Dalam diskursus Penghentian Kurikulum 2013 (K13) banyak hal yang mencuat. Diantaranya adalah bahwa ada yang berpendapat bahwa yang menolak adalah guru yang malas dan tidak kreatif. Sudah barang tentu pro dan kontra adalah wajarm tinggal bagaimana pengambil keputusdan berpihak kepada kepentingan yang lebih luas, yang dilandasi dengan kajian yang mendalam.
Dan kami sungguh berterima kasih kepada Mendikbud yang telah dengan cekatan membentujk team evaluasi de3ngan adanya berbagai keluhan. Dan tidk itu saja, untuk mendapat gambaran yang jelas, mendikbud turun ke berbagai sekolah, menemui berbagai kalangan dan mendengarkan banyak pihak yang pada ahirnya mengambil keputusan yang insya Allah menurut hemat kami sangat bijak.
Terkait dengan tuduhan bahwa yang menolak K13 adalah guru yang malas dan tidak kreatif maka sesungguhnya kita bisa ajukan argumentasi menuntut kreatifitas mana K13 atu KTSP. Hal ini tentu saja terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran sesuai kurikulum masing masing.
Coba fikirkan apa yang harus dilakukan guru untuk pembelajaran. Guru tinggal menjalanlan saja apa yang digariskan dlm kurikulum, jadi fasilitator terus sibuk menilai. Afektif bisa menilai sekali, KI 3 sama dgn KTSP sedang KI 4 harus sesuai dg yg digariskan, hny sekolah tertentu saja yg sarana prasarananya lengkap.
Pada KTSP Guru dituntut dari merumuskan indikator, memetakan SK/KD, hingga menentukan berbagai aspek pembelajaran dg kondisi riil yang ada. Sedang pd K13 Guru harus mengikuti saja dan harus kreatif berpura pura jika kondisi riil tidak mendukung. Hasil kunjungan mendikbud di Depok yang dekat Jakarta saja nampak kesulitan berbagai hal dlm menerapkan K13 bagaimana dengan yg di pelosok ? Ingat saudara 2 kita.
KTSP yang kami rumuskan (terutama indikator indikator yg kami susun) tidak jauh dg K13, Oleh karena itu untuk menjalankan K13 tinggal menyesuaikan aspek penilaian dan hal ini kami telah lakukan selama 3 (tiga)  semester. Akan tetapi kami juga harus berfikir bagaimana dengan  saudara sudara kita yang tidak memungkinkan ? Dan itu jumlahnya bepuluh puluh lipat dr yang memenuhi syarat sekitar 6410 SD, SMP, SMA, SMK. Dari aspek filosofis pendidikan yang berketuhanan terjadi sekulerisasi.
Kembali pada masalah kreatifitas, Bagaimana mendidik siswa kreatif kalau gurunya diperlakukan sebagai Robot kurikulum ? Itulah gambaran KI3 yang rigid dan tidak mengadopsi  kebinekaan. . Makanya Kurikulum 2013 kami sebut cetakan kue bika, bahannya apa saja dicetak dan diperlakukan sama dg cetakan kue bika yang akhirnya sama 2 dijembet (direnggangkan) agar terbentuk kue bika. Nah kalau bahannya kue lumpur pas di renggang sobek. Kalau kue glali ya ledrek.
Sejak awal kami terus mengkritisi K13 ini dalam segala aspeknya, dari tinjauan paradigmanya, proses, hingga penilaian, sekali lagi bukan karena kami tidak siap dengan apa yang disuguhkan, tetapi kami memang melihat berbagai "kejanggalan" di dalamnya. Berbagai pemikiran pendidikan kami dfapat dirunut di kompasiana, dengan nama DarwonoGuruKita. Bahkan berbagai metoda pembelajaran yang kami lakukan ada dokumentasinya di youtube dengan nama doitsoteam.
Tidak sekedar masalah kurikulum yang kami tuliskan, tetapi pendidikan secara menyelerh. Kami melihat harus dilakukan Reformasi Sisdiknas agar Pendidikan Indonesia mampu membayar Hutang Kemerdekaan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Paling tidak dalam tiga point penting. Pertama kembalikan Sisdiknas sesuaio spirit UUD 1945, Ke dua, hapus dikhotomi Negeri Swasta terutama dalam pembiayaan oleh APBN, Ke tiga, Hapus kesenjangan Kesejahrteraan Guru negeri - Swasta karena semua mendidik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kami yakin dikhotomi Negeri - Swasta dalam dunia pendidikan kita dapat dihapus karena, faktanya, saat ini sedang berlangsung proses "penegrian" beberapa perguruan tinggi di beberapa daerah. Jika Penegrian Perguruan Tinggi  dapat  dilakukan, maka penegrian SD-SMA hanya masalah waktu dan kemauan kita bersama. Oleh karenanya Penghapusan Dikhotomi Pendidikan Negeri Swasta termasuk gurunya tinggal menunggu politicak will saja. Mari kita terus perjuangkan.
Selama pemerintah tetap bersikap dikhotomis terhadap pendidikan negeri dan swasta, hanya mementingkan kesejahteraan guru negeri dan mengabaikan guru yang mendidik anak bangsa di sekolah swasta, maka pendidikan Indonesia tidak akan pernah dapat membayar hutang kemerdekaan MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, dan tetap terjadi ketidak adilan pendidikan. Padahal pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa.
