Hasil referendum kemerdekaan Skotlandia akhirnya menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Skotlandia lebih memilih untuk tidak merdeka dan tetap bergabung dengan Inggris(1). Skotlandia adalah negara “bagian” dari Inggris Raya atau Britania Raya yang beribukota di Edinburgh. Skotlandia terletak di sebelah utara pulau Inggris.
(Sebuah kastil di Skotlandia. Skotlandia terkenal dengan kastil-kastilnya. Sumber: Wikipedia.)
Dilihat dari sisi perkembangan sosial secara historis yang tidak bisa lepas dari sifatnya yang dinamis, hasil referendum ini menjadi sesuatu yang menarik. Menarik karena menampilkan perubahan sikap sosial sebuah populasi komunitas terhadap konsep kemerdekaan.
Jika tawaran referendum ini diberikan pada jaman ketika William Wallace(2) masih hidup, tentu saja sebagian besar rakyat Skotlandia akan memilih merdeka. Latar belakang politik dan kondisi sosial yang sangat berbeda seperti ditampilkan secara mengesankan di film Brave Heart menjadi dorongan yang sangat kuat bagi rakyat Skotlandia untuk berjuang mewujudkan kemerdekaan lepas dari penjajahan Inggris, sebuah perjuangan yang akhirnya berbuah kemerdekaan Skotlandia sebelum akhirnya terbentuknya Inggris Raya sebagai wujud dari Treaty of Union(3).
Bercermin dari dinamika sejarah, Skotlandia sendiri menampilkan hubungan yang unik dengan Inggris. Perubahan status kemerdekaan yang berulang beberapa kali menunjukkan bahwa hubungan politik sosial antara Skotlandia dengan Inggris tidak sesederhana seperti yang dibayangkan sehingga menarik perbandingan langsung antara hubungan unik ini dengan upaya-upaya kemerdekaan melalui referendum yang diperjuangkan oleh beberapa populasi di Indonesia patut mendapatkan pembahasan yang lebih cermat dari sisi sejarah dan sosiologi.
Meskipun pembahasan dari sisi-sisi tersebut menarik, lebih jauh tulisan ini lebih menekankan korelasi antara referendum Skotlandia dengan perkembangan filosofis paham liberalisme yang wujud nyatanya ditampilkan dalam bentuk demokrasi liberal. Dan karena alasan itu lah tulisan ini lebih bergerak dalam wilayah filsafat sosiologis.
Dari seluruh cabang pandangan, gagasan, dan ide filosofis yang bernaung di bawah paham liberalisme, secara singkat liberalisme bisa didefinisikan sebagai pandangan filsafat politis atau pandangan secara umum yang berlandaskan pada ide-ide kebebasan, kemerdekaan dan kesetaraan(4). Liberalisme dalam artian fundamental sering dipahami sebagai sifat dasar dari manusia. Sedangkan liberalisme dalam pengertian politik sering dipahami sebagai upaya untuk mewadahi atau menjustifikasi kebebasan sebagai sifat dasar manusia melalui konstruksi hukum dan regulasi. Sejauh mana kontruksi hukum dan regulasi tersebut bisa dikembangkan sehingga sebuah sistem politik bisa disebut dengan sistem politik liberal masih menjadi perdebatan.
Ketika rakyat Skotlandia melakukan referendum pada dasarnya rakyat Skotlandia sudah “merdeka” dalam pengertian bahwa sistem ini dan regulasi yang menjadi landasannya sudah mewadahi hak-hak kebebasan dasar mereka untuk menggunakan hak politiknya. Dari sudut pandang ini, terlepas dari latar belakang historis dan sosial yang berbeda, sistem demokrasi liberal sebagai kepanjangan semangat liberal yang dipilih dan diterapkan di wilayah tersebut memberikan keleluasan sampai pada titik kulminasi, yaitu penawaran referendum kemerdekaan.
Tetapi yang menarik kebebasan untuk memilih antara merdeka dari Inggris atau tidak justru berakhir pada hasil yang menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Skotlandia memilih tidak merdeka. Singkat katanya mereka “merdeka” untuk memilih tidak merdeka.
Disinyalir alasan-alasan ekonomi menjadi latar belakang keengganan rakyat Skotlandia untuk merdeka, lepas dari Inggris. Ketidakpastian masa depan ekonomi jika mereka merdeka dari Inggris menjadi latar belakang alasan mengapa gerakan kemerdekaan ini “gagal”. Jika prediksi ini benar, maka bisa disimpulkan sebagai hipotesis awal bahwa kemerdekaan kontemporer tidak lagi diartikan atau dilandasi pada alasan-alasan emosional tetapi lebih pada alasan ekonomi.
Terlepas dari kritik terhadap ekonomi pasarnya, sistem liberalisme yang menawarkan kebebasan dalam wilayah ekonomi beserta karakteristiknya berupa regulasi-regulasi kebijakan ekonomi yang melindungi kebebasan berekonomi setidaknya memberikan bukti bahwa sistem liberal bisa menjadi anti tesis dari konsep penjajahan kolonial yang kemudian justru bisa mencegah upaya-upaya kemerdekaan atau merubah kecenderungan dari upaya kemerdekaan emosional menjadi upaya kemerdekaan rasional.
Sebagai penutup, meskipun menjadikan sistem liberalisme sebagai panasea (5) pasti akan mengundang kritik tajam terutama dari golongan kiri, apakah sistem ekonomi liberal dalam batasan pengertian kebebasan untuk berekonomi yang dijamin oleh regulasi yang terlebih dahulu diawali dengan pemerataan kemampuan sumber daya manusia melalui program distributif dan redistributif dalam wilayah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat bisa menjadi vaksin untuk melawan disintegrasi bangsa sebagai alternatif dari pendekatan represif menjadi pertanyaan yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh terutama dalam konteks kebangsaan Indonesia.
Keterangan:
(1) Hasil referendum Skotlandia dan tanggapan negara-negara Eropa. Sumber: http://internasional.kompas.com/read/2014/09/19/23043401/Skotlandia.Gagal.Merdeka.Eropa.Bernafas.Lega
(2) Sir William Wallace (1270 – 23 Agustus 1305) adalah seorang pahlawan nasional Skotlandia yang menjadi pemimpin gerakan bersenjata untuk mewujudkan kemerdekaan Skotlandia selama Perang Kemerdekaan Skotlandia.
(3) The Treaty of Union adalah perjanjian yang berakhir pada penyatuan antara Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia yang resmi berjalan efektif mulai 1 May 1707.
(4) Definisi umum liberalisme. Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism. Uraian lebih lengkap bisa ditemukan di sini: http://plato.stanford.edu/entries/liberalism/
(5) Panasea : solusi untuk semua persoalan atau obat untuk semua penyakit.
