Tepat di penghujung bulan September 2025, pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan Government Shutdown, yaitu sebuah kondisi sebagian besar operasional, maupun layanan pemerintah federal dihentikan. Berdasarkan Antideficiency Act, pemerintah federal tidak boleh membelanjakan anggaran jika tidak ada persetujuan alokasi anggaran (Appropriations Bills) dari Kongres.
Kali ini, Kongres Amerika Serikat diharuskan mengesahkan undang-undang pendanaan atau rencana undang-undang anggaran sebelum batas waktu berakhirnya tahun fiskal, 30 September 2025. Tetapi sesuai dengan batas waktu ditentukan ternyata terjadi kebuntuan negoisiasi politik di Kongres AS antara partai Republik dengan partai Demokrat.
Dampak penerapan Government Shutdown ini akan mengganggu pelayanan publik maupun perekonomian Amerika Serikat, dan menyebabkan ribuan pegawai pemerintah federal dirumahkan tanpa dibayar, dan kantor-kantor federal ditutup sehungga layanan essensial terganggu, pelayanan kesehatan dan keselamatan publik terganggu.
Sudah barang tentu Government Shutdown menimbulkan penurunan produk domestik bruto (PDB), dan shutdown yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerugian lebih besar dan permanen karena hilangnya kesempatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya produktivitas dan hilangnya investasi.
Government Shutdown berkepanjangan juga dapat menimbulkan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump, disangsikan kemampuannya mengelola negara, sehingga dapat mengganggu pasar keuangan domestik maupun global.
KONTRAVERSI DONALD TRUMP
Banyak pihak mengkuatirkan terjadinya Government Shutdown ini, dan berharap tidak akan berlangsung lama, karena bisa menimbulkan efek lebih luas. Ironisnya, Presiden Donald Trump bukannya menunjukkan ekspresi berupaya mencegah atau melakukan kompromi secepat mungkin.
Donald Trump bahkan mengatakan "If it has to shut down, it'll have to shut down" Â (jika memang harus shut down, maka itu harus shut down). Sikap ini menunjukkan Donald Trump lebih memilih jalan pertempuran kebijakan melawan Partai Demokrat di Kongres.
Bahkan Trump mengancam pegawai pemerintah federal yang dirumahkan sementara akan dikenakan pemecatan permanen, bahkan terdengar kabar Trump telah menginstrusikan lembaga-lembaga federal untuk mempertimbangkan rencana pemangkasan pegawai secara permanen.
Sikap Donald Trump ini dipandang justru sebagai penyebab memperkeruh suasana politik, dan mempersulit penyelesaian kebuntuan anggaran, serta meningkatkan ketegangan antara Partai Republik (Partai mayoritas di Kongres dan Partai pendukung Trump) versus Partai Demokrat.
