Irpanudin .
Irpanudin . Pekerja

Indonesianis :) \r\nprivate message : knight_riddler90@yahoo.com\r\ \n\-----------------------------------------\r\ a real writer is a samurai, his master is truth, his katana is words. \r\n-----------------------------------------

Selanjutnya

Tutup

Finansial Pilihan

Sembako PKH, Potret Subsidi Tepat Sasaran dan Multi Solusi

12 Februari 2019   05:47 Diperbarui: 12 Februari 2019   05:49 165 1 1
Sembako PKH, Potret Subsidi Tepat Sasaran dan Multi Solusi
gambar: https://www.youtube.com/bang will

Seorang ibu berbicara dalam bahasa daerah, dengan terbata-bata memberikan kesaksian dan ucapan terima kasih atas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Di rumah sederhananya yang berlantai tanah, sang ibu menceritakan kondisi kehidupan serta bagaimana keluarganya mengalokasikan dana dari kementerian sosial untuk pendidikan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan hariannya.

Siapa sangka, di balik keceriaan wajahnya ibu tadi menanggung beratnya beban kehidupan. Keceriaan yang hari itu hadir merupakan cerminan rasa syukur berkat adanya PKH.

Ibu itu tidak sendiri. Ada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan PKH dengan jumlah bervariasi, dan jenis bantuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik keluarganya. Mereka memberikan kesaksian dan ucapan terima kasih melalui video sejenis yang bisa anda saksikan di media sosial. Video-video itu dihimpun oleh petugas sosial penyalur bantuan PKH, langsung dari penerimanya di berbagai penjuru Indonesia.

Kisah ibu tadi menjadi semacam potret cerah bagi program subsidi pemerintah. Bandingkan dengan potret subsidi lebih dari satu dekade silam. Ketika itu "seorang perempuan gemuk dengan sederet gelang emas menghiasi pergelangan tangan, antri di Kantor Pos mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin", menjadi sebagian realitas pelaksanaan program subsidi.

Persoalan subsidi memang kerap menjadi polemik. Kritik terhadap program subsidi terutama menyangkut efektifitas dan ketepatan sasaran, karena sebagian subsidi sampai ke tangan pihak-pihak yang sebetulnya jauh dari layak sebagai penerima bantuan.

PKH merupakan jawaban atas kritik tersebut, sekaligus evolusi upaya negara menanggulangi kemiskinan. Mulai dijalankan sejak tahun 2007 dengan jumlah KPM sekitar 500 ribu, kian hari PKH menunjukkan hasil yang memuaskan. Karena itu di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo PKH lebih dikembangkan lagi, baik dari jumlah anggaran maupun jumlah keluarga penerimanya. Tentunya dengan tetap memperhitungkan kemampuan pemerintah.

Pada RAPBN tahun 2019, tercatat anggaran untuk PKH meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp. 17 Trilyun di tahun 2018 menjadi Rp. 34,4 Trilyun, untuk meningkatkan nominal santunan bagi sekitar 10 juta KPM. Bandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 program PKH yang hanya menjangkau sekitar 6 juta keluarga, 3,5 juta keluarga pada tahun 2015, dan 2,8 juta pada tahun 2014, dengan anggaran berkisar Rp. 5 Trilyun - Rp. 12 Trilyun.

gambar: katadata.co.id
gambar: katadata.co.id
Bantuan PKH bukan bantuan tunggal yang diberikan secara lepas, melainkan terdiri dari beberapa jenis bantuan terintegrasi. Unsur utama bantuan PKH adalah bantuan reguler sebesar Rp. 550.000,- per keluarga pertahun, dan bantuan ASKES PKH sebesar Rp. 1.000.000 per keluarga per tahun, yang diberikan kepada seluruh KPM.

Unsur PKH berikutnya disebut bantuan komponen, yang terdiri atas 7 komponen bantuan. Bantuan komponen diberikan dengan menilai keberadaan anggota keluarga dengan karakteristik: ibu hamil, balita, manula, anak usia sekolah, dan penyandang cacat. Sehingga besaran bantuan yang diterima KPM disesuaikan karakteristik dan kebutuhan spesifik KPM yang bersangkutan.

