Di tengah penyelanggaraan pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali, suara miring terkait forum internasional itu masih terdengar di dalam negeri. Umumnya itu dilakukan pihak oposisi dengan memanfaatkan momentum tersebut untuk menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi.
Bahkan tak jarang upaya oposisional itu dilakukan dengan menyebarkan informasi hoax dan fitnah. Seperti misalnya, mereka mengkait-kaitkan pendanaan untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-Bank Dunia dengan dana untuk penanganan pasca bencana di Lombok, Palu dan Donggala.
Bahkan, mereka telah menyebarkan tuduhan sesat bahwa dana untuk penanganan pasca-bencana itu telah dikurangi dan habis demi menyukseskan forum internasional tersebut.
Tentu saja, hal ini dibantah oleh pemerintah. Sebab, dana untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-Bank Dunia itu memiliki pos anggaran yang berbeda dengan penanggulangan bencana.
Apalagi pertemuan internasional itu telah direncanakan jauh-jauh hari dan menggunakan anggaran yang sifatnya multi-years. Dengan demikian, alokasi anggarannya telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.
Jadi, isu mengenai pendanaan dari penyelenggaraan pertemuan IMF-Bank Dunia itu menggunakan anggaran untuk penanggulangan bencana itu salah besar. Hal ini juga telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika mengunjungi korban bencana gempa bumi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, pelaksanaan acara IMF-Bank Dunia di Bali tidak akan menghabiskan anggaran untuk pemulihan Lombok, Palu, maupun Donggala. Anggaran untuk dampak bencana itu tetap ada, baik di Lombok, Palu atau Donggala.
Setiap pihak harusnya tidak memainkan isu ini di tengah pemerintah sedang bekerja menangani dampak pasca bencana. Pemerintah meminta agar pihak tertentu tidak mengaduk-aduk perasaan masyarakat dengan informasi hoax, fitnah, dan provokatif seperti itu.
Soal pos anggaran dan pendanaan pertemuan IMF-Bank Dunia ini diakui Presiden Jokowi sebagian ditalangi oleh kedua institusi tersebut. Sedangkan, pemerintah Indonesia banyak mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur pendukungnya. Sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat setelah acara tersebut usai.
Kenyataan itu telah mengagetkan para pengkritik pertemuan IMF-Bank Dunia yang dianggap sebagai pemborosan belaka. Salah satunya adalah politisi Partai Demokrat, Andi Arief.
Sebelumnya, pembongkar skandal kardus ini tidak percaya bahwa event internasional itu diajukan sejak zaman SBY. Setelah ada klarifikasi dari beberapa elemen pemerintahan SBY baru dia sadar telah salah mengkritik.
