Pihak kepolisian memperpanjang one way system atau sistem satu arah yang diterapkan di sepanjang Tol Cipali hingga Tol Cawang menuju arah Jakarta. Kini sistem satu jalur itu mencapai 278 km dari semula 200 km.
Perpanjangan sistem satu arah itu dilakukan untuk mengantisipasi penambahan volume kendaraan dari Jawa Tengah.
Tak pelak kebijakan itu pun dijadikan kambing hitam oleh pihak oposisi. Mereka memanfaatkan momentum tersebut untuk menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi.
Pihak oposisi menyebut dengan kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi tidak becus mengelola mudik 2018. Opini itu disebarkan oleh pihak oposisi di berbagai platform media sosial.
Tentu saja, kita bisa tak sepakat dengan wacana pihak oposisi itu. Terutama karena satu kebijakan teknis tak bisa digunakan untuk menghakimi secara keseluruhan jalannya pemerintahan.
Adanya wacana itu juga sangat menyesatkan karena dengan kebijakan satu arah itu justru mampu mengatasi kemacetan pada arus balik, yang mana volume kendaraannya lebih besar dibandingkan pada arus mudik yang lebih terpecah.
Mengingat momentum arus mudik dan arus balik ini agak berbesa. Arus mudik lebih terpecah karena libur yang panjang sehingga tidak ada penumpukan, sedangkan momentum pada arus balik relatif lebih bersamaan. Sehingga volume kendaraan pada arus balik lebih inggi di satu waktu.
Dengan kondisi itu, apabila tidak dilakukan rekayasa lalu lintas maka akan terjadi kelumpuhan di jalan raya. Hal itu tentunya akan menghambat mobilitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Oleh karena itu, kebijakan satu arah dipilih dengan rasional guna mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Itu hanyalah pengaturan teknis di lapangan, bukanlah suatu problem besar yang mencerminkan keseluruhan karakter rezim pemerintahan.
Justru, pihak oposisi yang selalu mengaitkan setiap masalah dengan politik 2019 yang menjadi masalah. Pasalnya, selalu n memperuncing keadaan agar masyarakat terus terbelah antara pendukung dan pembenci pemerintah.
Kenyataan tersebut yang berbahaya karena bisa mengadudomba dan memecah belah masyarakat Indonesia.