Menurut hemat penulis 7 bantuan komponen ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berupa bantuan gizi bagi ibu hamil dan anak usia dini, sebesar Rp. 2.400.000 per keluarga per tahun. Kelompok kedua adalah bantuan pendidikan, yang diperuntukkan bagi anak usia sekolah agar mendapat pendidikan layak. Jumlahnya bervariasi dari Rp. 900.000 untuk SD, Rp. 1.500.000,- untuk SMP, dan Rp. 2.000.000 untuk SMA per keluarga per tahun. Kelompok ketiga merupakan bantuan bagi warga miskin yang tidak produktif, yaitu penyandang difabilitas berat dan manula, menerima Rp. 2.400.000,- per keluarga per tahun. Nilai tersebut merupakan nominal tahun 2018, dan tahun ini diharapkan dapat ditingkatkan.

gambar: pkh.kemsos.go.id
gambar: pkh.kemsos.go.id
Dari bantuan komponen dapat dilihat bahwa PKH membidik 4 sasaran, yaitu: (1) peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, (2) perbaikan gizi keluarga, ibu hamil dan anak, (3) akses pendidikan dan informasi, serta (4) peningkatan kesehatan masyarakat.

Sebagai bantuan bersyarat KPM tidak hanya memiliki hak memperoleh bantuan, melainkan memiliki beberapa kewajiban, yang disesuaikan dengan kondisi KPM. Sebagai contoh, bagi KPM dengan ibu hamil ada kewajiban pemeriksaan kesehatan dan kehamilan, imunisasi bagi bayi dan balita, serta kewajiban kehadiran sekolah 85% bagi anak usia sekolah.

gambar: pkh.kemsos.go.id
gambar: pkh.kemsos.go.id
Saat membaca berbagai informasi mengenai PKH, saya berkesimpulan bahwa fungsi PKH melampaui bantuan sosial bagi kalangan tidak mampu. PKH telah menjadi jaring pengaman sosial, sekaligus katalis percepatan tercapainya tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Sembako PKH

Menurut pandangan penulis, setidaknya 9 hal berikut ini yang menjadi fungsi strategis PKH. Untuk mudahnya, saya menyebutnya Sembilan Bahan Pokok (Sembako) PKH.

Sembako pertama, PKH sebagai pemutus lingkaran setan kemiskinan.

Sebuah adagium mengatakan: orang menjadi miskin karena dilahirkan dalam keadaan miskin. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya pendapatan, rendahnya produktivitas, minimnya daya beli, ketiadaan tabungan, kesehatan yang buruk, kurang gizi, dan rendahnya pendidikan. Kondis-kondisi tersubut merupakan serangkaian keadaan serta proses yang saling terkait, saling mempengaruhi, dan menjadi akibat sekaligus penyebab kemiskinan. Sehingga tidak berlebihan pepatah yang menggambarkan sulitnya orang untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Keberhasilan PKH pada jangka pendek dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan Indonesia. Rilis Biro Pusat Statistik pada Maret 2018 menyebutkan bahwa Indonesia berhasil mencapai angka kemiskinan 9,82%. Nilai itu merupakan yang terendah sejak 1999, dan pertama kalinya angka kemiskinan di bawah dua digit. Angka itu masih mewakili 25,95 juta orang, sehingga perjalanan bangsa kita untuk menghapus kemiskinan masih cukup panjang. Namun PKH memberikan asa untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dengan membidik faktor-faktor penyebab utama kemiskinan.

Sembako kedua, PKH sebagai subsidi tepat sasaran.

Kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi pada sektor-sektor yang seharusnya bisa mandiri, seperti subsidi BBM, telah mengurangi beban keuangan negara. Melalui PKH, dana subsidi tersebut kemudian dialihkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Integrasi dengan program pelayanan kesehatan, pendidikan, perbaikan gizi ibu-anak, dan bantuan manula, telah menjadikan PKH membidik subsidi tepat sasaran.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3