusaha menguasai area itu dan menempatkan pemukim Yahudi di sana. 

Hubungan antara Indonesia dan Palestina telah terjalin erat hingga saat ini, tercermin dari dukungan dan solidaritas yang konsisten diberikan oleh masyarakat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kedekatan ini bukanlah sesuatu yang baru muncul, melainkan telah dibangun sejak lama dan berakar kuat dalam sejarah panjang interaksi kedua bangsa. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Palestina telah menunjukkan dukungannya, tepatnya pada 4 September 1944, dengan menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia. Sebagai bentuk balasan, Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988, setelah deklarasi kemerdekaan Palestina di Aljazair. 

Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia telah menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap perjuangan rakyat Palestina dan menolak keras keberadaan Israel dalam berbagai forum internasional. Penolakan terhadap keikutsertaan Israel dalam Konferensi Asia Afrika 1955, ajang olahraga internasional pada 1957, serta pelarangan visa bagi kontingen Israel pada Asian Games 1962 mencerminkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada keadilan dan penentangan terhadap penjajahan dalam bentuk apa pun. 

Komitmen ini tidak hanya simbolik, tetapi terus berlanjut di era Presiden Soeharto yang secara terbuka mendukung perjuangan Yasser Arafat dan Organisasi Pembebasan Palestina. Bahkan, ketika Presiden B.J. Habibie wafat, respons warga Palestina dengan menggelar salat gaib di Masjid Raya Umar di Gaza Utara menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar formalitas diplomatik, melainkan telah membentuk ikatan emosional antarkedua bangsa. 

Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, dukungan terhadap Palestina tetap terjaga, seperti ditunjukkan melalui diplomasi aktif Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Puncaknya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memainkan peran strategis sebagai co-sponsor dalam proses pengakuan Palestina sebagai negara non-anggota di PBB, sebuah langkah politik yang tidak hanya memperkuat posisi Palestina di kancah internasional, tetapi juga menegaskan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa yang tertindas. Semua ini menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga cerminan nilai dan prinsip bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan. 

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia menyelenggarakan peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada April 2015. Dalam peringatan tersebut, dihasilkan Declaration on Palestine sebagai bentuk nyata dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel terus menjadi salah satu persoalan geopolitik paling rumit dalam sejarah modern. Di tengah situasi penuh ketegangan dan ketidakpastian ini, Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia serta latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan yang kuat menunjukkan peran aktif dalam mendukung Palestina dan mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara yang paling vokal dan berkomitmen dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. 

Kebijakan bantuan luar negeri Indonesia, khususnya terhadap Palestina, didasarkan pada berbagai tindakan dan hubungan internasional yang dijalin Indonesia, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Kebijakan ini tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam konflik antara Israel dan Palestina, Indonesia memiliki peran strategis sebagai pihak yang berpotensi menjadi penengah di tengah meningkatnya ketegangan. Dukungan ini tidak hanya dilandasi oleh kesamaan agama, tetapi juga oleh amanat luhur dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Prinsip ini menjadi landasan kuat bagi Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa yang tertindas, termasuk Palestina. Di samping itu, diplomasi yang dijalankan Indonesia menjadi instrumen penting dalam menjaga dan memperluas hubungan serta komunikasi dengan negara-negara lain di dunia.   

Strategi Diplomasi Indonesia Era Presiden Joko Widodo 

Pada penghujung tahun 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pengakuan resmi terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta mengumumkan rencana pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke kota tersebut. Keputusan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak dan memperburuk kondisi rakyat Palestina. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2017 di Istana Bogor dengan tegas mengecam langkah tersebut dan mendesak Amerika Serikat untuk meninjau kembali keputusannya, meskipun seruan tersebut tidak direspons.

Status Yerusalem merupakan isu yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Sikap Indonesia terhadap persoalan ini selaras dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bahwa segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Ketegasan Indonesia tidak hanya tercermin dalam konstitusi, tetapi juga secara konsisten disuarakan oleh Presiden Jokowi melalui berbagai kebijakan dan tindakan nyata.   

Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Bogor pada Kamis, 7 Desember 2017, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali posisi Indonesia terkait isu Palestina. Ia menyatakan bahwa sikap Indonesia tetap konsisten dan tidak berubah. "Saya bersama seluruh rakyat Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak haknya," ujarnya. Pernyataan ini merupakan respons terhadap keputusan sepihak Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden Jokowi juga menyerukan kepada lembaga-lembaga internasional agar mengambil langkah tegas terhadap keputusan tersebut. 

Dalam diplomasi Multilateral, Indonesia secara aktif menunjukkan dukungan terhadap Palestina melalui berbagai forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non-Blok (GNB), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di PBB, Indonesia kerap menyuarakan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina, baik melalui Majelis Umum, Dewan HAM, maupun saat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada 2019--2020. Indonesia juga mendukung pengakuan Palestina sebagai negara non-anggota PBB dan mendorong pengesahan resolusi yang mengecam tindakan ilegal Israel serta pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan.  

Melalui Gerakan Non-Blok (GNB), Indonesia menegaskan bahwa perjuangan Palestina selaras dengan prinsip GNB yang menentang penjajahan dan penindasan. Dalam berbagai pertemuan GNB, Indonesia secara konsisten mengangkat isu Palestina serta mendorong pernyataan kolektif yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk pendudukan oleh Israel. 

