Isu papua selalu saja menyajikan dinamika yang kompleks diantara hak warga negara khususnya warga asli papua itu sendiri, dengan kebijakan ekonomi politik negara. Dalam "Papua dan Ekonomi Politik yang Destruktur", ini mengangkat persoalan keterasingan masyarakat papua yang kerap dirasakan ketika kebijakan negara yang cenderung mendikte penyelarasan antara bantuan ekonomi dan tuntutan politik negara yang berpihak pada kepentingan tertentu. Bagaimana intervensi negara melalui pendistribusian bantuan dan kebijakan ekonomi seharusnya mencermikan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tantangan yang ada dalam mencapai harmoni antara negara dan warga negara.
Hak dan Kewajiban: Perspektif Negara dan WargaÂ
1.Hak ekonomi, sosial, dan budaya
Masyarakat papua, sebagaimana hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan kovenan internasional, berhak atas kemakmuran, pendidikan, perlindungan budaya, dan pelayanan sosial yang memadai. Hak-hak tersebut harus dilengkapi dengan pendampingan yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan pelestarian nilai budaya local. Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menyediakan dana bantuan, namun juga mengintegrasikan pendekatan yang sesuai dengan nilai dan kearifan lokal, sehingga bantuan tersebut dapat dioptimalkan untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, intervensi negara bukan sekadar alat politik, melainkan wahana untuk menumbuhkembangkan potensi serta memperkuat identitas lokal.
2.Hak sipil dan politik
Masyarakat Papua juga memiliki hak sipil dan politik yang penting, seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hak untuk mengemukakan aspirasi dan mewujudkan kedaulatan budaya seharusnya menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi khusus. Namun, ketidakcocokan antara kebijakan politik yang menuntut dukungan dalam bentuk bantuan material dan aspirasi warga negara menimbulkan konflik internal. Negosiasi yang bersifat inklusif dan demokratis harus menjadi upaya nyata pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan politik dan hak individual masyarakat Papua.
3.Kewajiban warga negara
Bersamaan dengan hak yang dimiliki, warga negara -- baik kelompok asli maupun pendatang -- memiliki kewajiban untuk turut berperan aktif dalam pembangunan. Pendampingan yang benar memerlukan partisipasi konstruktif dari masyarakat agar bantuan dan program-program pemerintah tidak menjadi pemicu ketergantungan ekonomi. Kewajiban warga negara juga mencakup penghormatan terhadap aturan hukum yang diakui secara nasional dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal yang telah mengakar. Dengan demikian, terdapat keseimbangan yang harus dipertahankan antara hak yang mereka tuntut dan kewajiban yang harus mereka emban untuk menjaga keharmonisan sosial serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Dinamika dan tantangan Harmoni Hak dan KewajibanÂ
1.Intervensi Ekonomi dan Dampaknya
