Percepatan Digitalisasi Sistem Pembayaran di Masa Pandemi

Sudah hampir sembilan bulan lamanya, masyarakat harus menjalani kehidupan yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19. Dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah terkait pembatasan kehidupan sosial seperti PSBB, work from home, study from home, dan lainnya secara tidak langsung memberikan efek pada kehidupan sosial masyarakat. 

Terbatasnya interaksi membuat masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Kegiatan ekonomi macet akibat keterbatasan ini. Banyak pekerja informal yang harus merasakan dampak pandemic. Mulai dari pendapatan yang menurun, hingga banyaknya pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya. 

Keadaan ini semakin mempersulit masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu pemerintah memberikan banyak bantuan sosial dan ekonomi guna mengangkat kembali perekonomian masyarakat yang merosot akibat pandemic.

Pola hidup masyarakat akibat adanya pembatasan sosial juga mengalami perubahan. Interaksi sosial yang secara tidak langsung dialihkan pada dunia digital juga membuat kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pergeseran kea rah digitalisasi. Mungkin tidak seluruh lapisan masyarakat yang mengalami hal ini, karena masyarakat menengah ke bawah belum semua merasakan digitalisasi. 

Masyarakat masih melakukan kegiatannya secara konvensional seperti biasa. Namun beberapa masyarakat lagi mengalami perubahan kebiasaan di bidang ekonomi. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan secara online, tidak bertatap muka, membuat transaksi juga dilakukan secara online. Hal ini membuat system pembayaran mengalami digitalisasi.

Masyarakat harus cepat beradaptasi pada keadaan digital saat ini. Semua yang serba online dan cepat juga harus disesuaikan dengan system pembayaran yang ada dan kemampuan masyarakat mengaksesnya. 

Jaman yang sudah serba canggih ditambah dengan pengaruh pandemic covid, membuat transaksi ekonomi sekarang ini sudah tidak dilakukan dengan uang tunai lagi, melainkan melalui system non tunai. Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam system pembayaran di Indonesia. 

Sejak berkembangnya Kebanksentralan, mengawasi system pembayaran telah menjadi fungsi awal dari kebanksentralan itu sendiri. Dengan perkembangan jaman, fungsi dan peran Bank sentral ini tak banyak berubah. 

Fungsi dan peran Bank Sentral Modern saat ini tidak jauh dari mengatur system pembayaran, diantaranya yaitu mengurangi kemungkinan kegagalan system pembayaran, meningkatkan efisiensi system pembayaran,serta memastikan keadilan dalam penggunaan system pembayaran. Bank Indonesia berwenang untuk mengatur serta menjaga kelancaran system pembayaran di Indonesia. 

Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Untuk menjalankan fungsinya ini, setiap Bank Sentral akan memiliki strategi masing-masing. Dalam hal ini, Bank Sentral di Indonesia, yakni Bank Indonesia memiliki empat prinsip kebijakan system pembayaran, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen.

Dalam merespon keadaan yang terjadi saat ini, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai bauran kebijakan dengan berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga – lembaga yang ada di KSSK. 

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa keterbatasan mobilitas kegiatan masyarakat akan berdampak pada percepatan digitalisasi system pembayaran di Indonesia. 

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia di tengah pandemic ini adalah upaya menjaga kelancaran dan kemudahan system pembayaran baik secara tunai maupun non tunai. 

System pembayaran perlu dijaga guna mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus korona ini, pemerintah menghimbau untuk masyarakat melakukan transaki melalui non tunai saja. Karena uang menjadi alat penyebaran virus yang kurang di sadari masyarakat. 

Bank Indonesia melakuka upaya dengan mengedarkan uang yang higienis untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Bank Indonesia juga mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi non tunai berbasis kartu dan elektronik melalui uang elektronik, internet banking, serta menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS).

Perkembangan efisiensi pada system pembayaran ini terus berlanjut hingga sekarang. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pada system pembayaran ini memiliki hubungan dengan tujuan Bank Sentral itu sendiri, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia melakukan berbagai implementasi layanan tunai dan non tunai pada system pembayaran dan pengelolaan uang rupiah tidak lain untuk kepentingan masyarakat Indonesia itu sendiri. 

Dengan bantuan teknologi yang semakin maju, transaksi non tunai kini menjadi pilihan paling efisien dan efektif bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran. 

Berbagai fitur dan aplikasi dikeluarkan bank untuk memudahkan transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat. System pembayaran yang terdampak Covid-19 ini membuat masyarakat lebih memilih bertransaksi melalui instrument pembayaran non tunai. 

Bank Indonesia mengkolaborasikan bank- bank yang ada di Indonesia dengan fintech sebagai upaya percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital. Bauran kebijakan yang dikeluarkan BI dalam system keuangan juga bertujuan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Masyarakat saat ini membutuhkan layanan pembayaran digital yang aman dan cepat ditengah digitalisasi system pembayaran akibat pandemic covid-19. Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas system pembayaran, Bank Indonesia mengupayakan digitalisasi perbankan berjalan seimbang dengan preferensi masyarakat. 

Layanan digital perbankan terus dikembangkan agar berjalan cepat dana man. Saat ini sudah banyak perbankan yang memiliki layanan remote banking untuk mengimbangi transaksi masyarakat yang saat ini lebih cenderung beralih ke digital. Bank-bank konvensional di Indonesia harus menerapkan prinsip system pembayaran yaitu keamanan, dimana segala resiko yang mungkin terjadi dalam system pembayaran harus dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggara system pembayaran. Apalagi dalam keadaan yang sulit ini, dimana perekonomian masyarakat yang sedang sulit, jangan sampai mengalami tambahan kerugian dengan adanya kesalahan system atau resiko-resiko pembayaran yang mungkin akan muncul.