Hidden Agenda dibalik Government Shutdown Amerika Serikat

Tepat di penghujung bulan September 2025, pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan Government Shutdown, yaitu sebuah kondisi sebagian besar operasional, maupun layanan pemerintah federal dihentikan. Berdasarkan Antideficiency Act, pemerintah federal tidak boleh membelanjakan anggaran jika tidak ada persetujuan alokasi anggaran (Appropriations Bills) dari Kongres.

Kali ini, Kongres Amerika Serikat diharuskan mengesahkan undang-undang pendanaan atau rencana undang-undang anggaran sebelum batas waktu berakhirnya tahun fiskal, 30 September 2025. Tetapi sesuai dengan batas waktu ditentukan ternyata terjadi kebuntuan negoisiasi politik di Kongres AS antara partai Republik dengan partai Demokrat.

Dampak penerapan Government Shutdown ini akan mengganggu pelayanan publik maupun perekonomian Amerika Serikat, dan menyebabkan ribuan pegawai pemerintah federal dirumahkan tanpa dibayar, dan kantor-kantor federal ditutup sehungga layanan essensial terganggu, pelayanan kesehatan dan keselamatan publik terganggu.

Sudah barang tentu Government Shutdown menimbulkan penurunan produk domestik bruto (PDB), dan shutdown yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerugian lebih besar dan permanen karena hilangnya kesempatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya produktivitas dan hilangnya investasi.

Government Shutdown berkepanjangan juga dapat menimbulkan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump, disangsikan kemampuannya mengelola negara, sehingga dapat mengganggu pasar keuangan domestik maupun global.

KONTRAVERSI DONALD TRUMP

Banyak pihak mengkuatirkan terjadinya Government Shutdown ini, dan berharap tidak akan berlangsung lama, karena bisa menimbulkan efek lebih luas. Ironisnya, Presiden Donald Trump bukannya menunjukkan ekspresi berupaya mencegah atau melakukan kompromi secepat mungkin.

Donald Trump bahkan mengatakan "If it has to shut down, it'll have to shut down"  (jika memang harus shut down, maka itu harus shut down). Sikap ini menunjukkan Donald Trump lebih memilih jalan pertempuran kebijakan melawan Partai Demokrat di Kongres.

Bahkan Trump mengancam pegawai pemerintah federal yang dirumahkan sementara akan dikenakan pemecatan permanen, bahkan terdengar kabar Trump telah menginstrusikan lembaga-lembaga federal untuk mempertimbangkan rencana pemangkasan pegawai secara permanen.

Sikap Donald Trump ini dipandang justru sebagai penyebab memperkeruh suasana politik, dan mempersulit penyelesaian kebuntuan anggaran, serta meningkatkan ketegangan antara Partai Republik (Partai mayoritas di Kongres dan Partai pendukung Trump) versus Partai Demokrat.

Ketegangan, dan terjadinya kebuntuan negoisasi, dan gagalnya pengambilan keputusan kompromi di Kongres terjadi karena Partai Demokrat kecewa terhadap kebijakan pemerintahan Donald Trump yang menolak memasukkan perpanjangan subsidi kesehatan Obamacare atau asuransi kesehatan ke dalam Rencana Undang-Undang pendanaan sementara (Continuing Resolution).

Partai Demokrat juga diketahui menolak pemotongan dana program Medicaid, yaitu program kesehatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, karena menurut Partai Demokrat kebijakan itu akan menyebabkan jutaan orang kehilangan jaminan kesehatan.

Partai Demokrat pada intinya siap mengambil resiko atas penerapan Government Shutdown ini demi melindungi kesehatan dan biaya kesehatan yang terjangkau bagi warga Amerika Serikat. Hal itu dianggap menjadi prioritas utama dibandingkan penutupan pemerintah federal sementara, dan menyalahkan Partai Republik serta Presiden Donald Trump yang bersikeras menolak negoisiasi mengenai isu kesehatan yang ditawarkan Partai Demokrat.

Sikap kotraversial dan keras kepala Donald Trump ini ditenggarai sebagai strategi atau upaya Trump mempergunakan Government Shutdown sebagai momentum mengurangi peran dan fungsi pemerintah federal (dismantle government functions) yang tidak mendukung agenda pemerintahan Presiden Donald Trump.

AGENDA TERSELUBUNG DIBALIK SHUTDOWN 

Goverment Shutdown berkepanjangan ini hanya dapat dihindari jika kongres berhasil melakukan kompromi dan menandatangani undang-undang pendanaan yang dibutuhkan. Karena hal itu erat kaitannya dengan kebijakan politik, terutama pertarungan sengit antara Partai Republik dengan Partai Demokrat maka jalan keluar dari kebuntuan ini bergantung pada kemampuan para pemimpin politik di kongres mencapai kompromi politik, baik Partai Republik dengan Partai Demokrat dan Donald Trump sebagai Presiden.

Untuk mencapai kompromi di kongres, tidak dapat dipungkiri kebuntuan terjadi karena ada agenda politik terselubung diantara masing-masing partai politik di kongres. Partai Republik dalam mengambil sikap atau keputusan secara kasat mata nampak jelas berupaya untuk menghabisi program unggulan Partai Demokrat seperti Affordable Care Act (ACA) atau OBAMACARE, yaitu berupaya melakukan pemotongan atau pencabutan dana asuransi kesehatan itu.

Partai Demokrat menolak kompromi sebagai upaya negoisiasi memperoleh konsesi dan memaksakan inisiatif kebijaka anggaran yang sesuai dengan target mereka. Partai Demokrat juga berharap penerapan kebijakan Government Shutdown akan memperburuk citra pemerintahan Donald Trump dan Partai Republik.

Sedangkan Donald Trump sendiri berupaya menjadikan Government Shutdown sebagai kesempatan melakukan pemotongan atau pemangkasan dana program-program yang dianggap bertentangan dengan program pemerintahannya. Dengan kata lain kesempatan ini akan dimanfaatkan Donald Trump mengutamakan realisasi janji-janji politinya maupun visi pemerintahannya seiring mengeliminir program-program besutan Partai Demokrat kompetitornya.

Fenomena itu menunjukkan sesungguhnya sedang terjadi pertarungan politik sengit berbentuk perang politik anggaran yang beresiko tinggi di kalangan elit politik Amerika Serikat. Masing-masing pihak berupaya mencari kesempatan dari krisis ini untuk memaksakan agenda masing-masing, dan berusaha memperoleh keuntungan politik dibalik teatrikal Government Shutdown.