Secara konstitusional Hak Angket sah saja digulirkan, karena merupakan hak anggota DPR melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bertentantangan dengan peraturan atau undang-undang.
Hak Angket terhadap dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 sangat "seksi" dan menarik digulirkan karena memiliki bobot nilai-nilai strategis dan teramat penting terhadap kesinambungan dan nasib kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, melihat konstelasi politik di gedung DPR RI / MPR RI, dan kecenderungan arah koalisi pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat ini maka usulan hak angket yang digulirkan tersebut diprediksi hasilnya akan kandas, alias tidak akan memperoleh dukungan secara mayoritas di lembaga legislatif.
Jika dilakukan voting menerima atau menolak hak angket di DPR RI maka jumlah anggota DPR RI yang menolak akan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan yang mendukung hak angket. Karena Partai Politik pendukung Joko Widodo dan pendukung Koalisi Prabowo-Gibran lebih banyak jumlahnya, bahkan jika dilakukan voting maka akan ada partai politik pendukung Anies Baswedan-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menyeberang mendukung Jokowi demi bagi-bagi kue kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan datang.
Miris memang, tetapi itu lah gambaran realita dan karakteristik partai politik di Indonesia saat ini, yaitu cenderung hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok diatas kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara kasat mata memang terlihat jelas dan tidak dapat dipungkiri pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya pelaksanaan Pilpres (Pemilihan Presiden) sarat dengan penyimpangan, serta melanggar etika politik, sehingga layak dijadikan bahan Hak Angket oleh DPR RI. Tetapi semua kesalahan demi kesalahan yang dipertontonkan oleh Presiden dan pelaksana Pemilu seakan tak penting, serta bakal diabaikan karena ada kepentingan bersama para pendukung atau koalisi besar di belakang Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu jangan berharap besar peluang hak angket akan berjalan mulus. Bahkan dikuatirkan usulan hak angket tersebut dikuatirkan justru akan layu sebelum berkembang.
Joko Widodo sebagai Presiden sampai saat ini sangat penuh percaya diri memiliki kekuatan pendukung yang sangat besar, sehingga tidak terlalu kuatir dengan hak angket maupun pemakzulan. Bahkan untuk lebih memperkokoh kekuatannya, Presiden Joko Widodo dengan cepat bergerak menarik dukungan dari rivalnya selama ini, contoh teranyar memberi hadiah sebagai Menteri ATR BPN kepada Agus Harimurti Yudhoyono yang selama ini sebagai pihak oposisi. Demikian juga juga upaya Joko Widodo memperbaiki kembali hubungannya dengan Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem dengan melakukan pertemuan beberapa hari setelah pelaksanaan pemilu 2024 usai.
Benarlah pendapat beberapa orang pengamat politik yang mengatakan bahwa partai politik di Indonesia saat ini umumnya tidak memiliki DNA sebagai oposisi dan tidak siapa berada di luar lingkaran kekuasaan, kecuali dua partai, yaitu PKS dan PDI Perjuangan.Â
Dengan hanya kedua partai ini jadi oposan dan pendukung dilakukannya hak angket maka suara mereka akan kandas ditelan suara partai-partai pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang saat ini sedang euforia dan bernafsu berbagi nikmatnya kekuasaan.
