   Diberitakan SEA Today, Minggu (2/3/3035), pendidikan gratis untuk siswa ini diberikan di tengah upaya efisiensi anggaran di Vietnam. Pemerintah sebelumnya telah meninjau laporan tentang keseimbangan keuangan berkat perampingan struktur organisasi sistem politik di Vietnam.
   Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Keuangan, dan otoritas terkait lainnya telah diperintahkan membahas pelaksanaan pendidikan gratis tersebut. Pemerintah Vietnam tengah mereformasi, merestrukturisasi, dan menyederhanakan sistem politik agar lebih efektif dan efisien. Hasil dari efisiensi ini menunjukkan, keuangan negara lebih seimbang. Karenanya, biaya pendidikan bagi siswa pun bisa gratis.
   Kebijakan pendidikan gratis menandai langkah signifikan Vietnam dalam memperluas akses pendidikan dan meringankan beban keuangan keluarga berpendapatan rendah. Penghapusan biaya pendidikan ini diharapkan dapat memastikan semua anak memperoleh kesempatan bersekolah tanpa hambatan ekonomi.
    Hal ini sesuai komitmen Vietnam untuk berinvestasi lebih besar pada pendidikan generasi muda sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.  Pendidikan gratis dinilai penting untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang mampu memenuhi tuntutan industrialisasi dan modernisasi nasional. Kebijakan ini juga sejalan dengan tren pendidikan global di banyak negara maju yang telah menerapkan pendidikan publik gratis di tingkat dasar dan menengah.
   Jutaan pelajar di Vietnam telah diuntungkan dengan Keputusan pemerintah menggunakan hasil efisiensi anggaran untuk pendidikan gratis akan membantu 23,2 juta siswa prasekolah hingga SMA. Menurut data resmi, Vietnam memiliki 23,2 juta siswa di sekolah negara, termasuk 3,1 juta anak prasekolah di bawah lima tahun, 1,7 juta anak prasekolah usia lima tahun, 8,9 juta siswa SD, 6,5 juta siswa SMP, dan 3 juta siswa SMA.
    Sementara, siswa sekolah swasta dan semi-swasta mendapatkan penggantian biaya pendidikan sesuai tarif yang ditetapkan sekolah negeri. Nantinya, selisih biaya itu akan ditanggung oleh masing-masing siswa. Untuk merealisasikan kebijakan ini, Vietnam disebut menganggarkan dana sebesar Rp 19,3 triliun setiap tahun.Â
Bagaimana Dengan Indonesia?.
   Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada tahun 2025 berupa pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta pemangkasan transfer anggaran ke daerah senilai Rp50,59 Triliun.
   Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Efisiensi  anggaran dilakukan terhadap 16 pos belanja, seperti pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa kendaraan, hingga kegiatan seremonial.
   Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah  yang awalnya mendapat alokasi Rp 33,55 triliun.  Efisiensi anggaran adalah salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya finansial serendah mungkin tanpa menurunkan kualitas kinerja suatu organisasi.
   Jika Vietnam menggratis untuk Pendidikan dari mengefisienkan anggaran anggaran Kementerian lain tujuan untuk kepentingan menggariskan Pendidikan. Berbeda dengan Indonesia pemangkasan anggaran kemeterian untuk anggaran lain kalau menurut itungan-itungan untuk Makan Gratis bergizi. Bahkan anggaran saja sampai dipangkas dari 33 trilyun menjadi 25 trilyun.
