KPU pada tanggal 18 Mei 2014 membuka pendaftaran calon presiden/wakil presiden, pada hari pertama pembukaan ini ternyata sepi. Tak ada satu pun calon presiden/wakil presiden yang mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendaftar. Alih-alih mendaftar, calon presiden yang sudah definitif seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo pun belum menentukan siapa calon wakil presidennya.
Sudah hampir pasti, dalam ihwal calon presiden/wakil presiden, tanggal 20 Mei besok akan menjadi hari terakhir yang sangat menentukan. Semua calon presiden memilih hari terakhir untuk mendaftarkan diri. Ini bisa dimengerti sebagai sebuah kehati-hatian, kecermatan, atau bahkan memang calon presiden memanfaatkan waktu untuk saling intip antarcalon dan kemudian masing-masing memutuskan di detik terakhir.
Dari proses politik seperti itu, kita akhirnya maklum, betapa semua calon presiden kini tak ada satu pun yang mantap akan pilihannya. Keragu-raguan dan kehati-hatian menjadi tipis sekali. Bahkan Aburizal Bakrie yang menjadi calon presiden Partai Golkar pun dari hari ke hari kian ragu atas pilihan partainya sendiri. Orang yang semula begitu ngotot menjadi calon presiden, bisa tiba-tiba menyatakan cukup menjadi calon wakil presiden. Bahkan bisa jadi ia menyatakan tidak akan menjadi apa-apa.
Peristiwa ini juga kian menegaskan bahwa pemilihan umum legislatif dengan pemilihan presiden memang berbeda. Pemilihan presiden murni memilih tokoh. Tak mesti partai yang meraih suara banyak, bisa dengan mudah menggulirkan ketua umum partainya atau jagoannya sebagai calon presiden. Golkar adalah sebuah contoh. Peraih suara kedua setelah PDIP ini, hingga detik ini masih bingung dengan pilihan politiknya. Padahal, sebelum pemilihan umum legislatif, Aburizal Bakrie sangat mantap maju sebagai calon presiden.
Ada juga calon presiden yang menampakkan ketipisan antara sikap tegas dan tangkas dengan grasa-grusu. Prabowo Subianto adalah tipikal tokoh seperti itu. Di satu sisi ia sigap menerima lamaran partai politik mana pun yang datang kepadanya. Dengan menyetor nama calon wakil presiden sekali pun. Alhasil, Prabowo harus menyeleksi sendiri calon wakil presidennya tanpa proses konvensi atau permufakatan yang memadai. Joko Widodo pun seperti itu. Awalnya seolah dia sudah mengantungi calon wakil presiden. Namun tunggu punya tunggu , ternyata hingga hari pendaftaran calon presiden, sang calon wakil presiden tak muncul-muncul juga.
Memang ada syarat besar bahwa calon wakil presiden harus cocok dengan presidennya karena itu calon presidenlah yang menentukan sendiri siapa wakilnya. Namun, dalam proses penentuan calon wakil presiden di Indonesia, tampak bahwa semua calon presiden memang sulit sekali menentukan pilihan.
Kalkulasinya menjadi sangat rumit karena berbagai hal. Semua calon presiden pasti memperhitungkan apakah lima tahun ke depan calon wakil presidennya tidak akan "menikamnya" dengan maju sebagai presiden. Apakah popularitas calon wakil presiden memadai? Belum lagi perhitungan "klasik" politik kita yang selalu mewacanakan "orang Jawa" dan "non Jawa". Dan sebagainya. Alhasil, memilih calon waikil presiden, tampak sama sulitnya memilih presiden.
Mudah-mudahan ini semua akan berakhir baik bagi bangsa Indonesia. Artinya, yang terpilih nanti adalah pasangan terbaik yang paling minimal kekurangannya.
Sumber : Jurnas
Jakarta, 19 Mei 2014
