INDONESIA DARURAT NARKOBA!
Kalimat itu mungkin bisa menggambarkan kondisi Indonesia saat ini di mana jumlah pengguna narkoba semakin membludak. Bukan hanya di kota besar saja, desa-desa terpencil dan berada di kawasan pesisir juga menjadi target penyelundupan narkoba.
Perlu diketahui, ada 74.957 desa yang tersebar di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Beberapa kabupaten yang rawan konflik, menjadi celah masuknya pemasok narkoba. Ditambah dengan peningkatan ekonomi, daya beli masyarakat ikut meningkat dan menjadi incaran bandar narkoba memasarkan barang haramnya.
Dalam acara "Forum Diskusi Trending Topic: Antisipasi dan Solusi Permasalahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Dalam Rangka Menuju Desa Bersih Narkoba", di Hotel Sultan pada Kamis (6/12/2018) silam, pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN) membahas pentingnya memberdayakan warga desa ketika perekonomian meningkat dengan program kerja sama agar terhindar dari narkoba.
"Tantangan yang terjadi sekarang ini adalah serbuan narkoba (Proxy War). Bisa jadi, awalnya narkoba berasal dari luar desa. Kalau tidak segera diputus rantai, maka lama kelamaan akan mengakar di dalam desa," kata Dr. Ir. Ansar Husein, M.Si, Inspektur Jenderal Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Saat ini, ancaman narkoba tak hanya menyerang perkotaan tapi sudah merambah ke pedesaan. Buktinya, selain maraknya kasus narkoba di desa-desa, ada juga temuan lahan pertanian ganja dan sabu-sabu. Maraknya penyelundupan narkoba melalui jalur laut juga cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data KKP, jumlah desa pesisir mencapai 25.224 desa. Diharapkan desa-desa yang berada di wilayah pesisir dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan masuknya narkoba di Indonesia.
Pada Tanggal 29 November 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan Simposium Desa Menjemput Asa yang terdiri dari beberapa rangkaian acara, salah satunya adalah Deklarasi dan Gerakan Desa Bersih Narkoba (bekerja sama dengan BNN).
- Potensi desa dan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba.
- Kebijakan dan strategi.
- Upaya-upaya mewujudkan Desa Bersih Narkoba.
- Fasilitasi pengorganisasian Desa Bersih Narkoba.
- Failitasi perencanaan dan penganggaran di desa.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Pembinaan.
Di kesempatan lain, Husein juga menjelaskan jumlah dana desa yang dikucurkan sampai tahun 2018 sekitar Rp 187,5 triliun. Artinya rata-rata setiap desa menerika kucuran dana segar antara Rp 800 juta - 1 miliar. Selain itu, beberapa desa yang didukung perusahaan juga mengembangkan hasil pertanian yang luar biasa.
Contohnya, sebuah desa di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang menanam jagung dapat menghasilkan Rp 750 miliar sekali panen. Dengan penghasilan yang besar di desa serta meningkatnya daya beli masyarakat, dikhawatirkan desa tersebut akan menjadi sasaran bandar narkoba.
Untuk itu, pemerintah desa seperti kepala desa wajib menjalankan program pembinaan warga terkait dengan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kegiatan P4GN bukan hanya tugas BNN, tapi juga jadi bagian dari keikutsertaan semua unsur yang ada di desa, mulai dari RT, RW, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, dll.
