Program KB dan Realita Kesehatan Masyarakat yang Kompleks

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia telah lama berfungsi sebagai alat strategis dalam sistem kesehatan masyarakat untuk mengatur pertumbuhan populasi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, program ini dilaksanakan oleh BKKBN dan DPPKB di masing-masing daerah, dengan tujuan utama merencanakan kelahiran agar kualitas hidup ibu dan anak meningkat serta pengendalian jumlah penduduk berlangsung baik. Penerapan kebijakan ini menegaskan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya penyuluhan dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak reproduksi.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi mempunyai dampak positif pada kesehatan reproduksi. Contohnya, suatu studi yang dilakukan di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, menunjukkan adanya hubungan signifikan antara penggunaan alat kontrasepsi dengan kondisi kesehatan reproduksi, baik dari segi efek positif maupun efek samping, seperti perubahan siklus menstruasi dan peningkatan berat badan. Selain itu, penelitian oleh Anggraini (2025) di Kediri mengungkap bahwa penerapan KB suntik tiga bulan bagi akseptor dipengaruhi oleh aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik dapat memengaruhi berat badan, sedangkan durasi penggunaan KB tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap perubahan berat.

Dalam aspek sosial dan ekonomi, KB terbukti meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengaturan jumlah kelahiran yang memungkinkan keluarga mengelola sumber daya dengan lebih efisien untuk pendidikan dan kesehatan anak. Hal ini diperkuat oleh program penyuluhan berbasis komunitas yang terbukti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang KB secara signifikan.

Meskipun manfaatnya jelas, program KB juga menghadapi kritik dan tantangan dalam pelaksanaannya. Partisipasi pria dalam program ini masih tergolong rendah; mayoritas akseptor adalah perempuan (sekitar 97%), dan metode kontrasepsi hormonal seperti suntik menjadi pilihan utama, sedangkan banyak pria yang menjadi akseptor belum memperoleh informasi yang cukup mengenai metode seperti vasektomi. Selain itu, akses ke metode KB jangka panjang (MKJP) masih terbatas; hanya sekitar 29,2% wanita yang sudah menikah yang menggunakannya.

Dengan mempertimbangkan isu-isu ini, dapat disimpulkan bahwa Program KB memiliki peran krusial dalam meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat, namun pelaksanaannya perlu didukung dengan strategi edukasi yang lebih inklusif, peningkatan akses ke metode jangka panjang, serta partisipasi pria yang lebih aktif dalam program ini. Pendekatan yang berbasis komunitas dan sensitif terhadap budaya harus diperkuat agar manfaat medis yang diperoleh dapat selaras dengan penerimaan sosial, serta pencapaian target pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas hidup dapat dilakukan dengan lebih efektif.

KATA KUNCI: Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Partisipasi Pria, Penyuluhan

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Y., 2025. Pengaruh aktivitas fisik dan lama penggunaan KB terhadap perubahan berat badan pada akseptor KB suntik 3 bulan di wilayah kerja Puskesmas Sukorame dan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 13(2).

Emha, M.R. et al., 2024. Efek penggunaan alat kontrasepsi terhadap kesehatan reproduksi. Jurnal Kesehatan Madani Medika, 15(01), pp.106--115.

Ma'rifah, A.N. et al., 2023. Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat mengenai Program KB melalui kegiatan penyuluhan di Posyandu Cendrawasih. ASSyifa: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Volume Mei--Nov 2024.

Nurmaliza, L., 2023. Hubungan pekerjaan, paritas dan pengetahuan PUS tentang KB suntik. AlTamimi Kesmas, berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2021.

Syen, A.A., 2025. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. JAHR, 6(2).