Penulisn, jika para saksi ini hanyalah tenaga bayaran, tentu sangat mungkin bisa dibeli jika pihak kompetitor berani bayar mahal. Jual beli suara oleh saksi bisa saja terjadi ketika saksi tersebut melihat bayaran dari kompetitor lebih tinggi.
Apologi penarikan milyaran dana dengan alasan untuk saksi menunjukan bahwa partai tidak memiliki kader kader yang sepi ing pamrih rame ing gawe. Dengan kondisi minimnya kader partai terpaksa mengerahkan saksi bayaran yang beresiko menjadi pelaku penjualan suara. Permasalahannya adalah mengapa tidak tersedia kader yang siap jibaku ? Bagaimana proses kaderisasi yang terjadi ? Bagaimana kaderisasi menempa nilai nilai perjuangan partai ?
Kita tentu mengetahui tentang dana partai, yang diantaranya untuk pendidikan politik, tentu termasuk pendidikan politik untuk kader (kaderisasi). Lantas jika tidak tersedia kader, kemana larinya dana pendidikan politik ?Â
Dana pendidikan politik tentu berasal dari rakyat dengan harapan terbentuk politisi politisi yang terdidik dengan idealisme kerakyatan, Sehingga saat mengusung kandidat, pertimbangan utamanya adalah kandidat yang paling memiliki komitmen pada perjuangan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan kandidat kandidat yang paling Mampun menyediakan sejumlah uang.
Dengan biaya politik yang mahal, maka munculnya kasus kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi untuk mengembalikan biaya itu dengan jumlah yang berlipat tentu tidak dapat dihindarkan. Apakah kita ingin hal ini terus berlanjut ? Tentu tidak kan ? Semoga itulah jawaban rakyat.
