Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa disebut-sebut terlibat dalam kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian (Kementan). Indikasi keterlibatan itu diutarakan oleh terdakwa Juard Effendi, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terdakwa Juard Effendi selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman dibujuk oleh Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda Devianne Adiningrat alias Bunda, agar menambahan kuota impor daging Sapi. Nama Hatta Rajasa dibawa-bawa untuk memuluskan upaya penambahan kuota impor daging sapi tersebut.
Keterlibatan Hatta dalam kasus suap yang telah menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq langsung dibantah anak buahnya. Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan menyatakan Hatta tak terlibat dalam kasus itu. bantahan tersebut akan terjawab melalui aspek hukum. Dia menyakini Hatta sama sekali tidak campur tangan dalam masalah peningkatan kuota daging sapi impor itu. Selain pernyataan dari sekjen partai PAN, bantahan juga di lontarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) yang menyayangkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menyeret-nyeret nama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dalam kasus suap impor daging sapi yang melibatkan sejumlah elite petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pemberitaan di media massa DPP BM PAN pun akan menempuh langkah hukum untuk menuntut pihak-pihak tersebut secara hukum.
Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi catatan terkati kasus suap impor sapi. Diantaranya, Kemenko Perekonomian mempunyai tugas hanya mengkoordinir beberapa kementerian di bawahnya, sedangkan urusan teknis dilakukan oleh kementerian yang bersangkutan. Termasuk juga dengan persoalan impor sapi yang menjadi domain kementerian perdagangan dan kementerian pertanian. secara politik sangat tidak masuk akal Hatta Rajasa melakukan intervensi yang berkaitan dengan pelanggaran UU kepada Menteri Pertanian Suswono, mengingat kedua menteri tersebut berbeda partai politik (Parpol). Apabila ini dilakukan maka sama saja Hatta Rajasa melakukan “harakiri” (bunuh diri), sebab sewaktu-waktu hal itu akan menjadi kartu As oleh PKS untuk menyerang Hatta Rajasa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memvalidasi keterangan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono terkait penentuan kuota impor daging sapi. Validasi itu dilakukan mengingat Suswono menyatakan bahwa penentuan kuota impor daging sapi ada di tangan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pernyataan Suswono itu sebenarnya bukanlah kabar baru. Dalam sidang di Pengadilan Tipokor dengan terdakwa dua Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, pernyataan itu sudah disampaikan Suswono. Sikap KPK jelas saat ini yakni merasa tak perlu panggil Hatta, Pencatutan nama Hatta oleh Elda di kasus impor daging menjadi tantangan bagi KPK untuk fokus menyelesaikan kasus ini. Namun KPK menegaskan tak perlu memanggil nama yang dicatut karena lembaga anti korupsi ini sudah memiliki alat bukti yang cukup dan KPK merasa tidak akan bisa di arahkan oleh pernyataan Mentri Pertanian tersebut, indikasi para elit PKS melalui mentri pertanian akan mencoba mengarahkan KPK agar isunya beralih.
Kembali mempertegas bahwa sanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berencana memanggil Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam penyidikan kasus suap impor daging Sapi di Kementerian Pertanian. ''Nama yang dicatut tidak perlu dipanggil,'' kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Kamis (20/6). Humas KPK juga berharap kepada masyarakat agar jangan terpengaruh oleh isu yang sengaja di sebarkan, biarkan permasalahan hokum ini KPK dan pihak pengadilan yang akan menjalaninya, kalau pun ada isu yang berkembang lebih dikarenakan gejolak politik tanah air. Masyarakat juga di harapkan jangan terlalu terprofokasi oleh isu isu yang kurang sehat saat ini yang nantinya hanya membuat KPK dan penegak Hukum semakin tidak focus dalam menjalani penyelidikan.
Ketakutan PKS akan meluasnya pada kasus kasus yang lain karena telah terbuktinya keterlibatan para elit partai PKS dalam kasus korupsi impor daging sapi tersebut. KPK sedang menelusuri sedalam-dalamnya kasus korupsi suap impor sapi karena ada indikasi korupsi ini dilakukan secara kelembagaan, mengingat otak dari korupsi ini adalah orang nomor satu PKS. Hal ini juga berkaitan dengan pernyataan pembobol Bank Jabar Banten, Yudi Setiawan, dimana ada target pencarian dana Rp 2 triliun oleh PKS di tiga kementerian dalam rangka pemenangan Pemilu 2014 dan tidak mungkin pernyataan itu serta merta muncul dengan begitu saja, apabila kasus ini sudah terbukti.