Kenapa Gatot dicekal setelah diundang resmi? Apakah karena banyak pendapatnya yang berbau "teori konspirasi" tentang "perhatian khusus AS tentang Papua" dan "China mengirimkan jutauan pekerja yang sebenarnya tentara untuk menguasai Indonesia"? Bagaimanapun hal ini sangat menarik untuk dicermati.
Persaingan kedua kekuatan itu tidak bisa dihindari setelah militer China masuk ke Kepulauan Spratly. Wilayahnya sangat dekat dengan Indonesia, meski kita tidak berkepentingan langsung dengan kepulauan itu.
Tentang Papua, di mana ada perusahaan tambang Freeport milik perusahaan AS, kita berkepentingan langsung.
Sebelumnya Pesiden RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa, 9 Mei 2017 melakukan kunjungan kerja ke Papua. Kunjungan tersebut dilakukan di tengah-tengah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperkuat Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bahwa ketimpangan pedesaan tertinggi terjadi di Papua Barat, Papua dan Gorontalo.
Saya menggaris-bawahi usulan Presiden Jokowi agar hasil bumi yang ada di Papua di ekspor ke negara tetangga Papua Niugini.Sudah tentu maksudnya sudah kita duga, dengan terjalinnya hubungan dagang kedua negara, persoalan politik yang selama ini terjadi, di mana kuatnya kritikan negara-negara tetangga Papua, yang tergabung sebagai Negara-negara Kepulauan Pasifik, minimal bisa berkurang.
Negara-negara itu, juga disebut negara-negara Kelompok Melanesia, seperti Papua Niugini, Solomon, Vanuatu, Fiji, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall dan Nauru baru-baru ini di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhir September 2016 di New York, Amerika Serikat sangat keras mengkritik catatan Hak Azasi Manusia di Papua dan Papua Barat.
Hal penting dari itu, mereka menganggap senasib karena berasal dari rumpun yang berbeda dengan suku Melayu, yang ciri-ciri biologisnya berbeda.Negara itu menganggap Indonesia sebagai negara "asing" yang patut dicurigai atas tindakannya di Papua.Dulu, Timor-Timur (Timtim) ikut menjadi kritikan tajam, bahkan setelah bulan Juli 1978, wilayah Timtim bergabung dengan Indonesia dan menjadi Provinsi Indonesia ke-27, setelah Soeharo mundur jadi Presiden, Timtim lepas dari pangkuan RI.
BJ Habibie yang menggantikan posisi Soeharto sebagai Presiden RI, karena beliau sangat demokratis, menyetujui desakan rakyat Timtim untuk merdeka. Awalnya sudah tentu dengan menyelenggarakan jajak pendapat. Opsi pertama yang diajukan Habibie, rakyat Timtim boleh bergabung dengan Indonesia (otonomi luas) dan kedua, boleh merdeka.
Ternyata dugaan BJ Habibie dengan kenyataan di lapangan bertolak belakang. Hasil jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 menunjukkan bahwa 78,5 persen penduduk negeri itu menolak menjadi bagian Republik Indonesia.Timtim lepas dari pangkuan RI. Pekerjaan besar kita setelah Timor Timur tetap berat, karena kita dianggap melanggar HAM di sana.
Saya juga menggarisbawahi hubungan Indonesia-Amerika Serikat, khususnya keberadaan perusahaan mereka Freeport di Papua, perlu juga menjadi perhatian.Kita tidak bisa melihat bahwa keberadaan perusahaan ini di Papua tidak berkaitan erat pula dengan dukungan mereka menekan sekutunya Belanda, agar mau menyerahkan Papua kepada Indonesia.Pun kunjungan Wapres AS ke Indonesia, ada juga membahas keberadaan Freeport di Papua di samping banyak hal yang dibicarakan antara Indonesia dan AS.
Bagaimana dengan keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua? Sejak 1 Mei 1963, kembalinya Papua ke pangkuan RI, riak-riak itu pasti ada. Bahkan riak-riak itu bisa menjadi gelobang besar, jika bangsa ini tidak mampu memanajemen hubungan ke dalam, sebagaimana sudah ditunjukkan Presiden Jokowi di Papua, yang harus lebih banyak menyisihkan waktu melihat dari dekat rakyat Papua.Juga keluar dengan memperhatikan kepentingan AS di Papua. Jasa besar AS menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia, menjadi faktor penting Papua kembali kepangkuan RI pada 1 Mei 1963.
Sudah tentu, saya mengamati Papua, karena pernah menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sejak 1975-1979. Sebagai aktifis, sering berkomunikasi dengan Pangdam CI Santoso.