Sementara itu, dalam kerangka Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia juga memainkan peran penting. Salah satu buktinya adalah saat Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI pada tahun 2016 di Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Jakarta yang menegaskan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dan mengecam tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Melalui OKI, Indonesia juga mendorong solidaritas negara-negara Islam untuk bersatu dalam upaya mendukung Palestina, baik melalui jalur diplomasi maupun bantuan kemanusiaan. 

Dalam diplomasi kemanusiaan, Dalam diplomasi kemanusiaan, Indonesia secara konsisten menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina sebagai wujud solidaritas dan kepedulian berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam. Pada 4 November 2024, Presiden Joko Widodo secara resmi melepas pengiriman tahap pertama bantuan kemanusiaan ke Palestina dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Bantuan tersebut dikirim melalui tiga pesawat yang membawa total 51,5 ton logistik, termasuk bahan makanan, perlengkapan medis, selimut, tenda, dan kebutuhan mendesak lainnya bagi warga Gaza. Presiden menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan hasil kontribusi dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan seperti Baznas, PMI, Aliansi Kemanusiaan Indonesia (IHA), dan Kitabisa, serta melibatkan dukungan dari TNI dan Polri.

Selain bantuan logistik, Indonesia juga memberikan dukungan medis melalui pengiriman obat-obatan, peralatan kesehatan, serta tim medis yang membantu penanganan korban konflik. Di bidang pendidikan, pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa bagi pelajar Palestina untuk menempuh pendidikan tinggi di universitas-universitas dalam negeri, sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia Palestina. Tak hanya itu, Indonesia turut membantu para pengungsi Palestina di negara-negara lain melalui pemberian bantuan kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Dukungan Indonesia juga mencakup pembangunan infrastruktur penting di Palestina, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain untuk menunjang kualitas hidup masyarakat setempat. 

Selain itu, keputusan Jokowi dalam konflik Palestina-Israel di tahun 2023 ini didasarkan pada Formula 4+1, yakni fokus terhadap peningkataan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan global. Sedangkan, plus satu berfokus tentang peningkatan infrastruktur diplomasi. Retno Marsudi (2022) menegaskan di rapat kerja Komisi I DPR RI jika prioritas Indonesia pada periode kedua kepemimpinan Jokowi adalah mengedepankan kerja sama regional dan global untuk pemajuan dan perlindungan HAM oleh masyarakat yang terdampak perang, pengkikisan kedaulatan suatu negara. 

Namun, dukungan-dukungan ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa tantangan seperti: 

-  Tantangan dalam forum PBB: Salah satu tantangan Indonesia di forum PBB adalah keberadaan hak veto negara-negara besar seperti Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Israel. AS telah menggunakan hak vetonya sebanyak 44 kali untuk melindungi Israel, menurut Jewish Virtual Library. Kondisi ini membuat upaya Indonesia dalam mendukung Palestina di PBB sering terhambat oleh dinamika geopolitik global. 

- Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara-negara Barat: Indonesia memiliki hubungan dagang yang kuat dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang dikenal sebagai pendukung utama Israel. Ketergantungan ekonomi ini menimbulkan dilema, sehingga Indonesia perlu bersikap hati-hati agar dukungan terhadap Palestina tidak berdampak negatif pada kepentingan ekonominya. 

- Posisi Indonesia dalam forum internasional: Meskipun Indonesia aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina di berbagai forum internasional, pengaruhnya masih terbatas karena Indonesia bukan negara dengan kekuatan militer atau ekonomi besar, sehingga sulit memberi dampak signifikan secara global.  

- Perbedaan persepsi masyarakat Indonesia: Sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung sikap Presiden Jokowi terhadap Palestina sebagai bentuk solidaritas dan penolakan kolonialisme. Namun, ada pula yang mengkritik fokus tersebut, mempertanyakan apakah dukungan terhadap Palestina seharusnya menjadi prioritas di tengah berbagai masalah dalam negeri. Perbedaan pandangan ini bisa memengaruhi konsensus nasional terkait kebijakan luar negeri. 

Kesimpulannya, konflik antara Palestina dan Israel merupakan persoalan yang sudah berlangsung lama dan kompleks, berakar dari perbedaan ideologi serta klaim atas wilayah yang sama-sama dianggap suci dan penting. Hingga saat ini, konflik tersebut belum menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Saya melihat bahwa Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan, telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina sejak masa awal kemerdekaan. 

Bagi saya, dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya soal kedekatan agama, tetapi lebih karena amanat konstitusi, khususnya dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di era Presiden Joko Widodo, saya melihat diplomasi Indonesia semakin aktif, baik dalam forum internasional seperti PBB, OKI, dan GNB, maupun melalui bantuan kemanusiaan langsung seperti logistik, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di wilayah Palestina. 

Meskipun saya menyadari bahwa dukungan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti tekanan dari negara-negara besar di PBB, ketergantungan ekonomi terhadap negara Barat, serta perbedaan pandangan di dalam negeri, saya tetap meyakini bahwa sikap Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Menurut saya, keberpihakan terhadap Palestina merupakan cerminan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, solidaritas, dan hak setiap bangsa untuk merdeka.